Lambert Pekikir : Masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga.
mendorong perundingan damai antara Papua dan Indonesia untuk
penyelesaian akar masalah di Bumi Cenderawasih, yang digagas Koordinator
Umum OPM Lambert Pekikir, menuai beragam pendapat. Salah satunya datang
dari Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional OPM Distrik Pirime,
Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda.
“Silahkan OPM bicara begitu, kami dari TPN hanya minta kedaulatan
penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun,” kata Purom Okiman
Wenda kepada SULUH PAPUA, Ahad.
Menurut dia, perundingan damai tidak akan membawa harapan bagi
kebebasan Papua. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik tak berkesudahan
dan jatuhnya korban jiwa. “Masalah Papua tidak selesai dengan
perundingan, kita tegas, kedaulatan, kalau ada yang ingin perundingan,
kami tidak setuju,” ujarnya.
Ia menambahkan, apapun resikonya, pihaknya tetap menuntut merdeka.
“Kami bukan minta pemekaran atau kesejahteraan, kami minta kedaulatan,
dari dulu TPN selalu begitu.”
Purom termasuk orang yang dicari setelah sejumlah aksinya menewaskan
petugas. “Saya tidak takut, saya kuat, anak buah saya banyak,” katanya.
Ia mengatakan, jumlah personelnya mencapai ratusan. “Wilayah Operasi
saya di Puncak Senyum, Puncak Jaya dan di Tiom, ada juga operasi di
Sinak, anak buah saya, ada yang kentara, ada yang diam diam
(bersembunyi),” katanya.
Purom mempunyai sejumlah senjata otomatis hasil rampasan. Salah
satunya didapat saat penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor
Distrik Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga
polisi tewas ketika itu. ”OPM tembak. Saya yang pimpin penyerangan itu,”
kata Purom.\
Purom disebut juga sebagai orang yang bertanggungjawab atas
penyerbuan rombongan polisi, Rabu 29 November 2012 di daerah pegunungan.
“Mereka (rombongan polisi) menggunakan sekitar 22 mobil. Ada lima yang
kami tembak,” katanya.Purom pandai menyamar. Kalau lagi butuh logistik, ia berani turun
sendiri ke Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
“Tentara tidak
tahu, kami jadi orang (warga) biasa saja.” Purom akan terus mengangkat
senjata demi Papua Merdeka. “Saya waktu bulan Juli kemarin, ada naikan
Bintang Kejora, itu bukti bahwa saya masih ada, kita akan berjuang
sampai mati.”Aksi terakhir Purom, adalah ketika memberondong mobil ambulans yang
sedang mengevakuasi warga sakit. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas.
Penembakan terjadi di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Rabu 31 Juli 2013,
sekitar pukul 14.10 WIT. “Iya, itu kami yang tembak, mobil ambulans itu
membawa tentara, bukan orang sakit,” katanya.Puron adalah bekas anak buah Goliat Tabuni.
Mereka berpisah sejak
Kabupaten Lany Jaya terbentuk. Purom Wenda memboyong anak buahnya, dan
kemudian mendirikan markas di Puncak Senyum yang dinamai Kodap (Komando
Daerah Operasi) Pilia.
Minta perundingan
Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir menegaskan, masalah Papua harus
diselesaikan dengan perundingan. “Antara Indonesia, Papua dan pihak
ketiga, disitu baru kita akan cari akar masalah Papua itu apa, dan
bagaimana cara penyelesaiannya,” tukasnya. Baginya, puluhan tahun OPM
berjuang, namun apa yang diimpikan tak pernah tercapai. “Kita selalu
dengar tiap saat mau merdeka, tapi kapan, itu kita tidak tahu, saya
sudah ambil langkah ini, saya berani mati untuk menyelesaikan masalah
Papua,” tegasnya.
Mengawali gagasan perundingan tersebut, Lambert Pekikir menghadiri
sebuah seminar tentang HAM di Arso, Kabupaten Keerom, pekan lalu. Dalam
acara tersebut, hadir pula Bupati Keerom Jusuf Wally, aparat TNI, Polri
serta warga Arso. Seminar sehari tentang nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak
Asasi Manusia ini difasilitasi oleh Komnas HAM Wilayah Papua dan Paroki
Keerom.
Dalam seminar tersebut, dihasilkan dua rumusan, yaitu, kesepahaman
menjadikan Papua tanah damai tanpa kekerasan, dan OPM bersedia menemui
petinggi-petinggi RI untuk berbicara tentang penuntasan konflik Papua.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Yorrys Raweyai menilai, tuntutan
Papua Merdeka yang selalu disuarakan, merupakan hak warga. “Tuntutan
Papua Merdeka itu hak. Saya mengambil contoh seperti pembukaan Kantor
OPM yang terjadi di Oxford, Inggris. Pemerintah Inggris tidak melarang
pembukaan kantor tersebut,” kata Yorrys seperti dirilis tabloidjubi.com.
Terkait kemerdekaan Papua, istana tak pernah menyetujuinya. “Presiden
SBY justru berketetapan melakukan pembicaraan yang intensif agar dalam
masa pemerintahannya semua persoalan Papua dapat diselesaikan,” kata
Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.
