Translate

Share

HN. Diberdayakan oleh Blogger.
 
Tampilkan postingan dengan label Eropa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Eropa. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 Juni 2013

On film: rogue Indonesian cop’s illegal logging operation In West Papua

0 komentar
London HoldNews : A video of illegal logging operations in the ecologically outstanding Raja Ampat Islands of West Papua has today been released by environmentalists following the arrest of rogue Indonesian cop-turned-smuggler Labora Sitorus, who financed and coordinated timber theft on a huge scale.


Filmed near the northern coast of Batanta Island in April 2009 by the London-based Environmental Investigation Agency (EIA), the footage documents loggers illegally felling trees without relevant Government approvals, before sawing them into planks and posts to await collection by boats at the beach.

The loggers told EIA investigators their operation was illegal but that it exclusively supplied Labora Sitorus, who they knew to be a policeman. The loggers also admitted they had been running nine chainsaws across multiple sites around the western tip of Batanta for at least 18 months, indicating Sitorus’ involvement in illegal timber had been going on since at least 2007.

With each chainsaw producing about 1.5m­3 of sawn timber a day, the gang featured in the film was likely supplying Sitorus’ business with at least 4,000m3 of timber a year.  Loggers also trapped rare bird species for subsequent sale.

Sitorus’ recent arrest followed a report to the Papua police from the Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) that more than US$150m had passed through bank accounts linked to his businesses in the past five years.

The money laundering report followed the May 2013 seizure of 2,264m3 of valuable illegal merbau wood in 115 containers in Surabaya, East Java, Indonesia’s biggest timber trade hub; all were supplied by Sitorus’ family timber company, PT Rotua. A further 1,500 merbau logs have also been seized in Papua, and Batanta island has been named as a major source of Sitorus’ illicit timber.

EIA is aware that environmental activists engaged in Government-recognised independent monitoring of Indonesia’s timber trade have been passing information to authorities regarding Sitorus’ activities for some time, leading to the timber seizures and the PPATK probe.

The timing of the case is interesting. Indonesia is currently rolling out a long-awaited but potentially revolutionary timber traceability scheme in an effort to assure international markets it has a handle on rampant illegal logging.

The Timber Legality Verification System (SVLK) aims to ensure Indonesia can supply markets that have prohibited illegal timber, including the EU, US, and Australia. The SVLK became mandatory for exporters in January 2013, and the EU Timber Regulation came into force in March 2013.

EIA Forests Campaign head Faith Doherty said: “It is imperative that Indonesia now properly investigates and prosecutes this case, including all the actors in the timber chain downstream from Sitorus and any protectors in the police or other authorities who have allowed his crimes to go unpunished for so long.”

The bulk of Sitorus’ timber seized in Surabaya was destined for China, although EIA has seen official trade data showing that known buyers of merbau from Sitorus’ company have subsequently shipped tens of millions of dollars worth of merbau to buyers in Europe, Australia and the US in recent years.

Doherty added: “Long-term police involvement in major illegal logging and export-oriented timber trade is of great concern to EU importers of Indonesian wood products, and no doubt to the EU itself which has been very supportive of Indonesia in the development of the SVLK.“

Doherty has been directly involved in the development of the SVLK with Indonesian civil society organisations since its inception.

“Just as the EU Timber Regulation comes into force, the Sitorus case makes it difficult to believe all is well in Indonesia’s timber trade,” she said. “It is imperative Indonesia protects the reputational gains the SVLK is bringing it by showing the world it can successfully prosecute this blatant case of police corruption.”

Papua’s merbau wood has been particularly targeted by illegal loggers and EIA has exposed numerous smuggling syndicates since 2005. However, the failure of a previous major case of police involvement in illegal logging – that of Marthen Renouw, also in the Sorong region of Papua, in 2006 – raises credible concerns that Sitorus may get off lightly in Indonesia’s notoriously corrupt judicial system, despite a Presidential Decree mandating various Government ministries to coordinate the prosecution of timber crimes in Papua.

Last week the head of PPATK confirmed he had identified transactions from Sitorus’ accounts to senior police officials.

EIA’s Doherty also stressed the need for the Government to ensure the security of formally sanctioned, independent timber trade monitors and whistleblowers, some of whom have received threats since the Sitorus case became public.
 
Interviews, images and video footage are available on request: please contact Faith Doherty at faithdoherty@eia-international.org or Jago Wadley at jagowadley@eia-international.org; telephone 020 7354 7960.

 EDITORS’ NOTES

1. The Environmental Investigation Agency (EIA) is a UK-based Non Governmental Organisation and charitable trust (UK registered charity number 1145359) that investigates and campaigns against a wide range of environmental crimes, including illegal wildlife trade, illegal logging, hazardous waste, and trade in climate and ozone-altering chemicals.

Environmental Investigation Agency
62-63 Upper Street
London N1 0NY
UK
www.eia-international.org
Tel: +44 207 354 7960
Read more...
Senin, 06 Mei 2013

Rakyat Papua mendukung, Indonesia Menolak, Terkait Kantor Free West Papua di Oxford.

0 komentar
Peresmian Kantor OPM / photo FWPC
Holandi News,- Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM. 

Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional  turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta  Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua. 

Reaksi Rakyat Papua
Victor Yeimo dan Buctar Tabuni

Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.

Lanjutnya, "Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. "Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut."

Aksi Tuntut Rakyat papua

"Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, "Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.
Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.

“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).

Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri
Dalam spandukpun menuliskan "Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London" jelasnya.

Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda  dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.

Indonesia Protes

Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford  SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.

Merlu Indonesia Marty Natalegawa, “Protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.

Merlu RI Marty Natalegawa
Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.

Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.

Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati " “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua”  Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.

Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu.

Jawaban Pemerintah Inggris

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan Pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. 
Dubes Inggris Untuk Indonesia Mark Canning

Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.

"Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia."

Katanya, "Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. 
Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM
Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron

Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.

Beberapa tahun silam Benny Wenda bersama anggota Parlement inggris dan kuasa hukum inggris meluncurkan organisasi Internasiona Parlement for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. "Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua"

Editor: Admin Ikuti kami disini: Twitter.com
Read more...

Labels

 
HOLANDIA NEWS © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here