Translate

Share

HN. Diberdayakan oleh Blogger.
 
Tampilkan postingan dengan label Activis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Activis. Tampilkan semua postingan
Kamis, 25 September 2014

Koalisi LSM Pasifik Menuntut Dukungan Untuk West Papua

0 komentar
The Koalisi LSM Hak Asasi Manusia mengatakan akan melobi pemerintah untuk mengambil sikap pada saudara Pasifik kami dari Papua Barat yang menderita pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kekerasan.

Memimpin aktivis hak asasi manusia Shamima Ali dalam sebuah wawancara Fiji Times kemarin mengatakan bahwa penting Fiji - menjadi saudara Pasifik mengambil peran dalam memerangi penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Read more...
Minggu, 14 September 2014

Semua Orang Dapat Keuntungan dari Papua Barat, Kecuali Papua

0 komentar
Kematian seorang mencolok penambang Papua di tangan pasukan Indonesia adalah ketidakadilan kolonial brutal terbaru ditimbulkan pada umat-Ku "Benny Wenda - FWPC"
 

Sebagai seorang anak tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, kita sering mendengar cerita-cerita dari para tetua tentang bagaimana roh nenek moyang kita hidup di pegunungan dan hutan. Bagaimana mereka akan menangis jika mereka melihat apa yang terjadi hari ini. Penebangan liar adalah marak, dan terbesar di dunia tambang emas dan tembaga, Freeport, telah menyebabkan kerusakan lingkungan permanen pada tanah suci kami yang terlihat dari ruang angkasa.

Awal pekan ini, pasukan keamanan Indonesia menembaki mencolok pekerja di tambang Freeport. Itu meninggalkan satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka, memimpin Sam Zarifi, direktur Asia Pasifik Amnesty International, mengatakan bahwa "polisi Indonesia belum belajar bagaimana berurusan dengan pengunjuk rasa tanpa menggunakan berlebihan, dan bahkan mematikan, kekuatan". Keadilan Rough bukanlah hal baru bagi orang-orang saya. Wartawan tidak diizinkan masuk ke Papua tetapi rekaman mentah dari ponsel Papua teratur dokumen Papua menderita kebrutalan di tangan jasa keamanan Indonesia.
Read more...
Senin, 14 Juli 2014

Bill Ormas New Used To Support The Police In Papua Repressive Measures

0 komentar
At the end of June 2014, there were at least 76 political prisoners in Papua has begun and institutions.

Jayapura,-- West Papua National Committee (KNPB), a group of activists of the pro-independence Papua, became the target of arrest by the Indonesian security forces during this month. At least 24 members were arrested KNPB of several areas in Papua, such Digoel, Timika and Merauke. In Digoel, police conducted mass arrests of 20 people KNPB members, arguing Community Organisations Bill (Bill CBOs). According to police, KNPB invalidity because the organization is not registered in the National and Political Unity (Kesbangpol). Based on that, the police said all the attributes KNPB like flag and symbol of the organization is also not valid.
Read more...
Minggu, 15 Juni 2014

Pemantau PBB Didesak Untuk Diizinkan Masuk Provinsi Papua di Indonesia

0 komentar
Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.
Read more...
Kamis, 14 November 2013

Milisi Bentukan NKRI Menyiksa 4 Aktifis KNPB Hingga Babak Belur

1 komentar
Milisi bentukan NKRI menyiksa 4 Aktifis KNPB di jayapura hingga  2 orang babak belur sampai  dilarikan ke rumah sakit sedangkan 2 oranglainya mengalami luka ringan di bagian tubuh korban. 

Mereka yang dilarikan ke rumah sakit mengalami luka serius sampai mengeluarkan banyak darah bukan hanya itu saya namun atas penyiksaan tersebut membuat 2 orang korban tulang  tengkorak kepalanya kelihatan mereka yang mengalami luka serius masing Naman Kogoya  27 tahun 46 jahitan sedangkan Tines Tabuni 25 Tahun 18 jahitan bukan hanya itu namun mereka juga megeluarkan darah banyak sehingga sementara sedang di rawat di rumah sakit abe .
 
Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2013. pukul 19.30 WPB Tempat kejadian tersebut di jalan Raya Abe Sentani di dekat Danau Sentani tepat di jembatan 2 dekat salah satu perkampungan perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten jayapura. Pada awalnya para 4 korban menggunakan sebuah mobil Avanza dari jayapura menuju sentani untuk membagi undangan kepada orang tua di wilayah sentani, dalam perjalan itu mereka dihadang dengan sejumlah orang yang berada di tempat kejadian, mengkunakan balok mereka memecakan mobil kaca atau kaca spion.
 
Kemudian salah satu korban yang berada dalam mobil atas nama Tines Tabuni turun dari mobil disusul 2 orang lainya masing-masing Lewa dan Naman Kogoya, setelah itu mereka menayakan pelaku, kenapa kamu kasi peca kaca mobil mereka namun salah satu dari pelaku sedang mengonsumsi minuman keras datang tiba-tiba dari belakang langsung memukul Tines dan naman menkunakan balong, dengan alasan bahwa mereka ini aktivis Papua Merdeka, semua Orang yang berada di Tempat kejadian tersebut langsung mengoroyok ke 3 korban sampai Babak belur.
 
Pada saat mereka memukul korban sempat mengeluarkan kata-kata ancaman seperti,  bunuh mereka itu, mereka adalah Aktifis Papua merdeka, Yang melawan dan bikin kacau kota ini, mereka juga sempat katakana bahwa Mereka Ini anggota KNPB  katanya. Lalu semua rame-rame pukul ke 3 korban, sedangkan salah salah satu korban Atas Nama Edi Wenda  Menghindar Untuk menyelamatkan mobil avanza mereka tumpangi namun sekelompok masa tersebut langsung palang dan menghancurkan mobil tersebut sehingga mobil rusak para .Berikut nama-nama korban 1.  Tines Tabuni 2. Naman Kogoya 3. Edy Wenda 4 Lewa Wandikbo, 1 mobil Avanza Rusak para.
 
Setelah kejadian itu berlangsung selama 2 jam para anggota polisi datang mengamankan lalu menahan 3 pelaku, kemudian pihak keluarga korban datang di tempat kejadian untuk melihat korban namun karena polisi lebih awal berada di tempat kejadian mengarahkan langsung ke polsek kampung harapan kabupaten Jayapura, namun karena sudah larut malam sehingga penyelesaianya di tunda sampai esok hari Kamis tanggal 14 november 2013 ( hari ini ) jam 10 di polsek yang sama sehingga saat ini Pengurus KNPB bersama keluarga pergi kesana untuk menanyakan kejadian tersebut karena hal ini terjadi keterlibatan Pihak ketiga Lempar Batu sembunyi tangan.
 
Milisi yang dibentuk oleh NKRI untuk mengadu domba orang papua kini mulain menunyukan giginya, dengan bebagai kegeiatan di lakukan oleh kelompok merah puti ini, hal ini mulai terlihat pertama kali dimana pada saat mahasiswa  yang tergabung dalam GEMPAR melakukan aksi demo Tolak Otsus Plus di kantor Gubernur, namun Para oraganisasi Buatan NKRI atau milisi ini difasilitasi oleh Polda Pangdam Dan Kapolda Papua datang di Kantor Gubernur Lalu Menhalau Aksi mahasiaswa atau Mengancam Membubarkan Aksi demo Mahasiswa tersebut, namun Para kordinator Aksi mengetahui ancaman konflik adu domba tersebut sehingga masa aksi tidak masuk di Halaman Kantor Gubernur karena masa yang digerakan oleh POLDA PANGDAM dan Gubernur Lukas Enembe di fasilitasi peralatan Lengkap Seperti Parang pistol kartapel dan mereka juga membayar per orang 1.000.000;
 
Milisi yang dibentuk oleh NKRI dipapua bukan hanya wacana dan opini public namun benar-benar menunjukan eksitenyasianya dengan berbagai kegiatan yang berlangsung di papua pada umumnya dan lebih khusus di jayapura mulai kelihatan. 
 
Keberadaan milisi di papua mengacam dan mengadu-domba orang asli papua. Milisi yang dibentuk terdiri dari beberapa organisi yang dibentuk oleh TNI/POLRI seperti Barisan Merah Puti, (BMP) Lembaga Masyarakat Rebuplik Indonesia (LMRI) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) organisassi-organisi ini dibekap langsung oleh pemerintah.
 
Perekrutan anggota dilakuakan dari berbagai kolongan baik kepala-kepala suku sampai dengan masyarakat umum, setiap kampong berjumlah 50 sampai 100 orang per/ kampung atau RT/RW, sejumlah anggota LMRI BMP dan LMAdibiayai oleh TNI/POLRi bakan Juga dikaji oleh pemerintah Pusat dan pemerintah dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di papua. Bukan hanya dikaji namun mereka difasilitasi dengan peralatan seperti pistol dan pisok sangkur, dan mereka memiliki sekertariat permanen lalu selalu melakukan pertemuan-pertemuan rutin.
 
Aktifitas mereka setiap hari adalah mereka mengawasi setiap aktifis Papua merdeka dan seluruh Pejuang Papua, bahkan mengawasi setiap aktifitas perjuagan.
 
Selain itu mereka menjadi informen dipasang di setiap kampung, asrama-asrama, di kantor-kantor serta di kampus-kampus, dan mereka selalu mengintimindasi dan baku pukul dengan setiap aktifis sampai baku bensi-internal orang papua, dan hal akan berpotensi melahirkan konflik horizontal. ( nesta,ngss)
 
Laporan: Nerta Gimbal
 
Photo Korban:
 






Read more...
Selasa, 12 November 2013

Summary : Freedom of expression stifled in Papua: Activists and NGO's

0 komentar
Photo Deceased Autonomy, Papua Special Autonomy Rejection
Papua,-- The Papuan Coalition of Civil Society Upholding Law and Human Rights has accused the authorities of stifling freedom of expression in Papua.

"Demonstration as an expression of opinion in Papua has been muzzled. People assembling in a place are even arrested let alone staging a demonstration. That is what has happened in the past several months in Sorong, West Papua, and now in Jayapura," Ferry Marisan, a member of the coalition, told reporters in Jayapura on Tuesday as quoted by Antara news agency.

Ferry was referring to the arrest last week of a number of students demonstrating to reject a draft law on special autonomy at the complex of the Papuan People Assembly (Majelis Rakyat Papua) and at the campus of Cenderawasih University.Olga Helena Hamadi from Papua Kontras, an NGO concerned mainly on the disappearance of activists, said lately police in Papua had become more repressive instead of persuasive.

 

Police meet Cendrawasih student rally with force

The police forcibly dispersed a student mass rally held in front of Cendrawasih University campus in Waena, Jayapura, Papua province, on Wednesday.

The decision was made after the rally blocked off the only access route into the campus, thus disrupting studying activities.

The police arrested Buchtar Tabuni, former head of the West Papua National Committee, who was spotted at the rally.

Orginal News: The Jakarta Post News

Students stage rally to protest Papua autonomy plus draft 

Dozens of Cendrawasih University students staged a mass rally to protest the Papua autonomy plus draft currently being considered by the provincial administration. The students argued that the draft didn't take into account the interests of the people.

“The draft accommodates only the interests of the elite. The people have been left out of the deliberations, therefore we demand they be halted,” rally coordinator Alfa Rohromana said on Tuesday.

Commenting on the draft, Rev. Benny Giay from the Kingmi Kemah Injili Church, who was also on site, said none of the government’s initiatives on Papua had sought to include the public in the dialogue process.

More Orginal News: The Jakarta Post

 NGOs describe tight muzzling of expression in West Papua

The Papuan Coalition of Civil Society Upholding Law and Human Rights has accused Indonesian authorities of stifling freedom of expression in West Papua.

The Jakarta Post reports that a coalition member, Ferry Marisan, says that events in recent months show that in West Papua the demonstration as an expression of opinion has been strictly muzzled.

This follows the arrests last week of dozens of students demonstrating against a draft law on special autonomy at the Papuan People Assembly as well as the campus of Cenderawasih University in Jayapura

Mr Marisan says repression by authorities of freedom of expression is a continuation of the old policy in Indonesia under the former dictator, President Suharto.
 
More Orginal Nesw: Radio New Zeland Internasional

Read more...

Summary : Freedom of expression stifled in Papua: Activists and NGO's

0 komentar
Photo Deceased Autonomy, Papua Special Autonomy Rejection
Papua,-- The Papuan Coalition of Civil Society Upholding Law and Human Rights has accused the authorities of stifling freedom of expression in Papua.

"Demonstration as an expression of opinion in Papua has been muzzled. People assembling in a place are even arrested let alone staging a demonstration. That is what has happened in the past several months in Sorong, West Papua, and now in Jayapura," Ferry Marisan, a member of the coalition, told reporters in Jayapura on Tuesday as quoted by Antara news agency.

Ferry was referring to the arrest last week of a number of students demonstrating to reject a draft law on special autonomy at the complex of the Papuan People Assembly (Majelis Rakyat Papua) and at the campus of Cenderawasih University.Olga Helena Hamadi from Papua Kontras, an NGO concerned mainly on the disappearance of activists, said lately police in Papua had become more repressive instead of persuasive.

 

Police meet Cendrawasih student rally with force

The police forcibly dispersed a student mass rally held in front of Cendrawasih University campus in Waena, Jayapura, Papua province, on Wednesday.

The decision was made after the rally blocked off the only access route into the campus, thus disrupting studying activities.

The police arrested Buchtar Tabuni, former head of the West Papua National Committee, who was spotted at the rally.

Orginal News: The Jakarta Post News

Students stage rally to protest Papua autonomy plus draft 

Dozens of Cendrawasih University students staged a mass rally to protest the Papua autonomy plus draft currently being considered by the provincial administration. The students argued that the draft didn't take into account the interests of the people.

“The draft accommodates only the interests of the elite. The people have been left out of the deliberations, therefore we demand they be halted,” rally coordinator Alfa Rohromana said on Tuesday.

Commenting on the draft, Rev. Benny Giay from the Kingmi Kemah Injili Church, who was also on site, said none of the government’s initiatives on Papua had sought to include the public in the dialogue process.

More Orginal News: The Jakarta Post

 NGOs describe tight muzzling of expression in West Papua

The Papuan Coalition of Civil Society Upholding Law and Human Rights has accused Indonesian authorities of stifling freedom of expression in West Papua.

The Jakarta Post reports that a coalition member, Ferry Marisan, says that events in recent months show that in West Papua the demonstration as an expression of opinion has been strictly muzzled.

This follows the arrests last week of dozens of students demonstrating against a draft law on special autonomy at the Papuan People Assembly as well as the campus of Cenderawasih University in Jayapura

Mr Marisan says repression by authorities of freedom of expression is a continuation of the old policy in Indonesia under the former dictator, President Suharto.
 
More Orginal Nesw: Radio New Zeland Internasional

Read more...
Sabtu, 09 November 2013

Kantor OPM Dimana-mana, Diplomat Indonesia Kalah dari Aktivis Papua

1 komentar
Papua,-- Untuk terus menyuarakan perjuangan Papua merdeka dan menggalang dukungan dari individu, kelompok maupun negara resmi, aktivis Beny Wenda gencar membuka kantor perwakilan (kantor cabang-red) di beberapa negara, mulai dari daratan Eropa, Australia, Asia, sampai kawasan Pasifik.

Sebagaimana dilansir tabloidjubi.com, Rabu (6/11) kemarin, kembali lagi Benny Wenda meresmikan kantor perwakilan Free West Papua Campaign (FWPC) atau kantor Kampanye Pembebasan Papua Barat di Papua Neuw Guinea (PNG).

Kegiatan Kampanye yang dinamakan “Sorong to Samarai” itu digelar bersama Partners with Melanesian,  secara resmi dilaunching di Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.

“Bersama launching kampanye ini, juga diresmikan kantor pusat Pembebasan Papua Barat di Port Moresby. Kegiatan lainnya dalam launching ini adalah Kuliah umum dan lokakarya tentang Papua Barat serta pertemuan dengan anggota parlemen Papua Nugini dan pejabat publik yang dimaksudkan untuk melobi anggota parlemen nasional PNG bergabung dalam Parlemen Internasional untuk Papua Barat.” kata Fred Mambrasar, juru bicara kampanye, melalui handphone sebagaimana dirilis Jubi (6/11).

Benny Wenda dalam konferensi pers usai launching di kantor Partners with Melanesian (5/11) mengatakan ia akan memobilisasi warga PNG dan Politisi PNG untuk mendukung kampanye yang sedang dijalankan ini. Ia mengangkat isu populasi rakyat Papua Barat yang mengalami penurunan.

“PNG dan Papua Barat lama memiliki satu tanah tanpa batas kolonial dan memiliki populasi sebesar. Namun, saat ini populasi rakyat Papua Barat secara drastis menurun sementara PNG meningkat.” kata Benny Wenda.

Sedangkan Tony Fofoe, juru kampanye Papua Merdeka di PNG, meminta pemerintah PNG untuk memberikan dukungan penuh kepada Papua Barat untuk menjadi anggota penuh dari kelompok ujung tombak Melanesia (MSG).

“Kantor West Papua di PNG ini akan membantu dalam menciptakan kesadaran dan mendidik Papua Nugini yang masih membantah beberapa hak yang paling dasar atas penderitaan masyarakat Melanesia di Papua Barat. Pemerintah PNG kami minta untuk memberikan dukungan pada Papua Barat menjadi anggota penuh MSG.” kata Fofoe.

Sebelumnya , kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada 28 April lalu, yang dihadiri (Plt) Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.

Andrew Smith dalam kesempatan tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.

Pihak Inggris, melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia sudah menyatakan bahwa dibukanya kantor perwakilan OPM di Oxford, tak bisa dilihat sebagai cerminan sikap Inggris. Pemerintah Inggris juga tak bisa mengarahkan Dewan Kota Oxford yang mengijinkan berdirinya kantor tersebut di Oxford, Inggris.

Pembukaan Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) juga dilakukan Benny Wenda pada 15 Agustus lalu di Den Haag.

Oridek Ap selaku koordinator ketika itu menyampaikan bahwa pembukaan kantor ini untuk menjelaskan kepada Pemerintah Belanda bahwa mereka telah diam dan bersembunyi selama bertahun-tahun.

Dalam wawancaranya dengan radio Selandia baru, Oridek Ap mengatakan kantor baru di Den Haag dibuka untuk mencari dukungan seluas – luasnya bagi kemerdekaan Papua.

“dukungan kami masih terus berkembang kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena jika Anda pergi keluar di jalan-jalan tidak ada yang tahu Papua Barat, kita perlu untuk menceritakan kisah dari awal. 
Jadi tugas kita untuk menginformasikan tentang sejarah kami, kisah Papua Barat. Itu, sebabnya mengapa kami pikir akan lebih efisien dengan membuka kantor sehingga orang akan tahu bahwa ada sebuah kantor di mana kita bisa memberikan orang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang situasi di Papua Barat tentang mengapa orang-orang di Papua Barat sedang  berjuang untuk kebebasan”, jelas Oridek Ap ketika itu.

Selain kedua negara diatas, Benny Wenda juga telah mendirikan beberapa kantor perwakilan FWPC di beberapa negara lainnya seperti Australia, Vanuatu, dan yang terbaru kemarin adalah di PNG
 
Kutipan: Suluh Papua
Read more...
Jumat, 12 Juli 2013

Indonesia Akui Batasi Kebebasan Berekspresi di Papua

0 komentar
Penangkapan Aktivis Papua
Jenewa,- Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB  (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan Indonesia berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia. Demikian siaran pers bersama Fransiskan International, Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua (ICP), Imparsial, Kontras, Tapol, dan West Papua Network pada hari Kamis (11/7).

OHCHR menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia. Karena tidak ada mekanisme yang efektif yang tersedia untuk menahan anggota militer dengan akuntabel, Komite melihat kembali kejadian pelanggaran dengan kemungkinan Indonesia sampai mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan prosedur pengaduan yang efektif. Komite mengacu pada tingginya angka pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua selama dua tahun terakhir dan menyesalkan penggunaan kekerasan dalam membubarkan protes damai di Papua.

Poengky Indarti dari pemantau hak asasi manusia Imparsial mengatakan “diskusi tentang Papua di Komite HAM PBB menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Papua terus menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional.”

Sementara pengadilan militer Indonesia dalam banyak kasus tidak terbuka untuk umum dan dengan demikian kurang transparan, kurang adil, dan independen, delegasi pemerintah Indonesia dengan salah menyatakan kepada Komite bahwa pengadilan ini umumnya dapat diakses oleh publik. Indria Fernida dari Tapol di London terkejut melihat tingkat penolakan kekurangan kelembagaan yang melanggengkan budaya impunitas di Indonesia.

“Korban kecewa dengan kegagalan Pengadilan HAM di Papua dan sangat membutuhkan mekanisme pengaduan yang efektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh militer,” kata Indria Fernida.

OHCHR menekankan bahwa pengadilan penahanan anggota militer yang bertanggung jawab harus terbuka, adil, transparan dan akuntabel. LSM yang menghadiri peninjauan mengharapkan OHCHR memberikan rekomendasi yang kuat kepada pemerintah untuk meninjau UU Pengadilan Militer.

Delegasi Pemerintah menyatakan kepada OHCHR bahwa media lokal di Papua bebas untuk mempublikasikan berita. Sementara itu, kasus intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap wartawan lokal di Papua terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat internasional harus menyaksikan pembunuhan di luar hukum jurnalis Ardiansyah Matrais dan serangan kekerasan terhadap jurnalis Banjir Ambarita.

Dalam penilaiannya, OHCHR juga menyesalkan situasi kebebasan berekspresi dan masalah tahanan politik di Papua. Letnan Jenderal purnawirawan Bambang Darmono, kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), sebagai anggota delegasi pemerintah menanggapi bahwa kebebasan berekspresi tidak mutlak.

Delegasi pemerintah menyatakan posisinya bahwa Filep Karma, Kimanus Wenda, dan tahanan lainnya sah dipenjara karena ekspresi mereka bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Menurut delegasi, pemerintah Indonesia akan terus menghentikan ekspresi damai pandangan politik yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia dengan cara tuntutan pidana. Delegasi melihat pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Budi Tjahjono dari Fransiskan International khawatir bahwa ini menyiratkan sebuah perpanjangan dari pendekatan keamanan yang merugikan di Papua.

Read more...
Senin, 08 Juli 2013

Indonesia’s West Papua policies in the spotlight at ABC’s Q&A

0 komentar
Pacific Scoop Report – By Michael Sergel

Asylum seekers and West Papuans were prime time talking points on Australian television last week, as ABC hosted a ground-breaking debate on Indonesia-Australia relations live from Jakarta.

Senior vice-presidential advisor Dewi Fortuna Anwar fronted questions about corruption and human violations in her own government – and unprecedented questions about conflict and censorship in West Papua.

Journalists, advocates and academics also talked frankly about corruption scandals, human rights violations, the live cattle trade and Australia’s so-called “refugee crisis” in the special edition of political panel show Q&A.

Interim Australian Prime Minster Kevin Rudd was in Jakarta for diplomatic talks, but it was the upcoming election on Australian soil that drove the sixty minute conversation.


The ‘Papua problem’

Anwar said the government was making significant progress on democratic rights – while accepting the ongoing corruption and human rights issues that face the country.

But she was defensive about the government’s sensitivity to separatism and self-determination in West Papua and other parts of Indonesia – and said the government had the support of its people, the international community and even the Australian government.

The country had always been “very vulnerable” to internal struggles against the state and was still in a “state of being”, she said.

“We’re trying to create one nation out of a multi-ethnic group. We’re trying to develop into one territory with 70,000 islands and very poor connectivity.”

Indonesian journalist Yuli Ismartono was also defensive of the crackdown on separatism, which has been criticised by Australians, New Zealanders and the international community.

She said the sympathy for the West Papuan cause was due to an inherent media bias, and claimed the independence struggle was an anti-government minority limited to the Papua province.

Human rights advocate Rafendi Djamin tried to contextualise the deadly conflict that has claimed hundreds of thousands of lives, suggesting that the legacy of totalitarian rule was continuing to unfold in the Papuan provinces.

He said ending the ban on international journalists and the UN Special Raconteur would involve a slow and complex negotiation, but the government needed to respect basic freedom of expression rights in the region.

Asylum seekers

The panellists also discussed the game of asylum seeker hot potato both countries have been playing over several years.

With ongoing accusations that Indonesian authorities are involved in people-smuggling between the two countries, Anwar argued for a zero-tolerance approach to bribery and corruption in the government.

But she believed many Australians expected too much of the Indonesia. The country had extensive land and sea borders, its waters were dangerous, and monitoring and turn-back policies would not work, she said.

She urged both governments to look beyond bilateral negotiations between election terms, and come up with regional and international solutions aimed at the underlying causes of displacement.

Journalist Meidyatama Suryodiningrat said displacement was rooted in conflict in Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan and Iran, and it was here that smuggling networks began.

He said smuggling was the last resort for people that had spent months or years in Indonesian detention centres.

Human rights protection

Djamin said the collaborative policies and shared rhetoric of the Australian and Indonesian governments used the inherent dangers of smuggling people across dangerous waters to justify the detention and punishment of vulnerable people.

“Is this a question of border protection or human rights protection?,” he asked the panel.
“When there’s a crisis in Syria 1.7 million people cross the border, and what we are talking about between Indonesia and Australia is less than 10,000.”

He believed the rhetoric of protection was being used to convey a practice of law enforcement.
“Giving money to the Indonesian government for detention is not the human rights approach to the protection of people,” he said.

Muslim religious tolerance advocate activist Yenny Wahid said the asylum seeker smuggling was just “fodder for domestic political consumption in Australia”.

She believed it missed the wider goal of finding an effective, realistic and humane solution to the humanitarian crisis, and was standing in the way of progress.

Bipolar relations

Indonesia is a fast-growing ASEAN economy, focused on its relationship to its South East Asian neighbour states and largely shaped by its strong Muslim population.
Australia, by contrast, is a western-style country with strong political connections to the United States, and very strong cultural connections to New Zealand and the Pacific.

That obvious cultural divide was not lost on the panel. Indonesians, they said, knew Australians by the often intolerant bogans who partied on Bali beaches rather than by the country’s gradual focus on Asia.

And Australia knew Indonesians, they said, by the earthquakes, religious radicals and drug-smuggling cases reported in the media rather than by the country’s transition to democracy.

Asian law specialist Tim Lindsey believed this made the often tense, complex and asymmetrical relationship almost “bipolar” in nature.

Lindsey believed growing public ignorance and antagonism and falling migration between the countries was drawing the two nations apart.

At the same time, common goals and interests were drawing the two governments closer together.
The result, he said, was a fragile and volatile relationship that could be stressed further if the future Australian prime minister chooses to rock the water.


Michael Sergel is a Postgraduate Diploma in Communication Studies (Journalism) student, who recently completed the Asia-Pacific Journalism course at AUT University.
Read more...
Senin, 17 Juni 2013

Tomorrow Demo Support MSG in Biak While Prohibited Police

0 komentar
Photo ilst
Biak, KNPBnews - Although police banned, West Papua National Committee (KNPB) Biak has announced that it will carry out a demonstration on June 18, 2013 held at the Old Market roundabout Biak to support MSG meeting which will be held in Kanaky (New Caledonia).
Apollos Sroyer as Chairman KNPB Biak told to respect the laws of the Republic of Indonesia, then, we have sent a letter pemberitahun Police action on Biak demonstrations. And we guarantee the implementation of the demonstration would be peaceful.
In response to the implementation of the plan is the demonstration KNPB Biak Biak Resort Police Chief held a meeting with the KNPB Biak on June 16, 2013 at 2:00 p.m. to 4:00 p.m. held at KBS Hall Indigenous Sorido Biak.
In the meeting, the police said that the KNPB is an organization that is not listed in the guidance office politics and arts of Indonesia it is not permitted to carry out a political activity. And the Papua police chief has banned demonstrations KNPB.
In that debate the KNPB Biak remain on its commitment to implement the demonstration. Apollos Menutu Sroyer action that we do is a peaceful demonstration action, just facilitate people in Biak West Papua for peacefully expressing their aspirations to support the MSG meeting.
Although police Biak ban and we will disperse the crowd, but on our commitment to continue to implement the rally, said Apollos Soryer. (Kume)
 
Translate by. Joe Collin
Read more...
Jumat, 07 Juni 2013

Pedalling for Papua rolls into Vernon

0 komentar
By Staff Writer - Vernon Morning Star
Published: June 07, 2013 1:00 AM
 
On his 12,000 kilometer international bicycling and performance tour, Jeremy Bally is riding into Vernon for a Sunday event at All Saints Anglican Church.

Pedalling for Papua aims to raise awareness of the 50-year-old human rights and environmental abuse in the underreported region of West Papua.

“As home to the bird of paradise, the second largest jungle remaining in the world, and our planet’s most bio-diverse marine zone, this beautiful region has been subject to what many observers have dubbed a slow-motion genocide,” said Barbara Liotscos, volunteer for Pedalling for Papua.

“As many as 500,000 indigenous West Papuans have died as a result of the military presence and lack of development in their homeland.

“This story needs to be told, and it will be.”
Bally is touring a multimedia performance on his bicycle.

The show takes recorded conversations with West Papuan exiles, refugees and activists live on stage through an original animation. This is projected beside Bally as he narrates with original spoken word poetry and ukulele based hip-hop music.

“Last year I rode my bicycle 7500 kilometres across Canada,” Bally states on www.pedallingforpapua.com.

“I did a series of multimedia presentations about my experience in West Papua.  I let some folks know about what was going on there.  It was good. But not enough.”

He will hold a by-donation performance at 7 p.m. at the Anglican Church, 3205 27th St.

“Changes happen when people get together and demand it, and that takes awareness. I can do that.  Sorry, scratch that. We can do that,” said Bally.

Read more...
Rabu, 05 Juni 2013

KNPB Will Lead Peaceful Demonstration in Papua, in Support of MSG in the Pacific

0 komentar
Demo KNPB
Holandia News,- West Papua National Committee (KNPB) will conduct a peaceful demonstration supporting Papuan Melanesian Spearhead Group Member (MSG) MSG meeting to be held on Tuesday, June 18, 2013 next.

"We want to announce to the public that on Monday (10/6) later, we will conduct a protest in Port Numbay. This is a national action, "said Assa Asso, General Coordinator of Action to reporters at Prima Garden Caffee in Abepura, Jayapura, on Wednesday (5/6).

Abroad, according to Asso, will also be carried out simultaneously. For in Papua, will be conducted simultaneously in Manokwari, Sorong, Yahukimo, Wamena and others. This action, according to the Asso is a form of support for Papuan registration process to become a member of MSG.

"We asked the police to give democracy a democratic space for people to be able to express Papua on Monday (10/6) later. We asked the people who will join in this action in a state that is not affected by alcoholic beverages and do not carry sharp tools, "urge Asso.


Likewise the same place, Warpo Wetipo, Commissariat KNPB Diplomacy Center told reporters confirmed, it will remain a peaceful demonstration in the country and abroad. Also included in Bali, Manado, Makassar and other cities in the country. This peaceful demonstration will be conducted simultaneously with the same issues and demands.

"We asked the security forces, we understand and apply jointly, Law no. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. Also in 1945 opening it was clear that independence is the right of every nation and therefore the occupation in the world should be abolished, "said Warpo Wetipo.

Read more...
Senin, 03 Juni 2013

Pro-independence prisoners jailed in Papua reject Indonesia's proposed amnesty plan

0 komentar
JAKARTA, Indonesia - Dozens of political prisoners convicted of treason in Indonesia's easternmost Papua province say they'll reject a proposed plan to be freed under a government amnesty program, arguing that leaving jail would amount to admitting guilt for crimes they didn't commit.

Twenty-six Papuan political prisoners currently jailed at Abepura prison near Jayapura, Papua's capital, signed a letter last week refusing to accept the amnesty if it's offered. The plan was proposed in late April by the governor, local lawmakers and other organizations in the province to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Papua Consultative Assembly chairman Timothius Murib said Monday. However, the amnesty has so far not been offered.

The proposal was part of "special autonomy plus" conditions put forward for the restive provinces of Papua and West Papua to mark the 50th anniversary of the integration of Papua into Indonesia this year.

The prisoners' letter was sent to Yudhoyono's office Friday and copied to several foreign diplomats in Jakarta, said Agus Kosay, a pro-independence activist.

"They believe what they are fighting for is the truth," he said. "If they accept the clemency, it means they admit that they are guilty."
Filep Karma, 54, a prominent political prisoner who has served eight years of a 15-year treason sentence for raising the Morning Star flag, a symbol of the banned Free Papua Movement, was among the convicts who signed the letter.

Karma himself has rejected the government's annual program to reduce his jail term several times.
In a copy of the letter sent by email to the media, the prisoners explained that they have been jailed for defending Papua's dignity, and said they plan to continue their struggle to save it from discrimination, marginalization and ethnic extinction.

"We reject the government of Indonesia's plan to give us clemency," the letter said. "We don't need to be freed from jail, but we need and demand the freedom of Papua from Indonesian annexation."

Indonesia is highly sensitive to the separatist struggles in Papua, a former Dutch colony taken over in May 1, 1963. The government restricts visits by human rights workers and journalists, and pro-independence activists have been given lengthy prison terms for peacefully expressing their views, organizing rallies or for simply raising separatist flags.

Justice and Human Rights Ministry spokesman Goncang Raharjo said Monday that he had not heard of any plan to grant amnesty to the political prisoners.

"Amnesty is the full right of the president, but it should go through a long process," Raharjo said, adding that it involves input from the Supreme Court and the parliament.

However, after meeting with Yudhoyono in Jakarta, the capital, the president indicated he was open to the idea, Murib said.

In 2010, two political prisoners were freed after Yudhoyono granted them clemency. They were jailed for raising the banned flag and involvement in a violent pro-independence rally.

Though Indonesia's sovereignty over Papua was formalized in 1969 through a stage-managed vote, a small, poorly armed separatist movement has battled for independence ever since

Read more...

Labels

 
HOLANDIA NEWS © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here