Photo Protes rakyat papua Tolak Otsus |
- West Papua Antara Hukum Internasional
- Kantor OPM Inggris Indonesia Protes
- Tahanan Politik Papua
- Tuntutan Kemerdekaan Rakyat Papua
West Papua Sebuah Pelanggaran Hukum Internasional
Indonesia Klaim terhadap kedaulatan atas Papua Barat bersandar pada dasar hukum yang tidak sehat dan Manipulasi Fakta...More
Terkait Kantor OPM Indonesia Belajar Dulu Sistem Pemerintah Inggris
Negara tidak harus protes dan menyampaikan keberatan secara keras kepada negara tertentu jika belum memahami sistem kenegaraan yang di anut setiap negara di duniaMore
Bebaskan Tahanan Politik Papua Tanpa Syarat
UK based NGO TAPOL Forcefully challenges the Indonesian Government Repeated Assertion that the Country has no Political Prisoners...More
Rakyat Papua Tuntut Kemerdekaan
Dalam Berbagai Aksi Damai Rakyat Papua Tuntut Hak Politik dan Kemerdekaan...More
Otsus Plus Kenapa Harus Tanya Ke Publik Ameria Serikat Bukan Papua
Aktivis HAM: Pak Presiden Tolong, Tengok Papua
Categories :
Activist . HAM . Indonesia Timur . Nasional . President . SBY . West Papua political prisoners
"Ironisnya, justru makin menjauh dari penyelesaian. Jangankan untuk sekadar jalan menuju penegakan kebenaran dan keadilan, untuk mengakui ada peristiwa pelanggaran berat saja negara abai, apalagi menghukum pelakunya. Ada korban tapi tidak ada pelakunya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2013).
Sebagai contoh, kata Ridwan, kekerasan yang belakangan terjadi lagi di Papua. Menurut dia, di Papua sedang terjadi pembungkaman demokrasi sekaligus penghilangan HAM.
"Pembungkaman demokrasi terjadi sejak 6 November 2013 ketika Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua berdemonstrasi di depan MRP menolak Otsus plus Papua," ujar Ridwan.
Akibat aksi ini, kata Ridwan, 15 mahasiswa ditangkap dan empat di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.
"Selanjutnya 25 November, di area Kampus Universitas Cendrawasih, 16 aktivis KNPB ditangkap saat akan melakukan aksi damai. 26 November merespon penangkapan tersebut, mahasiwa berencana aksi kembali, namun sebelum aksi, mereka sudah kembali dibubarkan oleh polisi dari Polresta Jayapura," ungkap Ridwan.
Ridwan meminta SBY menengok kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Presiden SBY memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional di Istana Negara, Senin kemarin, dan mengklaim situasi HAM telah berubah dan membaik.
Menurut Ridwan, banyak korban dari demonstrans yang mengalami luka berat, teror, dan intimidasi.
"Pengebirian demokrasi juga terkena bagi para jurnalis yang sedang bertugas di lapangan, ini menyedihkan. Apakah Wajah HAM yang membaik di Indonesia terjadi juga di Papua Pak Presiden?," jelas Ridwan mempertanyaan klaim SBY tersebut.
Purom Wenda: Kami TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun
Categories :
Human Rights . Indonesia . Nasional . Papua . West Papua
Amnesty Internasional: Indonesia: Investigate Ill-treatment of Protesters and Intimidation of Journalists in Papua
Categories :
Activist . Amnesty Internasional . freedom of expression . Indenpendence . Indonesia . Internasional . KNPB . West Papua
On 26 November, police arrested at least 28 political activists including three women who participated in a pro-independence protest in Waena, Jayapura organized by the West Papua National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB). According to a human rights lawyer who saw them in detention at the Jayapura City police station, there were indications that they had been beaten after they were arrested. Some of the detainees had bruises or swelling on their mouth, eyes, forehead and body. At least 12 people are still in police custody.
The authorities must ensure that all those who are detained have access to lawyers of their choosing and that those who are suffering injuries have immediate access to medical treatment. The authorities must also ensure a prompt, thorough, and effective investigation into the allegations of ill-treatment by the police and ensure that those suspected of involvement, including persons with command responsibility, are prosecuted in proceedings which meet international standards of fairness. Victims should also be provided with reparations.
Amnesty International continues to receive credible reports of human rights violations committed by
the security forces in the provinces of Papua and West Papua, including torture and other ill-treatment, unnecessary and excessive use of force and firearms and possible unlawful killings. Investigations into such reports are rare and only few perpetrators have been brought to justice. The lack of accountability and the failure to criminalize acts of torture in the Criminal Code contributes to this culture of impunity.
Our organization is also concerned that the Jayapura City police personnel reportedly intimidated at
least three journalists while they were covering the KNPB protest in Jayapura. Police personnel approached them and hit one of the journalists in the head. Police also attempted to grab their cameras and told them to leave the area. One of the journalists was intimidated by the police to delete photos he had taken of the protest.
Journalists play a crucial role in exposing human rights violations and abuses, especially in Papua where authorities restrict access to international observers, including human rights organizations and journalists. Harassment, intimidation and attacks against journalists and human rights defenders can have a chilling effect, and can contribute to a climate of impunity. Amnesty International calls on the authorities to investigate all allegations of attacks, intimidation and harassment of journalists in Papua and ensure they – and others – are not obstructed from conducting their legitimate work.
Amnesty International does not take a position on the political status of Papua, or any other province of Indonesia. However, people in Papua and elsewhere in Indonesia should be able to peacefully express their views free from harassment, threats and the fear of criminalization. Our organization believes that the right to freedom of expression includes the right to peacefully advocate referendums, independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.
Head of State commends Carcasses for giving voice to West Papua
The PM promised parliament that he is relentless in Vanuatu’s goal to have the West Papua issue raised globally and he is willing to talk internationally about the atrocities in West Papua to the solution of self-determination of that Melanesian country.
Crackdown on West Papua activsts spreads beyond Indonesia’s borders
Categories :
Jen Robinson |
Human rights lawyer Jen Robinson is better known for her role in defending Julian Assange, but for many years she's also provided support and representation for West Papuan activists. She joined The Wire on the line from Port Moresby.
Independence activists in Indonesia’s West Papua province have been the subject of violent attacks in the past few days, with one man reported dead, and others reported missing.
The crackdown has even extended into the neighbouring country of Papua New Guinea, where West Papuan activists have been arrested and questioned by PNG police, in the nation’s capital, Port Moresby.
Featured in story
Jen Robinson - Media and Human Rights Lawyer, and Director of Legal Advocacy, Bertha UK
Powes Parkop: Sudah 50 Tahun Kita Diam, Namun Esok Harus Berubah
Categories :
Free West Papua . Human Rights . Indonesia . PNG . Powes Parkop . West Papua
Seperti yang dikutip ABCNews, Ratusan pengungsi Papua kini berada di Port Moresby, dan melakukan pawai 1 Desember menuntut kemerdekaan dari Indonesia.
Sebelumnya, pihak Kepolisian Port Moresby memperingatkan pengungsi Papua untuk tidak melakukan aksinya, namun peringatan itu tidak diindahkan.
Pawai berlangsung di jalan-jalan kota itu, dan berakhir di Balai Kota Port Moresby, Minggu (1/12).
Di tempat itulah, Gubernur Powes Parkop melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Rakyat sekalian, sudah 50 tahun terakhir kita diam, buta, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mauj bicara. Namun esok hal itu harus berubah," katanya di depan massa.
PM Peter O'Neill sudah memperingatkan agar Gubernur Powes Parkop tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Tampak hadir di pawai 1 Desember itu adalah aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan seorang aktivis dari Australia Jennifer Robinson.
Pihak Imigrasi Papua Nugini telah mengancam warga asing di negara itu yang terlibat dalam kegiatan politik.