SBY dan PM Australia Bicara Soal Papua

SBY and PM AU Tony Abbott

Jakarta - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang baru terpilih, untuk pertama kalinya berkunjung ke Indonesia. Bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya juga membahas soal Papua.

Setelah melakukan pertemuan di Istana Negara Jakarta, Senin (30/9/2013) petang, di hadapan pers, Presiden SBY mengaku sempat membicarakan berbagai hal. Terkait persoalan Papua, SBY memaparkan sikap pemerintah terkait situasi di Papua.

"Papua, saya sampaikan ke PM, kebijakan Indonesia untuk mengelola Papua sudah sangat jelas. Pendekatan kesejahteraan rakyat, keadilan dan demokrasi," jelas SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

SBY juga memaparkan, bahwa pemerintah tetap fokus untuk untuk membangun Papua. Pemerintah menganggarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun Papua yang lebih baik lagi.

"Karena itulah solusi yang paling baik dan saya sampaikan ke beliau sebagai contoh pembangunan perkapita seluruh Indonesia paling tinggi untuk Papua. Kami sangat tulus, dan serius untuk majukan saudara di Papua," jelas SBY.

Walau diakui oleh SBY ke Abbot bahwa ada persoalan di Papua, namun bukan berarti ingin keluar dari NKRI. SBY mengatakan, bahwa persoalan itu merupakan bagian dari sebuah demokrasi. Bukan sebagai ancaman untuk keluar dari NKRI.

"Tentu ada masalah struktural, lokal yang harus kami kelola. Negara Indonesia, demokrasi tentu masalah ekspresi di Papua bagian dari demokrasi, Papua adalah bagian integral dari NKRI. Kedualatan Indonesia mencakup Papua, itulah keutuhan Indonesia," tegas SBY.

Lanjut SBY, mendengar pemaparan itu, PM Australia tersebut menghargai kedudukan Indonesia di Papua.
"Saya senang Australia menghormati kedualatan kami dan kontribusi atasi masalah ini. Indonesia ambil tanggungjawab penuh masalah Papau denga baik dan bijak," tutur SBY

More: SBY dan PM Australia Bicara Soal Papua - INILAH.com

Read more...

Lagi! Warga Disiksa dan Dianiaya Oleh TNI/Polri di Jayapura

Pada hari kamis, tanggal 26.09.2013, jam 19.00 malam Nahor Stefanus Yalak ditangkap oleh anggota polisi, lalu dibawa ke pos polisi Perumnas III – Waena. Di pos polisi tersebut Nahor disiksa oleh dua anggota polisi dan 2 anggota militer selama satu jam, kemudian dibawa ke Polsek Abepura, di mana Nahor ditahan dalam sel sampai tanggal 27.09.2013, jam 07.30 pagi.

Data Korban

Nama : Nahor Stefanus Yalak
Umur : 28 tahun
Tanggal/Tempat lahir : 10.12.1984, Kosarek/ Desa Nohomas
Pekerjaan : Pengangguran
Status : Bujang
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kronologis

Pada tanggal 26.09.2013 malam sekitar jam 18.00 WIT, Nahor Stefanus Yalak berangkat dari rumah teman, di mana Nahor dan beberapa temannya telah mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertemu dengan temannya di daerah Perumnas III, Waena. Ketika ia tiba di rumah temannya di Gang Bobara V, ia memanggil temannya dari luar rumah dan mengetuk pintu beberapa kali, tetapi panggilan maupun ketukan tidak ditanggapi. Setelah beberapa menit ada beberapa orang polisi tiba di lokasi dan menangkap Nahor Yalak secara sewenang-wenang. Petugas polisi menyampaikan bahwa mereka telah menerima panggilan telepon dari warga, yang merasa terganggu oleh teriakan Nahor.

Pada pukul 19.00 WIT, polisi membawa Nahor ke pos polisi dekat Perumnas II, di mana dua orang polisi dan dua anggota militer mulai memukuli dan menendangnya di bagian belakang kepala, muka, punggung, paha dan lutut.

Setelah itu satu orang polisi mengikat tangan korban dengan tali rafia dan memaksanya untuk berbaring di lantai, menghadap tanah, sehingga ia tidak bisa melihat penyiksa.

Sementara satu penyiksa menginjak tanggan Nahor dengan sepatu bot, penyiksa lain berulang kali mencambuk punggung Nahor dengan tali tebal atau kabel. Kemudian penyiksa melangkah dan menginjak di punggung, kaki, lutut dan lengan Nahor dengan sepatu bot, sementar terbaring di tanah.

Salah satu petugas merebut kalung salib dari leher Nahor. Pukul 20.00 WIT, polisi memaksa Nahor untuk masuk ke dalam sebuah mobil polisi, yang membawanya ke kantor Polsek Abepura, di mana ia ditahan di sel. Nahor Yalak akhirnya dibebaskan jam 07.30 WIT.

 Akibat dari penyiksaan Nahor tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, ia tidak mampu mengunyah makanan, bibirnya pecah-pecah, ia menderita memar biru hitam di bawah mata kirinya serta memar lain di bahu, pungung dan lutut kanan. Sesudah penyiksaan tangan kanan Nahor sangat bengkak, maka ia tidak dapat mengunakan tangannya dengan benar.

Penyiksaan dilaporkan pada tanggal 27.09.2013 pukul 08.30 pagi, sekitar satu jam setelah dia dibebaskan. Setelah wawancara dan foto, Nahor langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan pelaksanaan visum. Sementara ini hasil pemeriksaan belum diketahui.

Sumber Laporan Warga di Jubi

Read more...

PM Australi Didesak Perlu Menempatkan Issu HAM di Papua Barat Dalam Agenda Jakarta

Perdana Menteri Tony Abbott telah didesak untuk menggunakan kunjungan pertamanya ke Indonesia besok untuk menyingkirkan yang disengaja kebutaan Pemerintah Australia sebelumnya telah ketika datang ke pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sepelemparan batu jauhnya di provinsi Papua, Indonesia .

Direktur Hukum Hak Asasi Manusia Centre Komunikasi , Tom Clarke , mengatakan kedatangan tujuh pencari suaka dari propinsi Papua bergejolak di Indonesia dan penghapusan cepat berikutnya mereka , harus menjadi pengingat harapan bagi Australia untuk memberikan kepemimpinan hak asasi manusia di wilayah kami .

Read more...

Human Rights and Indigenous Peoples in Asia : Cases in West Papua

Indonesia: Human Rights Council: Join us to a panel discussion on "Human Rights and Indigenous Peoples in Asia: Cases in West Papua" on 25 September

25 September 2013,  12:00 – 14:00, Room XXII, Palais des Nations

This parallel event aims at critically reviewing the human rights situation of Indigenous Peoples in Asia, with specific focus on West Papua, in Indonesia. With considerably limited access to effective complaint mechanisms to provide remedies, members of indigenous communities in Asia face state violence, stigmatization and suffer from the exploitation of natural resources they hold customary rights to. As marginalized groups indigenous peoples face additional challenges to claim their rights, including institutional discrimination and a context often marked by conflicts. 

The UN Special Rapporteur on the rights of the Indigenous Peoples in his report mentioned on the “widespread negative impacts of extractive projects that are implemented in or near indigenous peoples’ territories in paces throughout Asia”. Further he also made a reference on the cases of militarization of indigenous peoples’ territories and that the presence of military forces in he indigenous areas is alleged to have resulted in a number of violation of human rights of indigenous peoples. 

A serious example in Asia is the situation of indigenous Papuans in Indonesia. There has been continuous violation of human rights of the indigenous Papuans and the fact that the international access to Papua has been made very difficult. UN Special Procedures, independent foreign journalists and other international observers are not given access to this conflict region. The panel will shed light on sources of the conflict and ongoing impunity and will discuss strategies to ensure peace and protection of rights.

Panelist

1.     Mr. Gustaf Kawer, Human rights lawyer

Victimization based on ethnicity: Remedies for victims of torture among indigenous Papuans

2.     Ms. Answer Styannes, Asian Human Rights Commission

History of violence and prospects for conflict resolution: Case study of history of mass violence in West Papua

3.     Mr. Leonard Imbiri, YADUPA

The use of Free Prior and Informed Consent in cases of natural resources extraction affecting indigenous peoples

Discussant:

Mr. Muridan S. Widjojo, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences

Moderator

Mr. Adrien-Claude Zoller, Geneva for Human Rights – Global Training (tbc)

Light refreshment will be provided 

We are very happy that the WCC will host a reception organized by the international coalition for Papua on Monday. September 23, 18.00 – 19.30 at the Ecumenical Centre, World Council of Churches, where you can have more in depth interaction with the human rights defenders from Papua

Read more...

Ruhut lecehkan Jokowi: Tukang Mebel kok mau jadi Presiden

Jakarta(Care)-Politisi yang satu ini memang selalu buat komentar kontroversial, selalu bikin pernyataan yang sensasional di media massa.

Bagi beberapa pengamat bahkan menilai sikapnya tersebut sengaja diciptakan sebagai tukang gendang ataupun  Boomber Partai demi menjatuhkan lawan politiknya.

Kali ini ia membuat statemen lagi, kali ini serangannya ditujukan kepada  Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

Ruhut Sitompul mengungkapkan rasa herannya, dengan  masih banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019 mendatang.

Menurut Ruhut, ia  melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berantakan. Problema  ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan. selama Satu tahun masa jabatan.

“Tukang  mebel mau jadi capres, jadi walikota Solo aja gagal, ngurus Jakarta apalagi, jalanan macet, banjir dimana-mana”. kata Ruhut .

Menurutnya selama ini kebesaran nama Jokowi hanya karena pencitraan dan berharap agar masyarakat jangan tertipu dengan pemberitaan media massa hanya demi kursi Presiden.

Anggota Komisi III DPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhut mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden.

“Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan,” tegas Ruhut.

Mantan pemain sinetron ‘Gerhana’ itu mengaku tidak sepenuhnya meyakini hasil survei sejumlah lembaga. “Enggak itu. Itu kata kalian saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil survei selalu menempatkan Jokowi pada deretan teratas dari tokoh paling populer di Indonesia. Jokowi juga digadang-gadang bakal memenangi pertarungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Joko Widodo ditempatkan menjadi capres yang paling diidolakan di atas Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla. Pusat Data Bersatu (PDB) juga menempatkan Jokowi di urutan teratas

Read more...

Ruhut lecehkan Jokowi: Tukang Mebel kok mau jadi Presiden

Jakarta(Care)-Politisi yang satu ini memang selalu buat komentar kontroversial, selalu bikin pernyataan yang sensasional di media massa.

Bagi beberapa pengamat bahkan menilai sikapnya tersebut sengaja diciptakan sebagai tukang gendang ataupun  Boomber Partai demi menjatuhkan lawan politiknya.

Kali ini ia membuat statemen lagi, kali ini serangannya ditujukan kepada  Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

Ruhut Sitompul mengungkapkan rasa herannya, dengan  masih banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019 mendatang.

Menurut Ruhut, ia  melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berantakan. Problema  ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan. selama Satu tahun masa jabatan.

“Tukang  mebel mau jadi capres, jadi walikota Solo aja gagal, ngurus Jakarta apalagi, jalanan macet, banjir dimana-mana”. kata Ruhut .

Menurutnya selama ini kebesaran nama Jokowi hanya karena pencitraan dan berharap agar masyarakat jangan tertipu dengan pemberitaan media massa hanya demi kursi Presiden.

Anggota Komisi III DPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhut mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden.

“Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan,” tegas Ruhut.

Mantan pemain sinetron ‘Gerhana’ itu mengaku tidak sepenuhnya meyakini hasil survei sejumlah lembaga. “Enggak itu. Itu kata kalian saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil survei selalu menempatkan Jokowi pada deretan teratas dari tokoh paling populer di Indonesia. Jokowi juga digadang-gadang bakal memenangi pertarungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Joko Widodo ditempatkan menjadi capres yang paling diidolakan di atas Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla. Pusat Data Bersatu (PDB) juga menempatkan Jokowi di urutan teratas

Read more...

Foto Aksi Demokrasi Internasional oleh KNPB Manokwari

Mnukwar, KNPBnews – Walau diblokade TNI/Polri, demo rakyat Papua di Mnukwar berlangsung meriah kemarin (16/9). Aksi dibawa pimpinan Ketua KNPB Wilayah Mnukwar, Alexander Nenekem mendukung Pemerintah Vanuatu, Para Pemimpin MSG untuk bicara hal penentuan nasib sendiri bagi Papua. 

Kejahatan Militer TNI bersama POLISI berusaha untuk membubarkan masa  aksi yang di mediasi oleh  komite nasional papua barat (KNPB) wilayah mnukwar,  Namun di Negosiasi antara KNPB Mnukwar  dengan Kapolres Manokwari, Ternya pihak Militer  alasan merasa keberatan dengan Dua Buah Panah yang dibawah oleh masa aksi, yang merupakan budayah jati diri Bangsa Papua Ras melanesia, dua orang tersebut dilengkapi dengan bujanah atau pakaian Tradional dan membawa Panah dan Busur sebagai alat tradisional yang tidak bisa lepaskan ketika berpakaian tradional, tetapi TNI dan POLISI tidak ada alasan untuk hadang.

Masa Aksi  yang di Mediasi oleh Media Nasional Rakyat Papua Atau  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mnukwar sehingga alasan mereka ke dua buah panah busur yang dibawa oleh masa aksi.

Kronologis Dari Titik Kumpul Pohon Beringin Amban  Mnukwar

 

Berikut kronologi aksi : Sesuai himbahuan umum KNPB Pusat dan juga sesuai Seruan Umum KNPB Wilayah Munukwar ada Dua Titik Kumpul  yang di tentukan yaitu :1. Amban, depan pohon Beringin, :2.Jembatan Wosi Kali Dingin dan Titik  Finis: Panggung Penerangan Sanggeng, maka Pada pagi  Jam 07.00 WPB  hari senin tanggal 16 september 2013, mulai kumpul di depan pohon beringin atau Depan Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari tetapi karena hujan sempat teduh dibawa pondok jualan pinang dari mama papua dan takut mobil komando basa sehingga cari tempat aman ke amper dalam,

Mor Orginal News: Foto Aksi KNPB Manokwari

Read more...

Demo Rakyat Papua di Yahukimo Lumpuhkan Kota

KNPBnews –  Hari senin, 16 september 2013 di Ibukota Kabupaten Yahukimo menjadi lautan Manusia baik PNS, ANAK KECIL, SD, SMP, & SMA/SMK dan masyarakat umumnya, dalam rangka memperingati hari demokrasi Internasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 15 september 2013. 

Aksi ini di Mediasi oleh KNPB Wilayah Yahukimo dan Parlemen Rakyat Daerah, dan semua elemen bangsa Papua yang ada di Wilayah Kabupaten yahukimo Mendukung Penuh untuk Referendum Bagi Papua sesuai dengan mekanisme Internasional. 

Dalam kesempatan ini juga ada beberapa suku besar dan sub suku mendukung untuk Kemerdekaan Papua atau Papua Pisah dari Indonesia, suku-suku tersebut adalah sebagai berikut: Suku Besar Yali, Suku Besar Kimyal, Suku Besar Hubla, Suku Besar Ngalik, Suku Besar Mek, Suku Besar Una & Ukam, Suku Besar Momuna, Suku Besar  Mamkot, Suku Besar Kokaka, Suku Besar Arimtap, Suku Besar Aripkot. Suku Besar Nayak, dan beberapa Sub Suku lainnya.

 More Orginal News: Demo Rakyat Papua di Yahukimo Lumpuhkan Kota

Read more...

Rakyat Papua di Dogiyai Juga Tuntut Papua Merdeka

Dogiyai, KNPBnews – Ribuan rakyat Papua di Dogiay, Papua juga turun jalan dalam peringatan hari demokrasi Internasional. Seperti daerah  lain, mereka menuntut kemerdekaan Papua. 

Aksi yang dikoordinir KNPB Wilayah Dogiyai itu juga mendesak negara-negara MSG menerima West Papua jadi anggota tetap.

Walau dalam penjagaan anggota TNI, aksi massa yang dipimpin David Pigai itu berjalan sukses hingga bubar.

Orginal News: Rakyat Papua di Dogiyai Juga Tuntut Papua Merdeka

Read more...

Demo KNPB in Nabire, 14 People Arrested and Beaten By Police

Nabire, KNPB news - Demo Papuan Nabire KNPB coordinated and PRD tinged arrests 14 activists KNPB. They were beaten to a pulp by TNI / police. In fact, the action in order to commemorate the international democracy was to be conducted in a peaceful and dignified.

 
According to the monitoring, peaceful protest that started at three rallying point controlled by Indonesian police and troops since early morning. Yagen Massa headed to the meeting points suddenly arrested by members of the police uncompromising Nabire.

 
A total of 14 of them beaten, namely Otto Kudiai, Japheth Keiya, Anipa Pigai, Agustina, and Julian Nawipa suffered a heavy blow, resulting in torn lips, forehead and eyes swollen.

 
Coordinator of direction Siriwini, Deserius Goo and Japheth Keiya is coordinating the mass of the Market Coral arrested. All equipment taken over police action.

 
They were finally released from the police station at the urging of Speaker of Parliament Nabire Meepago region, Abel Nawipa.

 
Abel states that support Meepago wilaya Commitment Powes Parkop, the governor of Port Moresby Kompanye Sorong to Samarai.  

Abel also said that although the police blockade, but all the people know and continue to pray that West Papua be a member of MSG, is also grateful for the efforts of the Prime Minister of Vanuatu that will lift about Papua in the United Nations.

Read more...

Nabire, KNPB news - Demo Papuan Nabire KNPB coordinated and PRD tinged arrests 14 activists KNPB. They were beaten to a pulp by TNI / police. In fact, the action in order to commemorate the international democracy was to be conducted in a peaceful and dignified.

 
According to the monitoring, peaceful protest that started at three rallying point controlled by Indonesian police and troops since early morning. Yagen Massa headed to the meeting points suddenly arrested by members of the police uncompromising Nabire.

 
A total of 14 of them beaten, namely Otto Kudiai, Japheth Keiya, Anipa Pigai, Agustina, and Julian Nawipa suffered a heavy blow, resulting in torn lips, forehead and eyes swollen.

 
Coordinator of direction Siriwini, Deserius Goo and Japheth Keiya is coordinating the mass of the Market Coral arrested. All equipment taken over police action.

 
They were finally released from the police station at the urging of Speaker of Parliament Nabire Meepago region, Abel Nawipa.

 
Abel states that support Meepago wilaya Commitment Powes Parkop, the governor of Port Moresby Kompanye Sorong to Samarai.  

Abel also said that although the police blockade, but all the people know and continue to pray that West Papua be a member of MSG, is also grateful for the efforts of the Prime Minister of Vanuatu that will lift about Papua in the United Nations.

Read more...

INDONESIA: The police in Papua arbitrarily arrest protesters and disperse peaceful demonstrations commemorating the International Day of Democracy

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMME

Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-123-2013

18 September 2013
---------------------------------------------------------------------
INDONESIA: The police in Papua arbitrarily arrest protesters and disperse peaceful demonstrations commemorating the International Day of Democracy

ISSUES: Arbitrary arrest & detention, freedom of assembly, freedom of expression
---------------------------------------------------------------------

Dear friends,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information regarding the dispersal of peaceful demonstrations in Papua to commemorate the International Day of Democracy. Following the dispersal, 71 people participating in the demonstration were arrested and released after being detained for hours in several police stations.

CASE NARRATIVE:

According to a local activist, Yasons Sambom, the West Papua National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB) was planning to conduct simultaneous protests in several parts of Papua on 16 September 2013 to commemorate the International Day of Democracy celebrated on 15 September each year. KNPB notified the Papua Regional Police of the plan a few days prior to the demonstration as required by law. In the local newspaper Cenderawasih Pos issued on 14 September 2013, the police announced that they refused to issue a permit for KNPB to hold demonstrations as requested.

Despite such announcement from the police, KNPB carried out the demonstrations as planned on 16 September 2013. As a result the demonstrations in Sorong and Jayapura were dispersed by the police. It was reported that individuals who were about to participate in the protests were also arrested. A witness who is also an activist of KNPB mentioned that by 7 a.m. on that day the officers from Sentani Sub-District Police had already arrested the individuals who were gathering in two meeting points: one in Sektor Toladan and another in Sentani-Abe. According to him, 9 activists were taken by the police from the meeting point in Sektor Toladan.

At around the same time, arrest of protesters were also taking place on the street of Genyem Sentani. More than 10 protesters were taken to Jayapura Doyo Baru District Police Station and their demonstration equipment was confiscated and kept at Jayapura District Police. Similar incident also took place by the old market in Sentani, Imbi Jayapura Kota, and Perumnas III Waena by Cenderawasih University.

More Report AHRC:

INDONESIA: Peaceful Demonstrations Commemorating the International Day of Democracy — Asian Human Rights Commission

Read more...

Komite Senat AS Izinkan Aksi Militer Amerika 60 Hari ke Suriah

Ilustrasi

Washington: Pemimpin Komite Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Selasa waktu setempat (3/9), menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai draft otorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Suriah.

Isi rancangan yang terungkap kantor berita Reuters antara lain berisi 60 hari aksi militer terhadap Suriah dengan kemungkinan perpanjangan sampai 30 hari.

Dengan adanya persetujuan ini maka terbuka kemungkinan bagi Presiden Barack Obama untuk mendorong pemungutan suara di Komite Luar Negeri Senat pada Rabu (4/9).

Obama meminta Kongres mendukung seruannya untuk melancarkan serangan terbatas terhadap Suriah sebagai hukuman bagi Presiden Bashar al-Assad karena diduga menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.

Kompromi tercapai setelah pertemuan Senator Robert Menendez dari Partai Demokrat dan Senator Bob Corker dari Partai Republik.

Dalam konsep resolusi itu disebutkan, larangan penggunaan kekuatan darat AS di Suriah.

Obama perlu berkonsultasi dengan Kongres dalam melaksanakan aksi militer di Suriah. Oleh karena itu Obama mengajukan dokumen strategi penyelesaian politik Suriah ke Komite Luar Negeri Senat dan DPR.

More Editor: Komite Senat AS Izinkan Aksi Militer 60 Hari ke Suriah

Read more...

Amnesty Internasional Minta Batalkan Pidana Para Aktivis Freedom Flotilla

Amnesty International menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk membatalkan pemidanaan terhadap empat aktivis Papua yang ditangkap minggu lalu karena aktivitas politik mereka secara damai. Pemidanaan terhadap mereka menjadi penanda berlanjutnya kegagalan pemerintah Indonesia untuk membuat pembedaan antara kelompok kekerasan bersenjata dengan aktivis-aktivis damai serta antara ekspresi pendapat secara damai dengan tindakan-tindakan kekerasan.

Empat orang, Apolos Sewa, Yohanis Goram, Amandus Mirino, dan Samuel Klasjok, yang merupakan para anggota Dewan Adat Papua (DAP) di Sorong, ditangkap oleh anggota Polres Sorong pada malam 28 Agustus 2013. Mereka ikut dalam ibadat secara damai di Gereja Maranatha, Sorong, Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai solidaritas terhadap rencana kedatangan “Freedom Flotilla”, sebuah kapal bermuatan aktivis-aktivis Australia, yang akan memasuki perairan Indonesia dalam beberapa minggu ke depan untuk menyoroti situasi HAM di Papua.

Selama upacara tersebut, bendera “Bintang Kejora” – sebuah simbol kemerdekaan dan identitas Papua yang dilarang – dikibarkan bersama-sama dengan bendera Aborigin dan Torres Straits (bendera simbol masyarakat-masyarakat adat di Australia). Keempat orang tersebut kemudian dibawa ke kantor Polres Sorong untuk diinterogasi tanpa pendamping hukum dan hari berikutnya menjadi tersangka, dikenakan tuduhan makar di bawah Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki ancaman hukuman maksimum penjara seumur hidup. Mereka telah dilepas sambil menunggu persidangan, meskipun mereka diharuskan melaporkan diri kembali ke polisi dua kali seminggu.

Amnesty International percaya bahwa keempat orang tersebut ditangkap dan menjadi tersangka semata-mata karena aktivitas politik mereka secara damai, yang masih sangat dibatasi di Papua. Lebih dari 70 orang saat ini dipenjara, beberapa di antaranya menjalani hukuman penjara 20 tahun, karena ikut, mengorganisir atau berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik secara damai, aksi protes, atau memiliki, menaikkan atau mengibarkan bendera pro-kemerdekaan  Papua yang dilarang. Amnesty International menganggap mereka sebagai tahanan nurani (prisoners of conscience) yang harus segera dan tanpa syarat dibebaskan.
Di Sorong sendiri, tujuh orang lainnya saat ini sendang diadili untuk kasus makar atas keterlibatan mereka dalam sebuah acara pertemuan secara damai pada 30 April 2013 di daerah Aimas, seputar peringatan ulang tahun ke-50 penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh badan PBB, United Nations Temporary Executive Authority  pada 1 Mei 2013. Sebelum mereka ditangkap, aparat keamanan dilaporkan mengeluarkan tembakan ke kerumunan orang dengan menewaskan dua laki-laki di tempat, Abner Malagawak dan Thomas Blesia, sementara Salomina Kalaibin, seorang perempuan, meninggal enam hari kemudian karena luka tembak di perut dan bahunya. Belum ada penyelidikan pidana independen atas kematian mereka.

Amnesty International menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk menghormati hak-hak orang-orang Papua atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin oleh Pasal 19 dan Article 21 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia adalah negara pihaknya. Hal ini termasuk memastikan akuntabilitas terhadap semua pelanggaran HAM selama aksi-aksi demonstrasi, membebaskan semua tahanan nurani, dan mencabut atau mengubah semua undang-undang yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, secara khusus Pasal  106  dan 110 dari KUHP yang mengkriminalisasi  ‘makar’ secara damai, dan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah  No. 77/2007 yang melarang pengibaran lambing-lambang  daerah atau bendera-bendera yang juga digunakan oleh organisasi-organisasi separatis.

Organisasi ini lebih lanjut prihatin bahwa pihak berwenang Indonesia terus membatasi akses terhadap organisasi-organisasi internasional, jurnalis internasional dan pemantau-pemantau lainnya masuk ke Provinsi  Papua dan Papua Barat.  Penolakan akses yang bebas dan tanpa hambatan ini ke provinsi-provinsi ini membatasi laporan independen tentang situasi HAM di sana. Pada Mei 2013, Komisaris Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, mendesak Indonesia untuk “memperbolehkan jurnalis internasional masuk ke Papua dan memfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB dari Dewan HAM PBB.” Kunjungan dari Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ke Indonesia yang dijadwalkan untuk Januari 2013 telah ditunda tanpa batas waktu.

Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun atas status politik provinsi Indonesia apa pun, termasuk seruan untuk kemerdekaan. Namun demikian, organisasi ini percaya bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai menganjurkan referendum, kemerdekaan, atau solusi politik lainnya yang tidak memuat hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. 

By. Admin-Jujur Bicara

Read more...

Freedom of Expression is Continuing to Deteriorate in Papua

Statement by Senior Human Rights Lawyer, Yan Christian Warinussy.

This has taken the form of repressive actions by the security forces which have resulted in many casualties among the civilian population.

This was the case when the security forces (POLRI and TNI) took action on the occasion of the closing Session of he Third Papuan People's Congress in October 2011 in Jayapura, as well as the case when the security forces attacked peaceful demonstrators on 6 June 2011 in the vicinity of the Water Tower in Biak.

As regards structural measures, the Indonesian Government has made use of certain legal provisions to restrict the space availabe to the civilian population in the Land of Papua when they seek to give expression to their opinions about the lack of justice which they experience as a result of developmental activities .

This is the case when the security forces use Government Regulation 77/2011 regarding the use of regional attributes and symbols which prohibits the use of the Morning Star flag by Papuan people with such things as the noken (string bags) and other traditional objects.

In addition, there is the use of Articles 106, 108 and 110 of the Criminal Code to punish anyone involved in peaceful demonstrations which are held to draw attention to the lack of social justice which is currently being experienced by the civilian population in the Land of Papua.

One example is the Aimas Case on 30 August 2013 when Isak Kalaibana and six colleagues, all of them civilians, were charged under the Treason Law at a court in Sorong, or the press conference held by the leadership of DAP (Papuan Customary Council) in Sorong in August 2013. Apolos Sewa and his colleagues were subjected to interrogation non-stop for twelve hours, without being accompanied by lawyers and were ordered to report themselves to the authorities.

Another case was the abuse perpetrated by two police women from Fak Fak police command against three women members of the Mbaham Mata Clan on 15 August 2013.

All these cases are a reflection of the lack of freedom of expression in the Land of Papua which is heavily relied on by the Indonesian Government, structurally as well as systematically.

Such things happen because of the lack of information available about the situation in the Land of Papua because for many years, foreign journalists have been unable to go to Papua as a way of getting to know the actual situation which prevails there.

As a senior Human Rights Lawyer in the Land of Papua, I call on the Indonesian Government to seriously take account of the human rights situation in Papua and to recognise that if this situation is allowed to continue, it will lead to a greater awareness by the international community and sympathy from abroad pressing for a just and dignified solution which is in accordance with universal standards of law, democracy and basic human rights.

[Translated by TAPOL]

The lack of Freedom of Expression and the freedom to give voice to one's opinions in the Land of Papua has continued to deteriorate in the Land of Papua in the past ten years as a result of the repressive measures taken structurally and systematically by the Indonesian Government.

Read more...

Navi Pillay: Sri Lanka Melampau Mandat PBB

Swiss,-- Markas HAM PBB, Ketua Komisi HAM PBB, Navi Pillay, bertindak melampaui mandatnya dengan menuduh Sri Lanka bergerak ke arah otoriter.

Pillay, yang mengakhiri misi tujuh hari untuk menilai kemajuan Sri Lanka setelah perang 26 tahun antara pemerintah dan separatis Tamil, mengatakan, Sabtu, negara itu "menunjukkan tanda-tanda bergerak ke arah yang semakin otoriter".

"Pengamatan Ketua Komisi Tinggi itu... merupakan pernyataan politik di pihaknya, yang jelas-jelas melampaui mandatnya dan norma-norma dasar yang seharusnya dihormati oleh seorang pegawai sipil internasional yang arif," kata Departemen Penerangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataan yang dipasang di situs berita www.news.lk.

"Penilaian terhadap kepemimpinan negara lebih baik diserahkan kepada rakyat Sri Lanka untuk memutuskannya, bukan diolok-diolok oleh pihak luar yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu," katanya.

Pemerintah juga mengecam rencana penghormatan bunga di lokasi dimana pemimpin separatis Macan Tamil, Velupillai Prabhakaran, tewas, akses media selektif bagi kunjungannya ke bekas zona perang serta pernyataannya mengenai kementerian hukum dan ketertiban yang baru dibentuk serta tentang minoritas keagamaan.

Pillay mengunjungi sejumlah daerah eks-zona perang utara di Jaffna, Kilinochchi, Mullaiteevu, dan distrik timur Trincomalee, di tengah protes yang mendukung dan menentang lawatan tujuh hari itu.

Kunjungan Pillay itu dilakukan setelah resolusi kedua PBB yang disponsori AS pada Maret tahun ini mendesak Sri Lanka melakukan penyelidikan terpercaya mengenai pembunuhan dan hilangnya banyak orang selama perang itu, khususnya pada tahap-tahap akhir.

Pasukan Sri Lanka meluncurkan ofensif besar-besaran untuk menumpas kelompok pemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) pada 2009 yang mengakhiri perang etnik hampir empat dasawarsa di negara tersebut.

Namun, kemenangan pasukan Sri Lanka atas LTTE menyulut tuduhan-tuduhan luas mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Pada September 2011, Amnesti Internasional yang berkantor di London mengutip keterangan saksi mata dan pekerja bantuan yang mengatakan, sedikitnya 10.000 orang sipil tewas dalam tahap final ofensif militer terhadap gerilyawan Macan Tamil pada Mei 2009.

Read more...

The Freedom Flotilla Will Go Down In History

Shirley Shackleton was on board the Lusitania when it sailed to East Timor in 1992 to protest the Indonesian occupation. She offers words of solidarity for the West Papuan Freedom Flotilla

When I heard the shadow foreign affairs spokesperson Julie Bishop comment recently on the Freedom Flotilla sailing peacefully to West Papua, I experienced a moment of déjà vu. In Bishop’s opinion, "If this Freedom Flotilla breaches Indonesia's territorial sovereignty, Indonesia is entitled to use whatever means it wishes to protect it.”

In 1992 I sailed on the Lusitania Peace Ship to East Timor, which had similar objectives to the Freedom Flotilla, and was blocked by warships, a military plane, three helicopters, and threats to “shoot us out of the water”. The rhetoric at that time was similar to that which is being promulgated at present. We were insulted and threatened in what were obvious canards.

Nevertheless youthful volunteers came from France, Guinea-Bissau in Africa, Japan, Germany, Canada, Cape Verde, China, Indonesia, Holland, Austria, Vietnam, Italy, Brazil, India, Sweden, the United States of America, Britain, Australia and Portugal. Some of the volunteers on board had not been born when Indonesia invaded East Timor.

Reports from 2 March 1992 quote Australia’s ambassador to Indonesia, Philip Flood, as saying, “Australia will not sacrifice good relations with Jakarta”. He threatened to take “appropriate measures” if “they [the peace mission members] act illegally”. Apparently it didn’t occur to Flood to suggest to the Indonesian dictator Suharto that it would be unwise from public relations point-of-view to sink a civilian ship.

More: The Freedom Flotilla Will Go Down In History-NewMatlda

Read more...

Seruan KNPB Untuk Mobilisasi Umun di Seluruh Papua

Pengurus pusat West Papua National Committe (KNPB) Menyeruhkan kepada seluruh segenap rakyat papua barat untuk melakukan mobilisasi umum tanggal 16 september 2013 di jayapura papua.

Seruan dikirim media ini bahwa KNPB akan melakukan mobilisasi dari sorong sampai merauke, ini isi seruan aksi oleh KNPB:

BADAN PENGURUS PUSAT 

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

(Central Board OF The National Committee For West Papua)

No: 0042.I/EXTERNAL/AU/BPP-KNPB/VIII/2013

Sifat : Terbuka Untuk Umum

 

Kepada Yth : Seluruh Rakyat West Papua di Tempat

 

TUNTUTAN rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat dan Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah Papua Barat demi kepentingan ekonominya.

 

Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.

 

Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen, melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.

 

Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka sendiri.

 

Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG. 

 

Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.

 

Oleh sebab itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua, ditugaskan oleh PNWP untuk melakukan moblisasi umum untuk itu KNPB menyerukan Kepada seluruh KNPB wilayah dan PRD serta seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke segera melakukan moblisasi umum, untuk melakukan Aksi demo damai secara serentak di seluruh plosok Tanah Air Papua Barat dalam rangka:

 

1. Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB pada bulan September 2013 tahun ini,
2. Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu, sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,
3. Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2010,
4. Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang.

 

Demikian arahan umum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, arahan umum ini sekaligus sebagai seruan nasional untuk diketahui oleh seluruh badan pengurus KNPB wilayah dan PRD sekaligus himbauan umum kepada rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

 

Atas perhatian dan partisipasi dari seluruh komponen rakyat Papua Barat, sebelum dan sesudanya tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

 

SALAM REVOLUSI “ KITA HARUS MENGAKHIRI”

Port Numbay, 01 September 2013

 

PEYELENGGARA:

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

TTD

AGUS KOSAY                             ONES SUHUNIAP

Ketua 1                                         Sekertaris Umum

 

PENANGGUNG JAWAB :

 PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

TTD

BUCHTAR TABUNI

Ketua

 

Read more...

TPN Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Puncak Jaya

Pasukan TPN-PB Photo List

Jayapura - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jenderal Goliat Tabuni bertanggungjawab atas tertembaknya anggota TNI di Distrik Tinggineri, Puncak Jaya, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 WIT.

Seperti yang dikutip Holandian News dari Berita satu Goliat Tabumi memprediksi ada 3 anggota TNI yang tertembak saat itu. "Kami tidak akan mundur untuk tanah kami," ujarnya.

"OPM adalah organisasi resmi dan kami terus akan berjuang apapun risikonya. Indonesia lakukan saja penyerahan kekuasaan, karena kami sudah merdeka,"tegasnya.

Pratus Andre tewas setelah terkena tembakan dibagian perut. Saat tertembak, ia sempat dilarikan ke RSUD Mulia di ibu kota Kabupaten Puncak Jaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sekitar pukul 22.00 WIT, Pratu Andre meninggal.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Lismer Lumban Siantar mengatakan, seorang anggota Satgas Yonif 753, Pratu Andre Chandrayansyah tewas ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB).

Kejadian itu berawal saat anggota Satgas Yonif 753 melakukan pengamanan rutin pada jalur logistic di Distrik Tinggi Nambut.

"Tiba-tiba anggota Satgas 753 ditembak dari arah belakang oleh kelompok sipil bersenjata. Saat itu langsung terjadi kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata hingga salah satu anggota, Pratu Andre tertembak dibagian perut,” kata Kolonel Lismer

Setelah kontak senjata, akhirnya kelompok sipil bersenjata melarikan diri. "Senjata milik pratu Andre berhasil diamankan rekan-rekannya," kata Lismer.

Jenasah pratu Andre sudah diterbangkan ke Jakarta dengan maskapai penerbangan Garuda, Minggu (1/9). Selanjutnya ke kampung halamannya di Palembang untuk dimakamkan.

Walau anggota TNI tertembak, namun menurut Kolonel Lismer tidak ada penambahan pasukan. "Tidak ada Penambahan Personil, semua seperti biasa sesuai dengan SOP dari Pimpinan Kodam yakni, setiap anggota TNI berada didaerah tersebut dilengkapi senjata mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan," tambahnya.

Read more...

ANGGOTA TNI DILAPORKAN SEDANG MELAKUKAN PENYISIRAN BRUTAL DI TINGGINAMBUT PUNCAK JAYA PAPUA

Jayapura,-- TNI Satgas 753 mulai tadi pagi dilaporkan melakukan penyisiran brutal sebagai balasan atas tewasnya anggota Satgas 753 yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut.  Penyisiran ini dilakukan terhadap masyarakat sipil di Tingginambut, yang diduga sebagai anggota TPN PB.

Dari data yang di himpun tabloidjubi.com, kejadian berawal, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 wit, terjadi kontak senjata antara Anggota TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata. Kontak senjata yang menewaskan Pratu Andry juga mengakibatkan sebjata milik Pratu Andry hilang.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Lumban Siantar melalui pesan singkatnya kepada tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan tersebut. “Benar ada 1 orang anggota Satgas 753 korban akibat luka tembak,” katanya (31/8).

Sampai hari minggu (01/09), Diduga, seperti yang dilaporkan oleh sumber Jubi di Mulia melalui situs laporan warga http://tabloidjubi.com/hotspot, penyisiran ini dilakukan sebagai aksi balasan

PASUKAN TNI MASUK KAMPUNG TINGINAMBUT PUNCAK JAYA WARGA MENGUNGSI

Ribuan pasukan dilaporkan masuk kampung mengejar kelompok TPN-OPM hingga menyebabkan ribuan warga Puncak dan Puncak Jaya di sekitar Sinak dan Tingginambut mengungsi ke hutan.

“Ribuan pasukan datang ke sini masuk hutan kerja TPN-OPM,” kata Wetipo Talegen, seorang warga Puncak Jaya yang melaporkan kejadian tersebut kepada tabloidjubi.com melalui telepon selulernya. Menurut Wetipo, warga yang tidak takut masih bertahan di kampung, terutama Sinak dan Tingginambut. Namun mereka mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran ratusan pasukan yang mulai melakukan penyisiran.

Jumlah warga masyarakat yang mengungsi ke hutan belum diketahui persis oleh Wetipo. “Jumlahnya banyak. Kita tidak tahu jumlah yang pasti. Ada yang lari ke hutan,” lanjut Wetipo. Nasib mereka dihutan juga belum diketahui.

Kapendam, XVII Cendrawasih,  Letkol Yansen Simanjuntak, mempertanyakan tujuan Wetipo yang melaporkan adanya penyisiran itu. “Emangnya dia mau ngapain,” tulis Kapendam melalui SMS kepada tabloidjubi.com, Minggu (3/3) ketika dikonfirmasi kebenaran penyisiran yang dilaporkan Wetipo ini.

Kapendam juga mempertanyakan hubungan pelapor dengan warga yang mengungsi ke hutan. “Apa hubungan dia dengan masyarakat mengungsi ke hutan?” tanya Simanjuntak. 

Reporter Tabloid Jubi

Read more...