Papua: Cara kerja jaringan bot penyebar hoaks soal Papua dengan biaya miliaran rupiah

Investigasi gabungan BBC dan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menemukan keberadaan jaringan bot dan informasi palsu dalam menyebarkan "propaganda pro-pemerintah" mengenai isu Papua.

Melalui investigasi selama dua bulan, terungkap bahwa jaringan ratusan akun di media sosial, perusahaan, dan individu ini terkait dengan kampanye terorganisir dan berbiaya miliaran rupiah.

"Berdasar temuan dari investigasi ini, kami menduga bahwa tujuan kampanye ini adalah menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini dunia internasional mengenai Papua," kata Elise Thomas, periset dari International Cyber Policy Center di ASPI.

Read more...

22 Aktivis KNPB & PRD Wilayah Timika Ditangkap Polisi

Activist KNPB Timika Papua

TIMIKA--- Aksi damai yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua barat dan Parlemen Rakyat Daerah (KNPB & PRD) Wilayah Bomberay timika, telah di hadang gabungan TNI dan polisi serta melakukan pembubaran paksa, pemukulan dan menangkapan sebanyak 22 an lebih aktivis Papua di tangkap, Pada  kamis (17/07/2014) Pukul 09.25 waktu setempat.

Saat Masa Komitte Nasional Papua Barat (KNPB) & Parlemen Rakyat Daerah (PRD), berkumpul dan berorasi depan jalan pasar

Read more...

KNPB: PERAMPASAN 8 PUCUK SENJATA AKSI MURNI TPN-OPM

Jayapura,6/1(Jubi)—- “Aksi perampasan senjata pada 4 Januari 2014 di Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya adalah murni operasi gerilya dibawa pimpinan Tengamati Telenggen yang merupakan anggota TPN-PB dari Pimpinan Panglima Gen. Goliat Tabuni,” tegas Victor Yeimo melalui situs web resmi KNPB

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan tidak perlu ada spekulasi tentang siapa pelaku dan motif perampasan senjata di Kulirik, Puncak Jaya yang masih terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Sebab daerah ini secara nyata, sudah dan sedang berlangsung perlawanan bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dan Militer Kolonial Indonesia yakni TNI dan Polri.

Tentara Pembebasan Nasional West Papua dibawah komando Panglima Gen. Goliat Tabuni sudah berulang kali menyampaikan bahwa tujuan perang terbuka dan perang gerilya yang sedang terjadi adalah murni untuk mengusir pendudukan kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Sehingga, Goliat Tabuni berulang kali menolak penyebutan OTK, GPK/B, Teroris, dan sebutan lainnya yang bertujuan untuk mereduksi nilai perjuangannya.

“Aksi perampasan senjata pada 4 Januari 2014 di Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya adalah murni operasi gerilya dibawa pimpinan Tengamati Telenggen yang merupakan anggota TPN-PB dari Pimpinan Panglima Gen. Goliat Tabuni. Aksi perampasan senjata adalah salah satu taktik gerilya yang selalu ada dalam dunia perang dan perjuangan, sehingga sangat salah bila Poengky Indarti dari Imparsial yang tidak tahu situasi lapangan Puncak Jaya itu menyebut aksi gerilya itu sebagai gangster atau untuk kepentingan uang dan Pilkada,” kata Victor Yeimo.

Menurut KNPB, aksi gerilya TPN-OPM bukan hal baru, sehingga TNI/Polri, NGO, dan semua pihak terutama media-media lokal dan nasional Indonesia tidak perlu mencari-cari pelaku aksi, karena TPN/OPM adalah pelaku yang selalu eksis melakukan perlawanan sekalipun tidak ada Pilkada atau kepentingan kolonial lainnya. Berulang kali Goliat mengatakan dirinya dan semua anggota yang tersebar tidak sedang perang untuk soal makan minum atau uang, tetapi murni memperjuangkan pembebasan bangsa Papua.

Goliat Tabuni adalah anggota resmi TPN-PB dibawah komando Kelly Kwalik di era 90-an hingga 2004. Di Puncak Jaya ia diangkat menjadi panglima wilayah dan pada Kongres TPB-PB di Biak 2012 lalu, Goliat terpilih menjadi Panglima Tinggi TPN-PB.  Goliat dilantik pada 14 Desember 2012 di Tingginabut, Puncak Jaya. TPN-PB adalah sayap pertahanan militer Papua Barat yang berjuang untuk cita-cita kemerdekaan Papua Barat.

Menurut Web KNPB, penyebutan pelaku sebagai OTK, GPK/B, Gangster dan lain-lainnya justru memiliki dampak fatal bagi proses pengambilan resolusi antara subjek konflik, dan lebih parah lagi, penyebutan yang kabur justru akan dimanfaatkan oleh kepentingan penguasa dan petinggi militer yang selalu bermain di air keruh. Pihak-pihak yang ikut mengaburkan pelaku konflik justru terkesan memelihara konflik.

Sebelumnya, Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marcelis juga menyebutkan pelaku penyerangan Pos Polisi di distrik Kulirik, Puncak Jaya adalah kelompok Leka Telenggen. Kapolres Puncak Jaya menyebut kelompok bersenjata ini sebagai kelompok binaan.

“Mereka ini sebenarnya anak binaan yang diikutsertakan untuk menjaga pembuatan jalan di Puncak Jaya tetapi entah bagaimana hal itu bisa terjadi,” kata Marcelis, (5/1).

Marcelis juga mengatakan Leka dan Tengamati Telenggen bersama beberapa teman-temannya mengambil senjata milik anggota Polres Puncak Jaya, bukan Brimob. Para pelaku ini merupakan anggota kelompok Goliat Tabuni. Saat ini, tengah dilakukan pendekatan kepada kelompok adat dan tokoh agama, juga masyarakat agar meminta Leka Telenggen dan rekan-rekannya ini mau mengembalikan senjata yang mereka ambil. (Jubi/Mawel)

Read more...

Amnesty Internasional: Indonesia: Investigate Ill-treatment of Protesters and Intimidation of Journalists in Papua

Amnesty International is concerned about allegations that police ill-treated protesters involved in a proindependence protest in Papua as well as intimidated journalists who were covering it.

On 26 November, police arrested at least 28 political activists including three women who participated in a pro-independence protest in Waena, Jayapura organized by the West Papua National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB). According to a human rights lawyer who saw them in detention at the Jayapura City police station, there were indications that they had been beaten after they were arrested. Some of the detainees had bruises or swelling on their mouth, eyes, forehead and body. At least 12 people are still in police custody.

The authorities must ensure that all those who are detained have access to lawyers of their choosing and that those who are suffering injuries have immediate access to medical treatment. The authorities must also ensure a prompt, thorough, and effective investigation into the allegations of ill-treatment by the police and ensure that those suspected of involvement, including persons with command responsibility, are prosecuted in proceedings which meet international standards of fairness. Victims should also be provided with reparations.

Amnesty International continues to receive credible reports of human rights violations committed by
the security forces in the provinces of Papua and West Papua, including torture and other ill-treatment, unnecessary and excessive use of force and firearms and possible unlawful killings. Investigations into such reports are rare and only few perpetrators have been brought to justice. The lack of accountability and the failure to criminalize acts of torture in the Criminal Code contributes to this culture of impunity.

Our organization is also concerned that the Jayapura City police personnel reportedly intimidated at
least three journalists while they were covering the KNPB protest in Jayapura. Police personnel approached them and hit one of the journalists in the head. Police also attempted to grab their cameras and told them to leave the area. One of the journalists was intimidated by the police to delete photos he had taken of the protest.

Journalists play a crucial role in exposing human rights violations and abuses, especially in Papua where authorities restrict access to international observers, including human rights organizations and journalists. Harassment, intimidation and attacks against journalists and human rights defenders can have a chilling effect, and can contribute to a climate of impunity. Amnesty International calls on the authorities to investigate all allegations of attacks, intimidation and harassment of journalists in Papua and ensure they – and others – are not obstructed from conducting their legitimate work.

Amnesty International does not take a position on the political status of Papua, or any other province of Indonesia. However, people in Papua and elsewhere in Indonesia should be able to peacefully express their views free from harassment, threats and the fear of criminalization. Our organization believes that the right to freedom of expression includes the right to peacefully advocate referendums, independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.

Source: http://www.refworld.org/docid/529d97224.html

Read more...

Milisi Bentukan NKRI Menyiksa 4 Aktifis KNPB Hingga Babak Belur

Milisi bentukan NKRI menyiksa 4 Aktifis KNPB di jayapura hingga  2 orang babak belur sampai  dilarikan ke rumah sakit sedangkan 2 oranglainya mengalami luka ringan di bagian tubuh korban. 

Mereka yang dilarikan ke rumah sakit mengalami luka serius sampai mengeluarkan banyak darah bukan hanya itu saya namun atas penyiksaan tersebut membuat 2 orang korban tulang  tengkorak kepalanya kelihatan mereka yang mengalami luka serius masing Naman Kogoya  27 tahun 46 jahitan sedangkan Tines Tabuni 25 Tahun 18 jahitan bukan hanya itu namun mereka juga megeluarkan darah banyak sehingga sementara sedang di rawat di rumah sakit abe .

 

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2013. pukul 19.30 WPB Tempat kejadian tersebut di jalan Raya Abe Sentani di dekat Danau Sentani tepat di jembatan 2 dekat salah satu perkampungan perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten jayapura. Pada awalnya para 4 korban menggunakan sebuah mobil Avanza dari jayapura menuju sentani untuk membagi undangan kepada orang tua di wilayah sentani, dalam perjalan itu mereka dihadang dengan sejumlah orang yang berada di tempat kejadian, mengkunakan balok mereka memecakan mobil kaca atau kaca spion.

 

Kemudian salah satu korban yang berada dalam mobil atas nama Tines Tabuni turun dari mobil disusul 2 orang lainya masing-masing Lewa dan Naman Kogoya, setelah itu mereka menayakan pelaku, kenapa kamu kasi peca kaca mobil mereka namun salah satu dari pelaku sedang mengonsumsi minuman keras datang tiba-tiba dari belakang langsung memukul Tines dan naman menkunakan balong, dengan alasan bahwa mereka ini aktivis Papua Merdeka, semua Orang yang berada di Tempat kejadian tersebut langsung mengoroyok ke 3 korban sampai Babak belur.

 

Pada saat mereka memukul korban sempat mengeluarkan kata-kata ancaman seperti,  bunuh mereka itu, mereka adalah Aktifis Papua merdeka, Yang melawan dan bikin kacau kota ini, mereka juga sempat katakana bahwa Mereka Ini anggota KNPB  katanya. Lalu semua rame-rame pukul ke 3 korban, sedangkan salah salah satu korban Atas Nama Edi Wenda  Menghindar Untuk menyelamatkan mobil avanza mereka tumpangi namun sekelompok masa tersebut langsung palang dan menghancurkan mobil tersebut sehingga mobil rusak para .Berikut nama-nama korban 1.  Tines Tabuni 2. Naman Kogoya 3. Edy Wenda 4 Lewa Wandikbo, 1 mobil Avanza Rusak para.

 

Setelah kejadian itu berlangsung selama 2 jam para anggota polisi datang mengamankan lalu menahan 3 pelaku, kemudian pihak keluarga korban datang di tempat kejadian untuk melihat korban namun karena polisi lebih awal berada di tempat kejadian mengarahkan langsung ke polsek kampung harapan kabupaten Jayapura, namun karena sudah larut malam sehingga penyelesaianya di tunda sampai esok hari Kamis tanggal 14 november 2013 ( hari ini ) jam 10 di polsek yang sama sehingga saat ini Pengurus KNPB bersama keluarga pergi kesana untuk menanyakan kejadian tersebut karena hal ini terjadi keterlibatan Pihak ketiga Lempar Batu sembunyi tangan.

 

Milisi yang dibentuk oleh NKRI untuk mengadu domba orang papua kini mulain menunyukan giginya, dengan bebagai kegeiatan di lakukan oleh kelompok merah puti ini, hal ini mulai terlihat pertama kali dimana pada saat mahasiswa  yang tergabung dalam GEMPAR melakukan aksi demo Tolak Otsus Plus di kantor Gubernur, namun Para oraganisasi Buatan NKRI atau milisi ini difasilitasi oleh Polda Pangdam Dan Kapolda Papua datang di Kantor Gubernur Lalu Menhalau Aksi mahasiaswa atau Mengancam Membubarkan Aksi demo Mahasiswa tersebut, namun Para kordinator Aksi mengetahui ancaman konflik adu domba tersebut sehingga masa aksi tidak masuk di Halaman Kantor Gubernur karena masa yang digerakan oleh POLDA PANGDAM dan Gubernur Lukas Enembe di fasilitasi peralatan Lengkap Seperti Parang pistol kartapel dan mereka juga membayar per orang 1.000.000;

 

Milisi yang dibentuk oleh NKRI dipapua bukan hanya wacana dan opini public namun benar-benar menunjukan eksitenyasianya dengan berbagai kegiatan yang berlangsung di papua pada umumnya dan lebih khusus di jayapura mulai kelihatan. 

 

Keberadaan milisi di papua mengacam dan mengadu-domba orang asli papua. Milisi yang dibentuk terdiri dari beberapa organisi yang dibentuk oleh TNI/POLRI seperti Barisan Merah Puti, (BMP) Lembaga Masyarakat Rebuplik Indonesia (LMRI) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) organisassi-organisi ini dibekap langsung oleh pemerintah.

 

Perekrutan anggota dilakuakan dari berbagai kolongan baik kepala-kepala suku sampai dengan masyarakat umum, setiap kampong berjumlah 50 sampai 100 orang per/ kampung atau RT/RW, sejumlah anggota LMRI BMP dan LMAdibiayai oleh TNI/POLRi bakan Juga dikaji oleh pemerintah Pusat dan pemerintah dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di papua. Bukan hanya dikaji namun mereka difasilitasi dengan peralatan seperti pistol dan pisok sangkur, dan mereka memiliki sekertariat permanen lalu selalu melakukan pertemuan-pertemuan rutin.

 

Aktifitas mereka setiap hari adalah mereka mengawasi setiap aktifis Papua merdeka dan seluruh Pejuang Papua, bahkan mengawasi setiap aktifitas perjuagan.

 

Selain itu mereka menjadi informen dipasang di setiap kampung, asrama-asrama, di kantor-kantor serta di kampus-kampus, dan mereka selalu mengintimindasi dan baku pukul dengan setiap aktifis sampai baku bensi-internal orang papua, dan hal akan berpotensi melahirkan konflik horizontal. ( nesta,ngss)

 

Laporan: Nerta Gimbal

 

Photo Korban:

 

Read more...

State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2013 - Indonesia

Publisher By:  Minority Rights Group International 

 

Papua People

Indonesia, the world's largest Muslim-majority nation, is also an intensely diverse country whose citizens are drawn from an estimated 300 separate ethnic groups, speaking different languages and practising multiple religious faiths. While the country is often held up as a model of religious tolerance and democracy, alarming instances of intolerance, which sometimes spilled into violence, shows that the reality is far removed from the political platitudes.

There were numerous examples throughout the year. Members of Indonesia's Ahmadiyya community, a Muslim community branded heretics by religious conservatives, continued to face persecution. In April, members of fundamentalist group Islamic Defenders Front (FPI) attacked an Ahmadi mosque in Singaparna, West Java, according to the Asian Human Rights Commission (AHRC), which contends that police did little to stop the damage.

Indonesia's often heavy-handed crackdown on the movement for autonomy and self-governance in West Papua continued to have detrimental impacts on indigenous Papuans in the country's easternmost provinces.

In June, police shot and killed independence activist Mako Tabuni, whose death triggered angry demonstrations. Police claim the vice-chairman of the National Committee for West Papua (KNPB) violently resisted arrest, but activists and rights groups dispute this. Also that month, KNPB leader Buchtar Tabuni was arrested after police accused his organization of engaging in violence.

Throughout 2012, activists and rights groups accused police and military of employing intimidation tactics against activists, including arbitrary arrests, shootings and torture. In a June report, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) outlined what it said was a drastic increase in reported torture incidents over the past 12 months, predominantly at the hands of police. The rights group said they had recorded 86 allegations of torture – triple the previous total. Roughly 40 per cent of reported victims were from the Papuan provinces.

The continuing conflict in West Papua is exacerbating what is already a worrying health situation for civilians. According to Indonesia's National AIDS Commission, AIDS prevalence rates are at least 15 times higher than the national average. This suggests a need to step up awareness and education efforts in high-risk areas. At a national level, heightened HIV infection rates are generally found in traditionally high-risk groups. However, in Papua, health professionals say the problem is more widespread across the general population.

 At the same time, NGOs, including those working in the health sector, say the authorities have made it increasingly difficult to work in the area, which suggests that West Papua's political stability will be an important determinant in changing health outcomes for minority groups.

More Published: http://www.refworld.org/docid/526fb747b.html

Read more...

Demo KNPB in Nabire, 14 People Arrested and Beaten By Police

Nabire, KNPB news - Demo Papuan Nabire KNPB coordinated and PRD tinged arrests 14 activists KNPB. They were beaten to a pulp by TNI / police. In fact, the action in order to commemorate the international democracy was to be conducted in a peaceful and dignified.

 
According to the monitoring, peaceful protest that started at three rallying point controlled by Indonesian police and troops since early morning. Yagen Massa headed to the meeting points suddenly arrested by members of the police uncompromising Nabire.

 
A total of 14 of them beaten, namely Otto Kudiai, Japheth Keiya, Anipa Pigai, Agustina, and Julian Nawipa suffered a heavy blow, resulting in torn lips, forehead and eyes swollen.

 
Coordinator of direction Siriwini, Deserius Goo and Japheth Keiya is coordinating the mass of the Market Coral arrested. All equipment taken over police action.

 
They were finally released from the police station at the urging of Speaker of Parliament Nabire Meepago region, Abel Nawipa.

 
Abel states that support Meepago wilaya Commitment Powes Parkop, the governor of Port Moresby Kompanye Sorong to Samarai.  

Abel also said that although the police blockade, but all the people know and continue to pray that West Papua be a member of MSG, is also grateful for the efforts of the Prime Minister of Vanuatu that will lift about Papua in the United Nations.

Read more...

Seruan KNPB Untuk Mobilisasi Umun di Seluruh Papua

Pengurus pusat West Papua National Committe (KNPB) Menyeruhkan kepada seluruh segenap rakyat papua barat untuk melakukan mobilisasi umum tanggal 16 september 2013 di jayapura papua.

Seruan dikirim media ini bahwa KNPB akan melakukan mobilisasi dari sorong sampai merauke, ini isi seruan aksi oleh KNPB:

BADAN PENGURUS PUSAT 

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

(Central Board OF The National Committee For West Papua)

No: 0042.I/EXTERNAL/AU/BPP-KNPB/VIII/2013

Sifat : Terbuka Untuk Umum

 

Kepada Yth : Seluruh Rakyat West Papua di Tempat

 

TUNTUTAN rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat dan Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah Papua Barat demi kepentingan ekonominya.

 

Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.

 

Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen, melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.

 

Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka sendiri.

 

Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG. 

 

Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.

 

Oleh sebab itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua, ditugaskan oleh PNWP untuk melakukan moblisasi umum untuk itu KNPB menyerukan Kepada seluruh KNPB wilayah dan PRD serta seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke segera melakukan moblisasi umum, untuk melakukan Aksi demo damai secara serentak di seluruh plosok Tanah Air Papua Barat dalam rangka:

 

1. Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB pada bulan September 2013 tahun ini,
2. Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu, sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,
3. Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2010,
4. Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang.

 

Demikian arahan umum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, arahan umum ini sekaligus sebagai seruan nasional untuk diketahui oleh seluruh badan pengurus KNPB wilayah dan PRD sekaligus himbauan umum kepada rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

 

Atas perhatian dan partisipasi dari seluruh komponen rakyat Papua Barat, sebelum dan sesudanya tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

 

SALAM REVOLUSI “ KITA HARUS MENGAKHIRI”

Port Numbay, 01 September 2013

 

PEYELENGGARA:

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

TTD

AGUS KOSAY                             ONES SUHUNIAP

Ketua 1                                         Sekertaris Umum

 

PENANGGUNG JAWAB :

 PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

TTD

BUCHTAR TABUNI

Ketua

 

Read more...

Victor Yeimo: KNPB Mendukung Kedatangan Freedom Flotilla

Victor Yeimo dan Bucthar Tabuni/PhotoTweko

Jayapura,-- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan sikap resmi mereka terkait warga pribumi dan aktivis Australia yang dikabarkan sedang menuju ke Papua New Guinea (PNG) dan Papua menggunakan  tiga buah kapal konvoi, Freedom Flotilla. 

Seperti yang di kutip berita  Majalah Selangkah, Kamis, (29/08/13) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura Papua, ketua KNPB, Victor Yeimo mengatakan, KNPB sebagai media rakyat Papua tetap mendukung upaya sesama warga pribumi Melanesia dan aktivis Australia yang memberikan perhatian atas masalah orang Melanesia di Papua. 

"KNPB adalah media rakyat Papua Barat. KNPB memediasi kepentingan bangsa pribumi Papua Barat, ras melanesaia di Pasific Selatan. Jadi, KNPB sebagai media mendukung perjalanan para aktivis di Australia yang memberikan perhatian pada masalah di Papua," kata Victor. 

Ia menjelaskan, "Sesuatu yang baik untuk rakyat Papua tetap kami dukung. Perjalanan ini adalah bentuk simpati warga pribumi Australia dan para aktivis HAM dan lingkungan di sana atas persoalan di Papua," katanya. 

Ia menjelaskan, KNPB melihat perjalanan ini sebagai bentuk solidaritas sesama warga pribumi untuk melihat kembali bagaimana hubungan-hubungan orang Melanesia di masa lalu. "Ini adalah kunjungan sesama warga pribumi Melanesia," katanya. 

Sampai Kapan Bangsa-Bangsa Melanesia Jadi Budak?

Kedatangan para aktivis ini, tentu bukan tanpa tantangan. Pemerintah Indonesia dan PNG memberikan reaksi keras. Tidak hanya Indonesia dan PNG, Pemerintah Australia juga, atas desakan Indonesia menyatakan tidak bertanggung jawab. 

Diberitakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Djoko Suyanto mengingatkan kelompok aktivis Australia untuk tidak memasuki perairan Papua. Djoko Suyanto telah menginstruksikan TNI-AL dan TNI-AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang membawa  sekelompok aktivis Australia dan Papua Barat. 

"Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko seperti dikutip Vivanews, Senin 19 Agustus 2013.

Sementara, seperti dikutip media PNG, PM Peter O'Neill unclear mengatakan, menolak kapal Freedom Flotilla untuk masuk ke wilayahnya, PNG. 

Lalu, Pemerintah Australia menyatakan tidak bertanggung jawab jika puluhan aktivis Australia yang ikut pelayaran Freedom Flotilla ke Papua, ditangkap pihak keamanan Indonesia dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr menegaskan, Australia tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia dan Papua Nugini jika warga negara lain melanggar hukum dan imigrasi kedua negara itu.

Atas larangan itu, Ketua KNPB Victor Yeimo mengatakan, pihaknya prihatin dengan pelarangan dan rencana penghadangan itu. "KNPB sebagai media rakyat Papua prihatin dengan reaksi keras dari pemerintah Indonesia dan PNG atas kedatangan para aktivis Australia ini. Mereka tidak punya kapasitas memerdekakan Papua tetapi Indonesia dan PNG telah bereaksi keras," katanya. 

Kata Victor, pihaknya kecewa dengan komentar PM PNG yang juga merupakan sesama orang Melanesia. KNPB menilai PM PNG lebih mementingkan hubungan kerja sama ekonimi dibandingkan menghargai satuan bangsa-bangsa Melanesia untuk kekuatan di masa depan.  

"Kami kecewa atas komentar PM PNG. Mestinya, ia justru hormati solidaritas sesama Melanesia, dalam hal ini sesepu Aborigin yang bersimpati atas apa yang dialami oleh saudaranya di Papua Barat," tuturnya siang tadi. 

"PNG adalah saudara dekat kita sebagai bangsa-bangsa Melanesia. Kami kecewa dengan larangan PM PNG. Sekali lagi, ini kunjungan saudara. Kalau tidak ada solidaritas Melanesia, sampai kapan bangsa-bangsa Melanesia akan menjadi budak dari negara-negara kawasan lain. Kapan kita pikirkan bersama tentang kepentingan kawasan, orang Melanesia di Pasific," kata ketua KNPB, Victor Yeimo. 

Victor juga menilai komentar PM Australia bertentangan dengan semangat demokrasi di sana. Juga, kata dia, mestinya pemerintah Australia menghormati keinginan dan hak-hak orang-orang pribumi di sana (Aborigin) untuk bersolider dengan orang Papua. 

Diketahui, kelompok yang menamakan diri Freedom Flotilla berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu 17 Agustus 2013, waktu setempat, ke Papua. 

Selasa (20/8/13) mereka telah mencapai Cooktown di North Queensland, Perhentian terakhir di Australia di Thursday Island,  Queensland. Dikabarkan, di sana, mereka bertemu dengan petugas bea cukai dan melakukan konferensi pers. 

Selanjutnya, telah melanjutkan pelayaran ke Daru, Selatan Papua New Guinea. Dan, menurut informasi yang diterima redaksi majalahselangkah.com,  para aktivis itu telah mendengar larangan hadangan militer Indonesia tetapi tetap akan berlayar hingga ke Papua.

Read more...

INDONESIA : Civil Society Report on the Implementation of the Centre for Civil and Political Rights (CCPR)

REVIEW OF THE INITIAL REPORT OF INDONESIA
(CCPR/C/IND/Q/1) - 108th
Session of the Human Rights Committee Geneva June 2013

I. Introduction

1. This joint report is prepared by Indonesia’s NGO Coalition on International Human Rights Advocacy (HRWG) with Arus Pelangi, Ardhanary Institute, Wahid Institute, Kalyanamitra, ICJR, KRHN, CDS, PBHI, KPI, Elsam, Jakarta Legal Aid, AMAN, ILRC, Sejiwa, Imparsial, Women’
2. Solidarity, ICRP, Gaya Nusantara and The Community Legal Aid Institute . This report is prepared with the support of the Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
3. Report for the situation of Papua, made by Franciscans International, TAPOL, KontraS, International Coalition for Papua and Asian Commission on Human 

Relevant Information on West Papua

Number 54-58 Report About West Papua Human Rights

54. Three Papuans during the 3rd Papuan Congress, namely Mr. Daniel Kadepa (30), Mr.Maks  euw (37) and Mr. Yakop Samonsabra (37) were killed by the security forces. The victims worked as security guards (PETAPA) at the event. Daniel Kadepa was hit by bullets in the back of his head and his chest; Maks Yeuw died as the result of two bullets hitting his chest and stomach; and Yacob Samonsabra’s was hit in the head by a bullet. All three bodies were found behind a nearby military base in Abepura (Korem Abepura).

55. According to the report of Human Rights in West Papua 2013, by the International Coalition for Human Rights and Peace for Papua, Indonesian security personnel were involved in the killing of Mr. Terjoli Weya (23) on the 1st of May 2012 during a protest organised by a pro independe nt organisation KNPB at Taman Imbi. On May 15, 2012, Melianus Kegepe (23) was shot by police special forces (Brimob) in a billiard bar at the Degeuwo 45 (Paniai regency) illegal gold panning site, reportedly as a result of an argument between four of his tribes men and the bar’s owner. On June 6, 2012, Elinus Yoman (27) was killed by members of military Battalion Yonif 756 Wimane Sili in Honelama village, West of Wamena, during a violent act of revenge. The retaliation happened after two members of Batta lion 756 had crashed into a child on a motor cycle at Honelama village, and one of them was stabbed to death and the other one was
injured. On June 4, 2012, Yesa Mirin (22), Fanuel Tablo (29) and Tanius Kalakmabin (20) were killed by the police force when the police forcefully dispersed a KNPB protest at Harapan village, near Sentani city. Yesa Mirin was hit and killed by a bullet to the lower back as he tried to escape from the approaching security forces. His family also reported that he had wounds all over his body, which appeared to have been caused by beatings after the arrest. Fanuel Tablo died on June 6, 2012, of blood loss due to a bullet wound to the back of his head. Tanius Kalakmabin reportedly died of his injuries at the Yowari public hospital in Sentani after having been shot.
56. On June 14, 2012, Musa Mako Tabuni (30), the vice chairman of the pro independence organization KNPB, was killed by police special forces in Waena, a suburban area of Jayapura, as he tried to run from the Special Forces, who were trying to arrest him. It was reported that Mako Tabuni repeatedly asked the officers to show him a warrant during the arrest. Witnesses reported that the Special Forces shot Mr. Tabuni in his right thigh as he tried to escape.

57. On November 4, 2012, the dead body of Paul Horis and heavily injured Klismon Woi were found on the FakFak river bank in FakFak regency. Klismon Woi died of his injuries two days later (November 6, 2012) in FakFak public hospital. The autopsy revealed that Paul Horis had died as the result of a big hole on the top of his head and a broken neck.

Klismon Woi was admitted with a ruptured spleen and severe bruises on the head, legs and ribs. Both activists were leading members of the KNPB pro independence organization. They had been riding a motorbike before the incident happened, which was found undamaged at the site of crime.

58. On December 16, 2012, Hubertus Mabel (30), the leader of the KNPB’s militant wing, was killed by the anti terrorist Special Forces Detachment 88 close to Habusa Village, near Wamena. At the end of December 2012, members of the Indonesian military reportedly shot at seven Papuan fishermen near Papan Island, in the Raja Ampat archipelago, killing La Tula (13), La Nuni (55), La Jake (30) and La Edi (20). Three other fishermen, La Amu (20), La Udin (30) and La Self (20), were seriously wounded by gunshots. The perpetrators then reportedly tried to get rid of the bodies of the four victims, which had been under water for almost a week when they were found. It is un clear why the men were .

Recommendation:

The State Party should:

1) Reduce the number of military forces deployed in Papua and ensure the compliance by the security forces with Indonesia’s obligations under international human rights laws and standards
.
2) Develop independent and effective complaint mechanisms for victims concerning human rights violations by the security forces, which can ensure follow up, independent investigations and rosecutions of perpetrators and provide adequate remedies to victims
.
3) Ensure that the National Police applies effective oversight of the provincial police in Papua and ensure that residents of Papua can enjoy a high standard of law enforcement. For this, negligence and corruption within the police should be addressed with serious sanctions and criminal procedures where applicable.

See All
Full Report : CCPR-Centre PDF
Report All For State Indonesia : CCP-Report

Read more...

Ketua KNPB: Jangan Sakiti Hati Rakyat Papua

Ketua KNPB Victor Yeimo

Jayapura,-- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo meminta kepada pemerintah Jakarta dan pemerintah Provinsi Papua untuk tidak menyakiti hati rakyat Papua. Dinilai, berbagai kebijakan dan komentar-komentar penguasa akhir-akhir ini membuat hati rakyat Papua terus tersakiti.  

 

"Kami, KNPB meminta dengan tegas kepada pemerintah di Jakarta dan kaki tangannya di Papua untuk jangan sakiti hati rakyat Papua. Sekali lagi, jangan sakiti hati rakyat Papua," kata Victor Yeimo yang dikutip dari majalahselangkah.com, di Lembaga Pemasyaratan (LP) Abepura, Kamis, (22/08/13) siang tadi. 

Victor menilai, pernyataan-pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe akhir-akhir ini membuat hati rakyat Papua yang telah disakiti negara sejak lama itu bertambah lagi.  

"Saya sudah bilang langsung kepada Gubernur Papua saat kunjungan ke sini pada 17 Agustus lalu untuk tidak sakiti  rakyat Papua dengan pernyataan aneh-aneh. Jangan bilang Papua tidak akan merdeka, karena itu membuat hati rakyat Papua sakit," tutur ketua KNPB itu.  

Kata dia, pernyataan-pernyataan dari Gubernur seperti 'Papua tidak akan merdekalah, keluarga saya sejak kecil bicara Papua merdeka tapi sekarang kita urus pembangunanlah, tudingan-tudingan pada media massalah, dan lainnya' itu membuat rakyat Papua tersakiti. "Jadi, saya minta, kalau mau menjalankan program Jakarta, jangan dengan sakiti rakyat," katanya tegas. 

"Ingat, orang Papua minta merdeka. Bukan kesejahteraan. Berdaulat secara politik itu jelas berbeda dengan masalah kesejahteraan. Itu dua hal yang berbeda. 

Perjuangan orang Papua untuk penentuan nasif sendiri  itu telah dimulai jauh sebelum saya lahir. Itu masalah sejarah," tutur Ketua KNPB, Victor Yeimo pada obrolan majalahselangkah.com  bersama  tahanan politik Papua, Filep Karma, Selfius Bobii, dan beberapa lainnya

 

Orginal News: Majalah Selangkah

 

Read more...

Papuan independence activists Want to Become a Member of MSG

By. Benny A. Gobay -Note

Papuan independence leader said that membership in the Melanesian Spearhead Group (MSG) would be a major breakthrough.

Activists Papua Merdeka, OPM in Vanuatu said membership in the Melanesian Spearhead Group will be a major breakthrough in the struggle for independence from Indonesia.

West Papua National Coalition, KNPB for the liberation of Papua have been invited to the summit of MSG coming in Noumea by political groups Kanak indigenous New Caledonia, FLNKS (Kanak Socialist Front for National Liberation).

This is the first time activists Papua Movement will attend gatherings countries of Melanesia as an independent entity.

An application has been filed to give and receive full membership.

Andy Ayamiseba, lobbyists from Papua to the program Pacific Beat-Radio Australia says if the submission is successful, it will increase the status of the campaign for independence from Indonesia.

"By having the support of the immediate area we ... the international community will see that, yes, it was an area where West Papua have given their support,"

Read more...

Tomorrow Demo Support MSG in Biak While Prohibited Police

Photo ilst

Biak, KNPBnews - Although police banned, West Papua National Committee (KNPB) Biak has announced that it will carry out a demonstration on June 18, 2013 held at the Old Market roundabout Biak to support MSG meeting which will be held in Kanaky (New Caledonia).

Apollos Sroyer as Chairman KNPB Biak told to respect the laws of the Republic of Indonesia, then, we have sent a letter pemberitahun Police action on Biak demonstrations. And we guarantee the implementation of the demonstration would be peaceful.

In response to the implementation of the plan is the demonstration KNPB Biak Biak Resort Police Chief held a meeting with the KNPB Biak on June 16, 2013 at 2:00 p.m. to 4:00 p.m. held at KBS Hall Indigenous Sorido Biak.

In the meeting, the police said that the KNPB is an organization that is not listed in the guidance office politics and arts of Indonesia it is not permitted to carry out a political activity. And the Papua police chief has banned demonstrations KNPB.

In that debate the KNPB Biak remain on its commitment to implement the demonstration. Apollos Menutu Sroyer action that we do is a peaceful demonstration action, just facilitate people in Biak West Papua for peacefully expressing their aspirations to support the MSG meeting.

Although police Biak ban and we will disperse the crowd, but on our commitment to continue to implement the rally, said Apollos Soryer. (Kume)

 

Translate by. Joe Collin

Read more...

Mengenang 1 Tahun Pembunuhan Aktivis Mako Tabuni

Mako Tabuni

KNPBnews – Hari ini, satu tahun yang lalu, tokoh gerakan perlawanan sipil Papua Merdeka, Mako Tabuni  dibunuh Penguasa Indonesia melalui kepolisian dan Densus 88 tepat di putaran Perumnas 3, Waena, Jayapura, West Papua.

Ya, masih segar dalam ingatan kita, pagi itu pukul 8.00, 14 Juni, di muka umum, dan secara terang terangan, secara membabi buta Mako diberondong dengan gempuran peluruh anggota Polda Papua dan Densus 88 yang berpakean preman atas perintah Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman L Tobing dan Wakapolda Papua Paulus Waterpau.

Mako yang jatuh terkapar peluru diangkat Polisi dalam kondisi hidup hingga ke di Rumah Sakit milik Kepolisian Bhayangkara Kota Raja. Menurut saksi mata di RS Bhayangkara melalui wawancara di TV ABC Australia, Mako dibawa keluar oleh anggota Densus 88 berpakaian preman dengan satu mobil dari RS Bhayangkara dalam kondisi hidup dan memberondong Mako di dahinya hingga tewas lalu mayat diantar kembali ke RS Bhayangkara.

 

Pihak Polda Papua, dibantu wartawan lokal dan nasional Indonesia merekayasa kronologis penembakan Mako Tabuni. Mereka beramai-ramai mengabarkan bahwa Mako ditembak karena hendak melawan Aparat. Mako juga dikatakan hendak melarikan diri. Ada juga versi lain bahwa Mako hendak rampas senjata milik Aparat, dan ada juga media kabarkan bahwa Mako hendak keluarkan pistol untuk tembak Polisi. Semua pernyataan rekayasa dari Polisi itu, seakan-akan dibenarkan oleh media cetak dan elektronik bayaran, kecuali Jubi yang saat itu merilis wawancara saksi kunci di lapangan kejadian.

Mako yang bernama asli Musa Tabuni adalah Wakil Ketua KNPB. Dirinya menjadi tumbal dari skenario kekacauan yang dibuat penguasa Indonesia melalui jajaran kepolisian Polda Papua, dimana Paulus Waterpau yang saat itu sedang ambisi untuk menjadi Kapolda Papua, juga Jakarta yang hendak mengelola isu teroris agar kemudian Tito Karnavian, mantan kepala Densus 88 itu dapat menduduki Kapolda Papua.

Mako Tabuni adalah pemimpin, juga pekerja perjuangan Papua Merdeka. Menurut Victor Yeimo, sesuai pemberitaan TV ABC Australia Mako adalah martir revolusi Papua Merdeka. Ia adalah sosok yang bernyali singa. Ia sosok sederhana yang sejak 2008 bergabung bersama Buchtar Tabuni dan Victor Yeimo membentuk  KNPB sebagai media perjuangan damai rakyat sipil Papua Barat.

Mengorganisir masa untuk demo, berbicara lantang dan tegas di media masa, dan orasi-orasi politik membakar semangat juang adalah pekerjaannya. Seperti halnya Buchtar, Victor dan aktivis KNPB lainnya, Mako semasa perjuangannya menjalani kehidupan di Penjara, dikejar, diteror dan diintimidasi penguasa kolonial Indonesia.

Bagi Indonesia, Mako Tabuni dan KNPB menjadi ancaman serius negara. Dan tidak ada cara lain selain mengatur pembunuhan dengan cara skenario kekerasan yang menjadikan Mako sebagai tumbal kejahatan. Benar apa yang diungkapkan Gustaf Kawer yang baru-baru ini dianugerahi penghargaan Pengacara dari Belanda bahwa Pembunuhan Mako membuktikan Polisi tidak mampu membuka kejahatan di pengadilan, “Bila Mako salah kenapa harus ditembak mati? Harusnya ditangkap agar dibuktikan di pengadilan. Inikan negara hukum, masa seseorang belum dibuktikan melanggar hukum tapi sudah langsung bunuh” kata Gustaf.

Setahun telah berlalu, dan almarhum Mako masih harum bagi rakyat Papua Barat. Mungkin benar bahwa  inilah realita dalam kungkungan kolonial, bahwa tidak pernah ada penghormatan terhadap kemanusiaan, apalagi keadilan bagi aktivis kemerdekaan bangsa Papua.  Mungkin benar apa yang selalu diingatkan Buchtar Tabuni bahwa “itulah  penjajah, dan memang penjajah harus seperti itu untuk tetap menjajah, kita harus lawan”, kata Buchtar.

Setahun sudah Mako tak lagi bersama keluarga besar KNPB, dan perjuangannya terus hidup dan tidak terkubur di pekuburan Sereh, Sentani. Semangat Mako terus ada seperti bendera “LAWAN” milik KNPB yang terus berkibar diatas pusara makam alm. Mako Tabuni. Mako akan dikenang terus dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. 

“Selamat beristirahat dalam damai kawanku, kami akan merindukanmu selalu sepanjang masa”, demikian ungkapan perpisahan dari teman-teman seperjuanganya saat Ia dikuburkan pada 16 Juni 2012, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Pdt. Dr. Benny Giay.

Read more...

Demo Mahasiswa UNCEN Jutru Buctar Tabuni Diminta Keterangan Polisi

 Mahasiswa Uncen Hari ini Melakukan Demo Damai Untuk Dukungan Papua barat Menjadi ANggota MSG, Heran Justru Bucthar Tabuni Ketua PNWP Yang kebetula lewat di Gapura Uncen Di tangkap dan di Mintai Keterangan Oleh Polisi.

Bucthar Tabuni di tangkap Polisi Photo Jubi

Mantan ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni akhirnya dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sebelumnya, ia dikabarkan ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polresta Kota Jayapura, Papua didepan gapura Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (12/6) sekitar pukul 11.20 WIT.

Sekretaris umum KNPB, Ones Suhuniap kepada tabloidjubi.com saat dikonfirmasi via telepon mengaku, Buchtar dibebaskan oleh polisi sekitar pukul 13.30 WIT. Menurutnya, belum ada penjelesan detail kepada pihaknya dari polisi terkait penangkapan Buchtar. “Belum ada penjelesan yang jelas dari polisi ke kami terkait penangkapan,” kata Ones lewat telepon selulernya, Rabu (12/6) sore.

Ones juga mengaku, selama Buchtar menjalani pemeriksaan di polisi, ia mendapat perlakuan yang tidak layak, (dipukul dan diinjak, red) dari aparat keamanan yang menangkap dan menahannya. Sebelumnya, dikabarkan mantan ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini  ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polresta Kota Jayapura, Papua.

Penangkapan berlangsung didepan gapura Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Perumnas III Waena, Abepura. Buchtar ditangkap saat melintas didepan gapura Kampus Uncen Perumnas III Waena dengan menggunakan mobil Inova warna putih.

“Ya, dia hanya dimintai keterangan saja terkait demo yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Uncen Jayapura,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya lewat pesan singkat yang dikirim ke tabloidjubi.com, Rabu sore.Lebih lanjut, I Gede mengaku, pihaknya hanya meminta keterangan apakah ada keterlibatan kelompok Buchtar Tabuni dengan aksi demo mahasiswa Fisip Uncen.

“Kita hanya mau meminta keterangan apa ada keterkaitan atau tidak. Karena, ada demo yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan ke pihak Polri,” ungkapnya.  Namun, kata dia, penahanan tersebut tidak berlangsung lama karena tak ada dasar hukum. “Sudah dibebaskan. Gak ditahan. Gak ada dasar hukumnya untuk menahan dia,” ujarnya.

Read more...