Papua Governor Concerned: 10-20 Years Papua native of the Land's Missing

Papua Governor Lukas Enembe /jubi

Jayapura, Jubi - The transmigration program to Papua discourse by the Minister of the village, of Rural Development and Transmigration, Marwan Jafar called carry the threat of depopulation of the native Papua
"We have rejected the central government's transmigration of this discourse. If you want transmigration, yes local transmigration alone. Instead of Java or other areas outside of Papua.Poor people move to Papua is the same as bringing the problem to the Land of Papua. Not only economic issues, employment and social issues, but I am concerned, transmigration will make Papua native could be lost from the land of Papua is within 10 to 20 years into the future, depopulation Papua native, "said Governor of Papua, Lukas Enembe to Jubi, at the residence of the governor, in Jayapura, Saturday (10/17/2015) night.

Read more...

Polda Papua Periksa Dua Jurnalis Asing Asal Prancis

Dua Jornalism asing Di tangkap

Jayapura,-- Kepolisian Daerah Papua masih menahan dua jurnalis asing, Thomas Charles Tendies (40) yang bekerja di R AR televisi Prancis dan Valentine Burrot jurnalis di media online negara yang sama.

Keduanya masih dalam pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda setempat.

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan pihaknya juga telah memeriksa tiga orang dari warga setempat, sebagai saksi atas penangkapan dua jurnalis tersebut.

Read more...

Conflict in West Java Dominated SARA

Ilustrasi SARA

West Java (West Java) nuanced conflict prone SARA (ethnicity, religion, and race). Based on data from Kemenkopolhukam RI, of 69 potential conflicts in West Java, 45 of which racial background.

In fact, compared to other provinces, religiously tinged conflict potential in West Java. Lasting Menkopolhukam Sulistiono Secretary said, to anticipate them, need to be integrated coaching at a number of points that are considered vulnerable.

The coaching is done by forming a team consisting of all local officials. By doing so, he believes, any problems can be resolved in a comprehensive manner.

Read more...

Report UNHCR in the period 16-22 June 2014 For Indonesia Country

By Country

Indonesia

• Amnesty International,  Indonesia: House of Representatives must expedite passage of domestic workers protection bill, 15 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.refworld.org/docid/539feb8f4.html
• Amnesty International,  Indonesia: UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights makes recommendations to authorities, 28 May 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.refworld.org/docid/538d94c64.html
• UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  Mapping and Analysing the Protection Situation of Unaccompanied and Separated Children in Indonesia, Malaysia and Thailand: Regional Overview and Analysis, December 2013.  Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.refworld.org/docid/538840d14.html
• UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  Regional Guidelines for Responding to the Rights and Needs of Unaccompanied and Separated Children (UASC), September 2013.  Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.refworld.org/docid/53883ffd4.html
• UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  Co-chairs' Summary: International Workshop on the Protection of Irregular Movements of Persons at Sea Jakarta, Indonesia, 21- 22 April 2014, 22 April 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at:http://www.refworld.org/docid/53882cb34.html

More updates

By Document Type

Annual Reports

• UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  UNHCR Global Trends 2013: War's Human Cost, 20 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.refworld.org/docid/53a3df694.html
• Freedom House,  Nations in Transit 2014 - Albania, 10 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at:http://www.refworld.org/docid/539ea5ada3.html
• Freedom House,  Nations in Transit 2014 - Azerbaijan, 10 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at:http://www.refworld.org/docid/539ea5ac5.html
• Freedom House,  Nations in Transit 2014 - Bosnia and Herzegovina, 10 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at:http://www.refworld.org/docid/539ea5aa71.html
• Freedom House,  Nations in Transit 2014 - Bulgaria, 10 June 2014.  Online. UNHCR Refworld, available at:http://www.refworld.org/docid/539ea5a97.html

Read more...

KontraS : 132 Papuans were shot dead by police

JAKARTA - From the data owned by the Commission for Missing Persons and Victims of Violence ( Statemen KontraS ) , as many as 191 people were killed in a shooting incident in 2011 and 2013 .
 Coordinator KontraS , Haris Azhar said , as many as 132 death toll of which is done by the military or police in West Papua .
 " Until now the perpetrators of the shooting is not known to undergo the legal process . There is no accountability and transparency of information from the police and a large number of military -related shootings carried out by its members , " said Harris in a press statement received by journalists on Thursday ( 15/8 / 2013) .
 In addition to involving the police and military , shooting is also done by unknown person ( OTK ) . " Five of the victims were shot dead and 54 shot OTK military , " said Haris .
 KontraS also reported that there were 534 others were injured as a result of the shooting incident in the same period . A total of 428 injuries done by police officers , 35 military casualties performed , and 71 other victims by an unknown person .
 " Virtually none of the perpetrators were classified as unknown assailants shooting was captured by the military and police forces , " he concluded .

Photo kekerasan polisi papua:

 

Read more...

Otsus Plus Kenapa Harus Tanya Ke Publik Ameria Serikat Bukan Papua

Godokan Otsus Plus tidak libatkan pemiliknya yakni rakyat papua, sekarang Felix, Enembe dan SBY akan bawa draf ini ke publik amerika, apa hubungannya dengan amerika, bukannya ini kepetingan rakyat papua?

Photo Protes rakyat papua Tolak Otsus

Jakarta (Antara) - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Papua Lukas Enembe tentang "Triple Track Strategy" dengan Otonomi Khusus Plus untuk Papua disampaikan ke publik Amerika Serikat dari berbagai kelompok strategis.

Kantor Staf Khusus Presiden dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, menyebutkan hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden, Velix Vernando Wanggai, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Papua, Fransiscus Xaverius (FX) Mote, di Washington DC, AS, 9 Desember lalu.

Pada kesempatan tersebut, Frans Mote dan Velix Wanggai beserta Asisten Staf Khusus Presiden yakni Moksen Sirfefa, Alex Kapisa, Profesor Mas`ud Said, dan Sandra Erawanto, bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dr Dino Patti Djalal.

Setelah "policy briefing" tentang Papua di Kedutaan Indonesia berakhir, Velix Wanggai dan FX Mote berdialog secara terbatas dengan Edmund McWilliams, seorang mantan diplomat Amerika Serikat, yang saat ini menjadi aktivis hak asasi manusia, termasuk aktif di West Papua Advocacy Team (WPAT) dan the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN).

Selama ini, Ed McWilliams aktif menulis berita-berita Papua di berbagai media internasional dari prespektif aktivis Barat. McWilliams mengkritisi kebijakan transmigrasi, pembatasan jurnalis dan aktivis asing ke Papua, kebebasan ekspresi, maupun kekerasan bagi aktivis Papua.

Merespons kritikan itu, Velix Wanggai menyampaikan telah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Papua.

Di era demokrasi dan desentralisasi saat ini, negara menjamin kebebasan rakyat untuk berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Kebebasan pasti kepastian tanggung jawab, tidak melanggar hukum, atau tindakan kriminal.

Apalagi, dengan "payung hukum" Otonomi Khusus, maka Pemerintah Provinsi Papua telah meninjau kebijakan transmigrasi, bahkan di tingkat nasional, Kementerian Transmigrasi juga melakukan reorientasi dan "refocusing" kebijakan transmigrasi.

Dalam serangkaian acara itu, Velix Wanggai menjelaskan "Triple Track Strategy" yang menjadi desain besar kebijakan Presiden SBY dalam mengelola Papua.

Pertama, kebijakan Papua Tanah Damai melalui langkah-langkah untuk mengakhiri konflik menuju Papua yang damai dan harmonis.

Kedua, kebijakan untuk rekonstruksi UU No. 21/2001 menuju Otonomi Khusus yang diperluas atau plus (the expanded special autonomy).

Ketiga, kebijakan pembangunan yang komprehensif dan ekstensif untuk Papua.

Ketiga langkah itu menjadi kesepakatan penting dalam pertemuan Presiden SBY dengan para pemimpin Papua, baik Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Ketua MRP Timotius Murib, dan Ketua DPRP Yunus Wonda, di Kantor Presiden pada 29 April 2013.

Didampingi Velix Wanggai, FX Mote menyebut Pemda Papua sedang intensif mendesain formula otonomi khusus yang diperluas atau plus. Presiden SBY memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk merumuskan skenario kewenangan dalam payung otonomi khusus plus ini.

Harapannya, kewenangan yang luas ini menjadi fondasi bagi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera.

Melengkapi pendekatan struktural ini, Pemerintah juga menerapkan pendekatan kultural dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola Papua.

Di akhir dialog, Duta Besar Indonesia, Dr Dino Patti Djalal, menekankan bahwa saat ini hubungan Indonesia-Amerika Serikat sedang berada pada titik yang sangat harmonis pascapenandatanganan Kemitraan Komprehensif antara Indonesia-Amerika Serikat (Comprehensive Partnership between Indonesia and The United States).

Pemerintah Amerika Serikat menganggap Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengelola transisi demokrasi, dan negara yang berhasil menjalankan demokrasi, pembangunan, dan tradisi sosial-budaya secara paralel.

Demikian pula, Pemerintahan Obama juga sangat menghormati kedaulatan nasional Indonesia, termasuk di Papua.

Velix Wanggai dan Frans Mote juga berdiskusi dengan Kathleen Rustici dari lembaga think tank, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Brian Kraft, peneliti politik dan demokrasi dari The George Washington University.

Selain itu, acara diskusi "The Devolution of Authority: Managing Papua, Indonesia" digelar di USINDO Washington DC.

Perubahan Papua

Sejalan dengan pesan Velix Wanggai itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemda Papua, FX Mote menegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan didukung oleh Wagub Klemen Tinal beserta MRP dan DPRP sangat serius untuk mewujudkan komitmen bagi perubahan Papua.

Dengan visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera, dalam Kasih Menembus Perbedaan, Gubernur Papua Lukas Enembe meletakkan pondasi penting dalam menata Papua.

Menurut FX Mote, dalam enam bulan pertama ini, Gubernur Enembe telah melakukan terobosan strategis, seperti membangun komunikasi yang intensif dengan pihak DPRP dan MRP, serta menyelesaikan kerangka perencanaan pembangunan daerah, baik RPJP, RPJMD, dan RTRW Papua.

Selain itu, memperbaiki skenario alokasi dana Otonomi Khusus menjadi 20 persen untuk Provisi dan 80 persen untuk Kabupaten/Kota, menata struktur birokrasi pemerintah provinsi, mengubah pendekatan program dan proyek yang lebih berpihak ke rakyat, serta mengubah program kampund dari RESPEK menjadi PROSPEK.

Masih sejalan dengan semangat perubahan itu, FX Mote menambahkan bahwa Papua juga bertekad menjadi Tuan Rumah PON XX Tahun 2020.

Momen itu, katanya, penting di dalam memperkuat ikatan kebangsaan, menciptakan bibit-bibit olahragawan, serta mempercepat pembangunan wilayah.

Demikian pula, Velix Wanggai dan FX Mote menyampaikan ke Ed McWilliams dari ETAN maupun peneliti dari CSIS bahwa mengelola Papua ini tidak mudah, namun Presiden SBY maupun Gubernur Papua Enembe bertekad meletakkan fondasi yang penting dengan menambah bobot, terobosan, nilai tambah dalam payung otonomi khusus yang diperluas atau otonomi khusus plus.

Pembobotan kewenangan bagi Papua ini berimplikasi bagi rekonstruksi UU 21/2001, yang diharapkan dapat selesai pada akhir periode kepemimpinan Presiden SBY.

Selain di Washington DC, Velix Wanggai dan FX Mote akan berdialog dengan berbagai kelompok strategis dan kampus di Amerika Serikat di New York, San Francisco, dan Los Angeles.(rr)

Read more...

Aktivis HAM: Pak Presiden Tolong, Tengok Papua

JAKARTA - Direktur Bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, membantah klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah berubah dan membaik. Menurut Ridwan, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga kini tidak kunjung terungkap.

"Ironisnya, justru makin menjauh dari penyelesaian. Jangankan untuk sekadar jalan menuju penegakan kebenaran dan keadilan, untuk mengakui ada peristiwa pelanggaran berat saja negara abai, apalagi menghukum pelakunya. Ada korban tapi tidak ada pelakunya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2013).

Sebagai contoh, kata Ridwan, kekerasan yang belakangan terjadi lagi di Papua. Menurut dia, di Papua sedang terjadi pembungkaman demokrasi sekaligus penghilangan HAM.

"Pembungkaman demokrasi terjadi sejak 6 November 2013 ketika Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua berdemonstrasi di depan MRP menolak Otsus plus Papua," ujar Ridwan.

Akibat aksi ini, kata Ridwan, 15 mahasiswa ditangkap dan empat di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Selanjutnya 25 November, di area Kampus Universitas Cendrawasih, 16 aktivis KNPB ditangkap saat akan melakukan aksi damai. 26 November merespon penangkapan tersebut, mahasiwa berencana aksi kembali, namun sebelum aksi, mereka sudah kembali dibubarkan oleh polisi dari Polresta Jayapura," ungkap Ridwan.

Ridwan meminta SBY menengok kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Presiden SBY memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional di Istana Negara, Senin kemarin, dan mengklaim situasi HAM telah berubah dan membaik.

Menurut Ridwan, banyak korban dari demonstrans yang mengalami luka berat, teror, dan intimidasi.

"Pengebirian demokrasi juga terkena bagi para jurnalis yang sedang bertugas di lapangan, ini menyedihkan. Apakah Wajah HAM yang membaik di Indonesia terjadi juga di Papua Pak Presiden?," jelas Ridwan mempertanyaan klaim SBY tersebut.

Read more...

Purom Wenda: Kami TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun

Lambert Pekikir : Masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga.

mendorong perundingan damai antara Papua dan Indonesia untuk penyelesaian akar masalah di Bumi Cenderawasih, yang digagas Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir, menuai beragam pendapat. Salah satunya datang dari Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional OPM Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda.

“Silahkan OPM bicara begitu, kami dari TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun,” kata Purom Okiman Wenda kepada SULUH PAPUA, Ahad.

Menurut dia, perundingan damai tidak akan membawa harapan bagi kebebasan Papua. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik tak berkesudahan dan jatuhnya korban jiwa. “Masalah Papua tidak selesai dengan perundingan, kita tegas, kedaulatan, kalau ada yang ingin perundingan, kami tidak setuju,” ujarnya.

Ia menambahkan, apapun resikonya, pihaknya tetap menuntut merdeka. “Kami bukan minta pemekaran atau kesejahteraan, kami minta kedaulatan, dari dulu TPN selalu begitu.”

Purom termasuk orang yang dicari setelah sejumlah aksinya menewaskan petugas. “Saya tidak takut, saya kuat, anak buah saya banyak,” katanya.

Ia mengatakan, jumlah personelnya mencapai ratusan. “Wilayah Operasi saya di Puncak Senyum, Puncak Jaya dan di Tiom, ada juga operasi di Sinak, anak buah saya, ada yang kentara, ada yang diam diam (bersembunyi),” katanya.

Purom mempunyai sejumlah senjata otomatis hasil rampasan. Salah satunya didapat saat penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Distrik Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas ketika itu. ”OPM tembak. Saya yang pimpin penyerangan itu,” kata Purom.\

Purom disebut juga sebagai orang yang bertanggungjawab atas penyerbuan rombongan polisi, Rabu 29 November 2012 di daerah pegunungan. “Mereka (rombongan polisi) menggunakan sekitar 22 mobil. Ada lima yang kami tembak,” katanya.Purom pandai menyamar. Kalau lagi butuh logistik, ia berani turun sendiri ke Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya. 

“Tentara tidak tahu, kami jadi orang (warga) biasa saja.” Purom akan terus mengangkat senjata demi Papua Merdeka. “Saya waktu bulan Juli kemarin, ada naikan Bintang Kejora, itu bukti bahwa saya masih ada, kita akan berjuang sampai mati.”Aksi terakhir Purom, adalah ketika memberondong mobil ambulans yang sedang mengevakuasi warga sakit. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas. Penembakan terjadi di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Rabu 31 Juli 2013, sekitar pukul 14.10 WIT.  “Iya, itu kami yang tembak, mobil ambulans itu membawa tentara, bukan orang sakit,” katanya.Puron adalah bekas anak buah Goliat Tabuni. 

Mereka berpisah sejak Kabupaten Lany Jaya terbentuk. Purom Wenda memboyong anak buahnya, dan kemudian mendirikan markas di Puncak Senyum yang dinamai Kodap (Komando Daerah Operasi) Pilia.

Minta perundingan

Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir menegaskan, masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. “Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga, disitu baru kita akan cari akar masalah Papua itu apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya,” tukasnya. Baginya, puluhan tahun OPM berjuang, namun apa yang diimpikan tak pernah tercapai. “Kita selalu dengar tiap saat mau merdeka, tapi kapan, itu kita tidak tahu, saya sudah ambil langkah ini, saya berani mati untuk menyelesaikan masalah Papua,” tegasnya.

Mengawali gagasan perundingan tersebut, Lambert Pekikir menghadiri sebuah seminar tentang HAM di Arso, Kabupaten Keerom, pekan lalu. Dalam acara tersebut, hadir pula Bupati Keerom Jusuf Wally, aparat TNI, Polri serta warga Arso. Seminar sehari tentang nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia ini difasilitasi oleh Komnas HAM Wilayah Papua dan Paroki Keerom.

Dalam seminar tersebut, dihasilkan dua rumusan, yaitu, kesepahaman menjadikan Papua tanah damai tanpa kekerasan, dan OPM bersedia menemui petinggi-petinggi RI untuk berbicara tentang penuntasan konflik Papua.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Yorrys Raweyai menilai, tuntutan Papua Merdeka yang selalu disuarakan, merupakan hak warga. “Tuntutan Papua Merdeka itu hak. Saya mengambil contoh seperti pembukaan Kantor OPM yang terjadi di Oxford, Inggris. Pemerintah Inggris tidak melarang pembukaan kantor tersebut,” kata Yorrys seperti dirilis tabloidjubi.com.

Terkait kemerdekaan Papua, istana tak pernah menyetujuinya. “Presiden SBY justru berketetapan melakukan pembicaraan yang intensif agar dalam masa pemerintahannya semua persoalan Papua dapat diselesaikan,” kata Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.

Read more...

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

Press Release: Green Party - Here Published

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

What: Raising of the West Papuan ‘Morning Star’ flag to support West Papuan independence

Where: Parliament forecourt

Who: Peace Movement Aotearoa, other NGOs and supporters of West Papua, and MPs including Catherine Delahunty, Green Party MP and International Parliamentarian for West Papua.

The Green Party will be supporting the annual flag raising in solidarity with West Papua at 1pm at Parliament on Monday December 2nd. This event is organised by Peace Movement Aotearoa every December in recognition of the anniversary of West Papuan independence.

West Papua has been occupied by Indonesia since 1969 and citizens who raise the ‘Morning Star’ flag can be imprisoned for up to 15 years.

"A number of MPs from several parties are members of International Parliamentarians for West Papua, and we are proud to support this event," said Green MP Catherine Delahunty.

“The West Papuan people live under a brutal occupation and are imprisoned, tortured and even killed simply for speaking out about independence. By raising the ‘Morning Star’ flag we are making a statement in support of their right to self-determination.

“John Key and Murray McCully need to stand up for West Papuan human rights, not to collude with Indonesian oppression for the sake of trade,” said Ms Delahunty

Read more...

Milisi Bentukan NKRI Menyiksa 4 Aktifis KNPB Hingga Babak Belur

Milisi bentukan NKRI menyiksa 4 Aktifis KNPB di jayapura hingga  2 orang babak belur sampai  dilarikan ke rumah sakit sedangkan 2 oranglainya mengalami luka ringan di bagian tubuh korban. 

Mereka yang dilarikan ke rumah sakit mengalami luka serius sampai mengeluarkan banyak darah bukan hanya itu saya namun atas penyiksaan tersebut membuat 2 orang korban tulang  tengkorak kepalanya kelihatan mereka yang mengalami luka serius masing Naman Kogoya  27 tahun 46 jahitan sedangkan Tines Tabuni 25 Tahun 18 jahitan bukan hanya itu namun mereka juga megeluarkan darah banyak sehingga sementara sedang di rawat di rumah sakit abe .

 

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2013. pukul 19.30 WPB Tempat kejadian tersebut di jalan Raya Abe Sentani di dekat Danau Sentani tepat di jembatan 2 dekat salah satu perkampungan perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten jayapura. Pada awalnya para 4 korban menggunakan sebuah mobil Avanza dari jayapura menuju sentani untuk membagi undangan kepada orang tua di wilayah sentani, dalam perjalan itu mereka dihadang dengan sejumlah orang yang berada di tempat kejadian, mengkunakan balok mereka memecakan mobil kaca atau kaca spion.

 

Kemudian salah satu korban yang berada dalam mobil atas nama Tines Tabuni turun dari mobil disusul 2 orang lainya masing-masing Lewa dan Naman Kogoya, setelah itu mereka menayakan pelaku, kenapa kamu kasi peca kaca mobil mereka namun salah satu dari pelaku sedang mengonsumsi minuman keras datang tiba-tiba dari belakang langsung memukul Tines dan naman menkunakan balong, dengan alasan bahwa mereka ini aktivis Papua Merdeka, semua Orang yang berada di Tempat kejadian tersebut langsung mengoroyok ke 3 korban sampai Babak belur.

 

Pada saat mereka memukul korban sempat mengeluarkan kata-kata ancaman seperti,  bunuh mereka itu, mereka adalah Aktifis Papua merdeka, Yang melawan dan bikin kacau kota ini, mereka juga sempat katakana bahwa Mereka Ini anggota KNPB  katanya. Lalu semua rame-rame pukul ke 3 korban, sedangkan salah salah satu korban Atas Nama Edi Wenda  Menghindar Untuk menyelamatkan mobil avanza mereka tumpangi namun sekelompok masa tersebut langsung palang dan menghancurkan mobil tersebut sehingga mobil rusak para .Berikut nama-nama korban 1.  Tines Tabuni 2. Naman Kogoya 3. Edy Wenda 4 Lewa Wandikbo, 1 mobil Avanza Rusak para.

 

Setelah kejadian itu berlangsung selama 2 jam para anggota polisi datang mengamankan lalu menahan 3 pelaku, kemudian pihak keluarga korban datang di tempat kejadian untuk melihat korban namun karena polisi lebih awal berada di tempat kejadian mengarahkan langsung ke polsek kampung harapan kabupaten Jayapura, namun karena sudah larut malam sehingga penyelesaianya di tunda sampai esok hari Kamis tanggal 14 november 2013 ( hari ini ) jam 10 di polsek yang sama sehingga saat ini Pengurus KNPB bersama keluarga pergi kesana untuk menanyakan kejadian tersebut karena hal ini terjadi keterlibatan Pihak ketiga Lempar Batu sembunyi tangan.

 

Milisi yang dibentuk oleh NKRI untuk mengadu domba orang papua kini mulain menunyukan giginya, dengan bebagai kegeiatan di lakukan oleh kelompok merah puti ini, hal ini mulai terlihat pertama kali dimana pada saat mahasiswa  yang tergabung dalam GEMPAR melakukan aksi demo Tolak Otsus Plus di kantor Gubernur, namun Para oraganisasi Buatan NKRI atau milisi ini difasilitasi oleh Polda Pangdam Dan Kapolda Papua datang di Kantor Gubernur Lalu Menhalau Aksi mahasiaswa atau Mengancam Membubarkan Aksi demo Mahasiswa tersebut, namun Para kordinator Aksi mengetahui ancaman konflik adu domba tersebut sehingga masa aksi tidak masuk di Halaman Kantor Gubernur karena masa yang digerakan oleh POLDA PANGDAM dan Gubernur Lukas Enembe di fasilitasi peralatan Lengkap Seperti Parang pistol kartapel dan mereka juga membayar per orang 1.000.000;

 

Milisi yang dibentuk oleh NKRI dipapua bukan hanya wacana dan opini public namun benar-benar menunjukan eksitenyasianya dengan berbagai kegiatan yang berlangsung di papua pada umumnya dan lebih khusus di jayapura mulai kelihatan. 

 

Keberadaan milisi di papua mengacam dan mengadu-domba orang asli papua. Milisi yang dibentuk terdiri dari beberapa organisi yang dibentuk oleh TNI/POLRI seperti Barisan Merah Puti, (BMP) Lembaga Masyarakat Rebuplik Indonesia (LMRI) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) organisassi-organisi ini dibekap langsung oleh pemerintah.

 

Perekrutan anggota dilakuakan dari berbagai kolongan baik kepala-kepala suku sampai dengan masyarakat umum, setiap kampong berjumlah 50 sampai 100 orang per/ kampung atau RT/RW, sejumlah anggota LMRI BMP dan LMAdibiayai oleh TNI/POLRi bakan Juga dikaji oleh pemerintah Pusat dan pemerintah dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di papua. Bukan hanya dikaji namun mereka difasilitasi dengan peralatan seperti pistol dan pisok sangkur, dan mereka memiliki sekertariat permanen lalu selalu melakukan pertemuan-pertemuan rutin.

 

Aktifitas mereka setiap hari adalah mereka mengawasi setiap aktifis Papua merdeka dan seluruh Pejuang Papua, bahkan mengawasi setiap aktifitas perjuagan.

 

Selain itu mereka menjadi informen dipasang di setiap kampung, asrama-asrama, di kantor-kantor serta di kampus-kampus, dan mereka selalu mengintimindasi dan baku pukul dengan setiap aktifis sampai baku bensi-internal orang papua, dan hal akan berpotensi melahirkan konflik horizontal. ( nesta,ngss)

 

Laporan: Nerta Gimbal

 

Photo Korban:

 

Read more...

Benny Giay : People Do not Ask Papua Special Autonomy Plus , But Political Dialogue

Papuan Protest

Chairman of the Synod of the Church of the Gospel Tent ( Kingmi ) in Papua Pdt . Dr. . Benny Giay said , people do not meinta Papua Special Autonomy Bill PP and Plus but peaceful dialogue .

He considered , Jakarta misconstrue the problems that occurred in Papua by providing PP and Autonomy Bill Plus or UP4B .

" Government Bill and the Papua Special Autonomy Plus itukan copy paste . I ask the government ; governor , MRP and Jakarta must repent and return to the right path in dealing with the problems that exist in Papua , ' he said in Abepura , Jayapura , Saturday ( 9/11 ) .

Cenderawasih University ( Uncen ) , he said , should perform studies and analyzes are neutral , not likely to seek out projects from the last government made ​​a unilateral analysis for the interests of the ruler .

" We know it's Papua region is an area of conflict to manage bill PP and Autonomy Plus it must involve masyarakaat , governments , students and some leaders in Papua , not arbitrarily made ​​the unilateral legislation like that, " he said again .

Alluding to a number of elements Youth Student Movement and the People of Papua ( Uproar ) were arrested while protesting the draft Regulation and Autonomy Plus last week , he asked the authorities to release them .

" They talk about the people and their interests are not actually anarchists officials should know that. The country is a democracy , everyone is entitled to his opinion , " he said

Read more...

Di Papua, Pemekaran Kabupaten Merupakan Impian Para Koruptor

Photo Ilustrasi

WAMENA - Papua - PEMEKARAN Kabupaten di Papua yang saat ini ramai dibicarakan boleh dikatakan merupakan keinginan para koruptor. Tujuan mereka tidak lain adalah mencuri uang rakyat di kabupaten baru hasil pemekaran. Makanya, berbagai retorika dimunculkan untuk mendapat simpati rakyat agar pemekaran kabupaten bisa sukses. Beberapa kabupaten baru yang sedang digarap saat ini antara lain Kabupaten Muyu, Yalimo, Lanni Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Grime Nawa, Ilaga dan Awyu Raya.

Salah satu alasan yang banyak digembor-gemborkan para promotor pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tetapi, alasan ini terbukti tidak benar.  Berdasarkan kenyataan yang ada, kehidupan rakyat Papua semakin terpuruk justru setelah pemekaran kabupaten.

Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, parahnya infrastruktur, suburnya sukuisme dan hengkangnya kaum pribumi dari pusat-pusat kota menuju pinggiran kota sebagai konsekuensi logis dari arus masuk kaum pendatang yang tak terbendung bisa dijadikan ukuran ketidaksuksesan pemekaran kabupaten dan malapetaka yang ditimbulkannya.

Maka, pemekaran kabupaten di Papua sejatinya tidak bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tujuan sejatinya adalah memperpendek rentang kendali peluang korupsi. Mereka yang tangannya tidak menyentuh uang rakyat karena tidak punya akses ke pemerintahan terpaksa menempuh cara ini untuk memenuhi tujuan jahatnya.

Anehnya, rakyat pribumi Papua yang melarat setelah pemekaran inilah yang selalu dimobilisasi oleh segelintir pejabat dan mahasiswa pribumi yang haus kekuasaan. Mereka berkali-kali ditampilkan di media massa dan menyatakan bahwa pemekaran adalah aspirasi kami yang murni.

Padahal, ketika diajak demonstrasi mendukung pemekaran kabupaten, kebanyakan dari mereka berteriak dalam keadaan lapar. Atau, setelah berdemonstrasi, mereka masih kesulitan mencari biaya pengobatan anaknya yang menderita  busung lapar. Penderitaan mereka adalah akibat langsung dari pemekaran kabupaten.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan kebijakan Jakarta untuk memecah kekuatan rakyat yang menuntut kemerdekaan Papua setelah kejatuhan diktator Soeharto (bukan Orde Baru). Makanya, setelah pemekaran, kesejahteraan rakyat pribumi sulit dicapai. Yang tercapai adalah lemahnya gerakan kemerdekaan Papua yang diiringi dengan kelahiran koruptor di mana-mana.

Jika ditelusuri secara seksama,  rakyat pribumi yang dimobilisasi saat ini untuk mendukung ide pemekaran kabupaten adalah mereka yang dulu pernah dimobilisasi untuk tujuan serupa. Setelah pemekaran kabupaten tahap pertama sukses dalam tahun 2003 lalu, kini rakyat yang sama dimobilisasi untuk kedua kalinya.

Hampir di setiap kabupaten induk maupun pemekaran, mereka yang memobilisasi rakyat untuk pemekaran kabupaten saat ini adalah sekelompok orang yang tidak mendapat posisi penting (atau sama sekali non-job) di pemerintahan setempat. Makanya, tangan mereka memang tidak akan menyentuh uang rakyat untuk selama-lamanya.

Karena tidak kuat menahan "Dahaga Korupsi" sementara mereka tidak mampu menyingkirkan pejabat korup dari kursinya, satu-satunya cara yang ditempuh adalah memobilisasi rakyat untuk membentuk kabupaten baru. Kabupaten baru adalah satu-satunya "Sumur"  yang dana operasional dari Otonomi Khusus maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya bisa menjadi "Air" yang akan memuaskan  "Dahaga Korupsi" mereka.

Dalam aksinya, mereka rupanya tidak mengalami kesulitan karena selain tingkat pendidikan mereka yang minim, rakyat pribumi ini sudah cukup menderita akibat ulah para anggota DPRD yang mereka pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 maupun para Bupati dan Wabup yang mereka pilih secara langsung.

Saat berkampanye,  berbagai janji muluk diteriakkan untuk mendapat dukungan suara. Setelah terpilih, mereka menguras uang rakyat layaknya uang pribadi. Mereka merasa bangga ketika berkeliaran di tengah-tengah rakyat dengan mobil yang dibeli dengan uang korupsi. Anak-anak mereka pun merasa bangga ketika berfoya-foya dengan uang hasil korupsi ayahnya.

Lebih parah lagi, mereka paling senang memamerkan barang-barang mewah hasil korupsi di depan orang-orang yang pernah mendukung mereka saat Pemilu atau Pilkada, seolah-olah ingin mengatakan : "suara yang kalian berikan dalam Pemilu dan Pilkada lalu itu hasilnya cuma ini, tolong berikan suara anda dalam Pemilu atau Pilkada berikutnya."

Orang Papua yang karakternya sebagai manusia sejati telah hancur berkeping-keping karena dijajah berbagai bangsa asing selama ratusan tahun terbukti menemui kesejatian dirinya dengan cara biadab ini. Setiap orang ingin menjadi pejabat yang sukses dan kesuksesan mereka diukur dengan suksesnya penipuan mereka terhadap rakyat sendiri dan kesuksesan menjarah uang rakyat tanpa tersentuh hukum.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua di Jayapura tentang korupsi yang mereka praktekkan sudah pada tingkat kronis dan pengadilan rakyat patut diterapkan untuk mengadili mereka seandainya aparat penegak hukum negara ini tidak serius meringkus mereka.

Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa semua kabupaten pemekaran dan kabupaten induk di Papua merupakan lahan subur bagi berkembangnya kejahatan berlabel "tikus-uang" ini. Laporan-laporan terakhir lembaga ini menyebutkan, Ratusan Milyar Rupiah milik rakyat miskin di Papua berhasil dikuras pencuri yang setiap saat mengaku peduli dengan rakyatnya.

Pencuri-pencuri itu tidak lain adalah para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Tidak ketinggalan pula anak-istri, kerabat dan kenalan mereka. Parahnya, dana-dana yang dikuras sebagian besar berasal dari pos-pos vital yang menjadi program prioritas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Sekedar contoh, mengacu pada laporan BPK untuk Tahun Anggaran (TA) 2004 dan TA 2005, pengeluaran di luar penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (dana operasional, kelancaran tugas dan uang sidang) yang jelas-jelas merugikan rakyat adalah sebesar Rp. 2,56 Milyar (Kab. Tolikara), Rp. 1,51 Milyar (Kab. Mappi), Rp. 1,50 Milyar (Kab. Boven Digoel), Rp. 4,56 Milyar (Kab. Nabire) dan Rp. 1,86 Milyar (Kab. Keerom).

Sampai dengan akhir TA 2005, laporan BPK tentang uang rakyat yang dicuri telah menembus angka Rp. 550, 13 Milyar. Angka yang abnormal ini merupakan kejahatan  para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang dekat plus anak-istri mereka di kabupaten-kabupaten yang telah disebutkan diatas dan beberapa kabupaten pemekaran dan kabupaten induk lainnya di Provinsi Papua.

Longgarnya pengawasan berbagai instansi terkait, lemahnya elemen penegak hukum, kebijakan "tebang pilih" yang menjadi ciri khas Rezim SBY-JK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan gertak-sambal para koruptor bahwa mereka akan mendukung gerakan kemerdekaan Papua sekiranya mereka diseret ke Pengadilan turut menjadi pemicu suburnya praktek korupsi.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan impian para koruptor di Papua. Tetapi, rakyat pribumi-lah yang selalu dimobilisasi untuk tujuan busuk mereka, tentu saja dengan mengedepankan berbagai isu yang bisa membuat rakyat pribumi tertipu dan memberikan dukungan secara membabibuta. Oleh karenanya, stigma bahwa "Bangsa Papua adalah bangsa yang diciptakan Tuhan khusus untuk ditipu, dicongar dan diadudomba", mungkin bisa ada benarnya.

Sumber: Kabarindonesia.com

 

Read more...

Opini: Kunjungan MSG : Berkat atau kutukan bagi orang Papua ?

Forum MSG

By. Budi Hernawan

Akhir bulan September , Vanuatu memecah keheningan atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua . Sehubungan dengan krisis kemanusiaan di Suriah , Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil mengangkat situasi di Papua dengan Majelis Umum PBB .

Dia meminta agar badan ini menunjuk seorang utusan khusus untuk menyelidiki keadaan pelanggaran HAM di Papua . Vanuatu tidak asing dengan penyebab Papua . Sebaliknya , itu adalah kekuatan pendorong ( MSG ) empati Spearhead Group Melanesia di Papua .

Banyak dari kita mungkin tidak begitu baik informasi tentang undangan diperpanjang oleh pemerintah Indonesia untuk MSG untuk mengunjungi Jakarta dan Papua . Koordinasi Politik , Hukum dan Menteri Keamanan Djoko Suyanto disajikan undangan ke Fiji Voreqe Bainimarama Perdana Menteri selama kunjungannya ke Fiji pada Juni 2013 .

Selama KTT MSG 19 di Noumea , Kaledonia Baru , para pemimpin MSG menyambut undangan dan memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri Misi ( FMM ) ke Jakarta dan Papua yang dipimpin oleh Fiji . Keputusan ini mencerminkan musyawarah atas permohonan keanggotaan diajukan oleh Koalisi Nasional Papua Barat Pembebasan ( WPNCL ) atas nama Papua .

Ini merupakan keputusan penting . Ini menyoroti lonjakan kepentingan di antara negara-negara MSG memberi kontribusi signifikan terhadap upaya perdamaian di Papua , daerah dengan konflik yang belum terselesaikan subnasional terpanjang di Pasifik . Lebih penting lagi, dalam semangat kerja sama dengan Jakarta , para pemimpin MSG adalah membuka jalan menuju mengakhiri kebuntuan sekitarnya prakarsa perdamaian yang dipromosikan oleh Papua dan masyarakat sipil Indonesia .

Apa arti penting dari FMM untuk upaya perdamaian Papua ? The 2013 Summit MSG adalah forum pertama dari jenisnya untuk secara resmi mengundang perwakilan Papua . Mereka membahas KTT sebagai tamu resmi. Mereka adalah sama dengan Indonesia dan Timor Leste , yang keduanya memiliki status pengamat . Mereka tidak lagi harus berdiri di belakang delegasi Vanuatu , seperti dulu . Dengan kata lain , orang Papua yang diakui secara internasional sebagai entitas politik sama dengan anggota MSG dan pengamat .

Kedua , jika benar ditangani oleh pemerintah dan Papua , FMM dapat mengukir ruang baru bagi dialog antara Jakarta dan Papua . Ini akan menjadi langkah belum pernah terjadi sebelumnya , mengingat kebuntuan yang dialami oleh kedua belah pihak dalam terlibat dengan prakarsa perdamaian Papua . MSG diplomasi dapat mendorong pihak lawan untuk menemukan solusi layak untuk konflik di Papua .

Ketiga , jika benar dieksploitasi oleh pemerintah dan Papua , kunjungan dapat mengakibatkan peningkatan yang signifikan dari citra kedua belah pihak . Indonesia akan mengambil kredit dan lebih dihormati sebagai demokrasi yang sejati melalui kunjungan tingkat tinggi ke Papua . Papua , di sisi lain , akan mendapatkan momentum dalam upaya untuk secara substansial terlibat dengan diplomasi internasional dalam cara yang lebih strategis.Ada beberapa tantangan utama , bagaimanapun , yang akan dihadapi kedua belah pihak .Pertama adalah masalah kecurigaan pada pihak pemerintah dan over- ekspektasi bahwa Papua . Seperti yang sudah kita ketahui , Indonesia garis keras tetap tahan terhadap menerima gagasan dialog Jakarta - Papua . Jadi kelompok ini cenderung dogmatis dalam menafsirkan diplomasi internasional dengan Papua sebagai upaya untuk melemahkan kedaulatan Indonesia .

Di sisi lain , kedaulatan menyiratkan komitmen untuk perlindungan warga negara . Ini adalah inti dari tanggung jawab untuk melindungi ( R2P ) prinsip yang berlangganan Indonesia .

Di sisi Papua , ada risiko bahwa kunjungan akan disalahartikan sebagai menyediakan solusi meyakinkan untuk konflik Papua . Ini bisa menyesatkan . Sementara semangat persaudaraan Melanesia juga terwakili dalam misi ini , tidak dalam yurisdiksi MSG untuk memecahkan masalah Papua . MSG , namun , pasti akan menyambut setiap undangan untuk bertindak sebagai mediator negosiasi politik Jakarta - Papua , namun opsi seperti itu akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah .

Kedua, jika orang Papua tidak mampu membuat persiapan yang tepat dan bekerja sama dengan MSG , tidak mungkin bahwa kunjungan akan tidak lebih dari " bisnis seperti biasa " , dalam arti bahwa hal itu tidak akan memenuhi sebagian besar realitas kompleks konflik Papua . Risiko ini bisa menjadi kenyataan jika orang Papua tidak mempersiapkan agenda spesifik dan rencana aksi untuk FMM . Jika ini terjadi, Papua akan melewatkan kesempatan strategis untuk menyoroti penyebab mereka dengan terdekat mereka , dan paling simpatik , tetangga .

Ketiga , Papua harus memastikan bahwa informasi tentang MSG didistribusikan di antara masyarakat Papua . Masyarakat harus baik-informasi tentang makna , manfaat dan batasan misi diplomatik tersebut. Hal ini diperlukan untuk penghapusan harapan yang tidak realistis diantara orang Papua , dalam rangka menyusun strategi layak untuk solusi damai .

Ini adalah tugas yang menantang , mengingat bahwa pemimpin Papua kunci tertentu yang dipenjara sehingga tidak dapat menyebarkan informasi kepada orang-orang mereka. Masyarakat sipil Papua , bagaimanapun, dapat memainkan peran penting di sini . Bekerja sama dengan media , mereka harus mengisi kesenjangan informasi .

FMM hanya dapat efektif dalam membuka jalan bagi perdamaian di Papua pada dua kondisi : Pertama , harus ada kemauan dari pihak pemerintah untuk bekerja sama sepenuhnya dan memungkinkan akses tak terbatas FMM untuk memenuhi individu dan organisasi yang relevan . Kedua , orang Papua harus mempersiapkan agenda yang jelas dan rencana aksi untuk FMM .

Penulis adalah seorang peneliti paruh waktu di Fransiskan International , sebuah LSM internasional terakreditasi dengan PBB dan berbasis di Jayapura , Jenewa dan New York . Pandangan yang disampaikan bersifat pribadi  - Published: The Jakarta Post

Read more...

Kebodohan Mendagri Kedua Kali Lagi "Lurah Susan - FPI"

Mendagri pernah mendukung Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli di Pecat, Sekarang Kepala Daerah menyalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini di kenal organisasi Anarkis.

Mendagri Gamawan Fauz

Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. "Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu.

Warga Indonesia tidak alergi terhadap ormas. Tapi warga Indonesia alergi sama ormas yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan kekerasan. Indonesia negara hukum, kutipan seseorang dari kompas.

Selama ini keberadaan Ormas FPI, ditolak habis-habisan keberadaannya oleh warga, Kenapa Ormas ini menjadi anti rakyat indonesia, Ormas ini dikenal dengan pendekatakan kekerasan atas semua pekerjaan yang mereka laksanakan.

Selama Ormas ini adalah, pasti ada kekacauan dan hal menjadi polemik bagi rakyat indonesia, bahkan pentinggi negara juga membicarakan ormas ini.

Namun anehnya Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI.

Komentar Kontroversial Sebelumnya juga, Gamawan ikut campur kasus lurah Susan, "Gubernur Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan untuk memindahkan Lurah Susan"

Gamawan meminta Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut Gamawan, penolakan warga terhadap Lurah Susan yang beragama non muslim, dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya

Statement itu ditanggapi Ahok "Kalau gitu Mendagri berarti sepakat dong orang demo karena agama. Harusnya yang diomelin kan yang demo". Dan Ahok Mengajak Mendagri belajar Kontitusi bahwa negara ini kelola bukan atas nama Agama, Ras tapi Kontitusi berdasarkan Pancasila.

Jadi Mendagri bermanufer untuk menjual kebodohannya, Setulnya stekmen lurah susan sudah menjadi pelajaran bagi Mendagri atas penafsiran publik, namun sekarang Dia mengulang lagi! waduh masa seorang mendagri turun tangga, jabatan kenegaraan sampai Lurah selanjutnya turun lagi ke Ormas, besok turun lagi ke keluarga ha ha.

 

 

Read more...

TNI/Polri: Teror dan Intimindasi Terhadap Asrama Mahasiswa Papua

JAYAPURA 22 OKTOBER 2013. Sungguh ironis dan sagat mengerikan kondidi terakhir ini sangat memperihatinkan, teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua Barat terus terjadi. Teror dan intimindasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI di papua bukan hanya terjadi terhadap masyarakat, sipil namun juga dirasakan oleh mahasiswa di linggungan kampus maupun asrama.

Hal ini telah terbukkti teror dan intimindasi oleh Anggota TNI/POLRI pada hari ini selasa 22 oktober 2013 di asrama uncen (Rusenawa ) perumnas III waena pada pukul 05.15 WPB subuh.
Sesuai laporan saksi mata dan juga sebagai Ketua asrama rusenawa Uncen Tanius komba menyelaskan bahwa, Pada pukul 05.15 WPB Aparat kepolisian dari pos penjagan perumnas III bersama anggota TNI datang menggunakan Motor dengan membawa senjata lengkap masuk di halaman gedung asrama uncen (rusenawa).
Melihat tersebut para penghuni asrama yang bagun lebih dulu keluar untuk menanyakan kedatangan para aparat kepolisian dan anggota TNI tersebut, namun para anggota TNI tanpa kompromi dengan pengurus maupun penghuni asrama langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali, sehingga mahasiswa yang sedang tidur terbagun lalu semua keluar dari kamar masing-masing dan cari jalan masing masing-masing karena ketakutan.
Melihat hal tersebut Ketua asrama Tanius Komba bersama Mael Alua dan pengurus lainya berusaha mendekati para anggota TNI yang terus mengeluarkan tembakan tersebut, namun para anggota TNI dan polisi bukanya kordinasi dengan pengurus malah mengancam tembak ketua asrama. Dan terus melakukan penembakan ke arah asrama, para anggota TNI tersebut mengeluarkan tembakan di asrama sebanyak 9 kali penembakan namun untung tidak ada mahasiswa yang kena tembakan tersebut.
Pada hal ketua asrama Tanius Komba  dan anggota lainya tersebut hanyalah berniat baik menanyakan kedatangan mereka (TNI/POLRI)  itu untuk cari siapa dan juga ada masalah apa di asrama sehingga para aparat tersebut datang dengan peralatan lengkap dan tembak-tembak sembarang di halaman asrama.
Namun para aparat menghiraukan upaya yang dilakukan pengurus asrama dan terus mengacam dan melakukan tembakan ke arah asrama. Melihat ancaman tersebut Ketua asrama membangunkan semua penghuni yang sedang tidur dan  memanggil penghuni yang sedang lari berhamburan keluar dari kamar masing-masing karena takut mendengar tembakan yang dikeluarkan oleh anggota TNI tersebut.

Anggota TNI/ Polri yang datang di asrama tersebut berjumlah sekitar 5-7 orang, masing masing Anggota TNI berpakian preman dengan senjata lengkap sekitar 5 orang sedangkan anggota polisi 2 orang berpakian pereman juga.

Para anggota tersebut melihat semua penghuni beteriak keluar dari kamar masing-masing dan semua kumpul di halaman asrama baik perempuan maupun laki-laki, lalu para penghuni asrama bersama pengurus mendekati mereka namun para aparat tersebut lari meninggalkan tempat atau asrama.

Melihat kejadian tersebut mengancam keamana para penghuni asrama sehingga badan pengurus asrama mengumpulkan semua penghuni baik dari asrma unit satu samapai degan unit enam dan penghuni Rusunawa menuju gapura uncen perumnas III untuk palang kapus guna protes terhadap tindakan atau ancaman dan teror yang dilakukan oleh Anggota TNI/POLRI.

Pada pukul 06.00 WPB semua penghuni asrama Unit satu sampai unit enam dan seluruh penhuni rusenawa kumpul di kapura uncen dan palang kampus,  karena menurut pengamatan mereka teror dan intimidasi tersebut bukan hanya baru terjadi sekali namun sudah sering terjadi oleh aparat kepolisian maupun TNI, yang terjadi hari ini adalah yang ke 5 kali sehingga penghuni asrama melakukakan pemalangan kampus dan para mahasiswa juga sempat bikin api unggu  di pintu masuk kapura Uncen perumnas 3 waena .

Lalu para mahasiwa tersebut melakukan orasi-orasi menggunakan mengapone, aksi porotes terhadap teror dan intimindasi tersebut dipimpin lagsung oleh badan pengurus asrama rusenawa Tanius Komba dan Ismael Alua, dalam orasi-orasinya para mahasiswa tersebut meminta agar Rektor Universitas Cendrawasih Uncen , Kapolda Papua, Dandim Pangdam Walikota serta Kapolresta kota jayapura hadir untuk mempertaggung jawabkan dan juga memberikan penyelasan kepada mahasiswa tentang tidakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat tersebut.

 Namun pangdam, dandim, walikota serta Kapolda tidak hadir ditempat karena mereka berada diluar jayapura sehingga yang  pada pukul 09 30 WPB Kapolesta dan rektor yang hadir di tempat mahasiswa melakukan demo damai tersebu. Setelah kapolresta kota jayapura AKBP Alfret Papare  dan Rektor Unsen prof. Dr.Karel Sesa M.si hadir di tempat para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :

1. Para mahasiswa uncen Penghuni asrama perumnas III tersebut mendesak kepada Polreta kota jayapura segera Tutup Pos Penjagan yang ada di perumnas III waena
2. Mendesak kepada Pangdam dan Dandim segera menarik Anggota TNI yang menjaga pos di perumnas III dan pos penjagaan TNI tersebut harus dittup
3. Mendesak kepada Rektor lembaga uncen menjamin keselamatan mahasiswa penhuni asrama Uncen Unit 1 sampai unit 6 dan Asrama Rusenawa.
4. Para Mahasiswa penghuni asrama juga mendesak untuk segera melakukan penada tanganan diats Hitam Puti dari masing pihak yaitu; antara Mahasiswa, Rektorat Dandim dan Polresta Kota Jayapura untuk penutupan dua pos penjagaan baik pos TNI maupun  POLI yang ada di perumnas 3 Waena.

Setelah melakukan kesepakatan antara mahasiswa, Rektorat dan kapolresta lalu pada pukul 10.15 masa demo mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan aman

Read more...