Aktivis HAM: Pak Presiden Tolong, Tengok Papua

JAKARTA - Direktur Bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, membantah klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah berubah dan membaik. Menurut Ridwan, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga kini tidak kunjung terungkap.

"Ironisnya, justru makin menjauh dari penyelesaian. Jangankan untuk sekadar jalan menuju penegakan kebenaran dan keadilan, untuk mengakui ada peristiwa pelanggaran berat saja negara abai, apalagi menghukum pelakunya. Ada korban tapi tidak ada pelakunya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2013).

Sebagai contoh, kata Ridwan, kekerasan yang belakangan terjadi lagi di Papua. Menurut dia, di Papua sedang terjadi pembungkaman demokrasi sekaligus penghilangan HAM.

"Pembungkaman demokrasi terjadi sejak 6 November 2013 ketika Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua berdemonstrasi di depan MRP menolak Otsus plus Papua," ujar Ridwan.

Akibat aksi ini, kata Ridwan, 15 mahasiswa ditangkap dan empat di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Selanjutnya 25 November, di area Kampus Universitas Cendrawasih, 16 aktivis KNPB ditangkap saat akan melakukan aksi damai. 26 November merespon penangkapan tersebut, mahasiwa berencana aksi kembali, namun sebelum aksi, mereka sudah kembali dibubarkan oleh polisi dari Polresta Jayapura," ungkap Ridwan.

Ridwan meminta SBY menengok kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Presiden SBY memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional di Istana Negara, Senin kemarin, dan mengklaim situasi HAM telah berubah dan membaik.

Menurut Ridwan, banyak korban dari demonstrans yang mengalami luka berat, teror, dan intimidasi.

"Pengebirian demokrasi juga terkena bagi para jurnalis yang sedang bertugas di lapangan, ini menyedihkan. Apakah Wajah HAM yang membaik di Indonesia terjadi juga di Papua Pak Presiden?," jelas Ridwan mempertanyaan klaim SBY tersebut.

Read more...

Ruhut lecehkan Jokowi: Tukang Mebel kok mau jadi Presiden

Jakarta(Care)-Politisi yang satu ini memang selalu buat komentar kontroversial, selalu bikin pernyataan yang sensasional di media massa.

Bagi beberapa pengamat bahkan menilai sikapnya tersebut sengaja diciptakan sebagai tukang gendang ataupun  Boomber Partai demi menjatuhkan lawan politiknya.

Kali ini ia membuat statemen lagi, kali ini serangannya ditujukan kepada  Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

Ruhut Sitompul mengungkapkan rasa herannya, dengan  masih banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019 mendatang.

Menurut Ruhut, ia  melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berantakan. Problema  ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan. selama Satu tahun masa jabatan.

“Tukang  mebel mau jadi capres, jadi walikota Solo aja gagal, ngurus Jakarta apalagi, jalanan macet, banjir dimana-mana”. kata Ruhut .

Menurutnya selama ini kebesaran nama Jokowi hanya karena pencitraan dan berharap agar masyarakat jangan tertipu dengan pemberitaan media massa hanya demi kursi Presiden.

Anggota Komisi III DPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhut mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden.

“Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan,” tegas Ruhut.

Mantan pemain sinetron ‘Gerhana’ itu mengaku tidak sepenuhnya meyakini hasil survei sejumlah lembaga. “Enggak itu. Itu kata kalian saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil survei selalu menempatkan Jokowi pada deretan teratas dari tokoh paling populer di Indonesia. Jokowi juga digadang-gadang bakal memenangi pertarungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Joko Widodo ditempatkan menjadi capres yang paling diidolakan di atas Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla. Pusat Data Bersatu (PDB) juga menempatkan Jokowi di urutan teratas

Read more...

Ruhut lecehkan Jokowi: Tukang Mebel kok mau jadi Presiden

Jakarta(Care)-Politisi yang satu ini memang selalu buat komentar kontroversial, selalu bikin pernyataan yang sensasional di media massa.

Bagi beberapa pengamat bahkan menilai sikapnya tersebut sengaja diciptakan sebagai tukang gendang ataupun  Boomber Partai demi menjatuhkan lawan politiknya.

Kali ini ia membuat statemen lagi, kali ini serangannya ditujukan kepada  Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

Ruhut Sitompul mengungkapkan rasa herannya, dengan  masih banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019 mendatang.

Menurut Ruhut, ia  melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berantakan. Problema  ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan. selama Satu tahun masa jabatan.

“Tukang  mebel mau jadi capres, jadi walikota Solo aja gagal, ngurus Jakarta apalagi, jalanan macet, banjir dimana-mana”. kata Ruhut .

Menurutnya selama ini kebesaran nama Jokowi hanya karena pencitraan dan berharap agar masyarakat jangan tertipu dengan pemberitaan media massa hanya demi kursi Presiden.

Anggota Komisi III DPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhut mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden.

“Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan,” tegas Ruhut.

Mantan pemain sinetron ‘Gerhana’ itu mengaku tidak sepenuhnya meyakini hasil survei sejumlah lembaga. “Enggak itu. Itu kata kalian saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil survei selalu menempatkan Jokowi pada deretan teratas dari tokoh paling populer di Indonesia. Jokowi juga digadang-gadang bakal memenangi pertarungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Joko Widodo ditempatkan menjadi capres yang paling diidolakan di atas Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla. Pusat Data Bersatu (PDB) juga menempatkan Jokowi di urutan teratas

Read more...

Police, Separatists Clash on 50th Anniversary of Integration of Papua

Residents raised pro-independence flags across the province

Papuan

Jayapura & Sorong. The Indonesian government’s celebration of the 50th anniversary of the integration of Papua on Wednesday was overshadowed by pro-independence flags being raised across the region and reports of a deadly shooting of separatist activists by police.

Police allegedly killed two activists and arrested six others after reporters witnessed them raising the Free Papua Organization’s Morning Star flag on Jalan Raya Adibay, Biak, on Wednesday morning.

“There is information that two people were shot, but we’re still investigating it by gathering information from officers who detained them,” Papua Police spokesman Sr. Comr. I Gede Sumerta Jaya said on Wednesday.

The spokesman denied that residents hoisted the flag, instead saying that police were called in to break up a mob that was provoking local residents.

“There was no Morning Star [flag] hoisting in Biak, only dozens of people making speeches,” Sumerta said.

The spokesman said that when police tried to break up the gathering, members clashed with the officers and tried to steal their weapons. Police detained six of them, Sumerta said, adding that a firearm, arrows and machetes were confiscated.

The pro-independence flag was raised repeatedly across the two provinces comprising the Papua region  on Wednesday. In Fakfak, West Papua province, police hauled down a Morning Star flag raised at a pre-dawn ceremony at a local school.

In Papua province the National Liberation Army of the Free Papua Organization (TPN-OPM) raised the Morning Star flag at a pre-dawn event in Kemtumilena hamlet, Jayapura district.

Flag raisings were also conducted at other settlements in the province, including Bukisi and Demta.

Western New Guinea came under interim Indonesian administration in accordance with the UN-ratified New York Agreement on 1 May 1963, a date celebrated yesterday by the Indonesian government with a ceremony led by Papua Armed Forces chief Maj. Gen. Christian Zebua in Sorong.

Full integration with Indonesia was completed in 1969 through the  controversial “Act of Free Choice” vote which was restricted to 1025 men selected by the Indonesian military, rather than open to all adults, as the UN mandate specified.

The government has come under sustained criticism of its handling of development and security in the region over the intervening 50 years.

In a meeting with Papua Governor Lukas Enembe and other officials on Monday, President Susilo Bambang Yudhoyono introduced new policy proposal to calm the two restive Papuan provinces.

The region’s status would be upgraded to “Special Autonomy Plus” by August, the president said, without detailing what this would entail and how existing laws would be brought into line.

Yudhoyono said he planned to seek the input of local residents and other stakeholders in drafting the revision, which would likely require ratification by the House of Representatives.

Doubts linger on how effective the government’s newest attempt to secure welfare for Papua and West Papua will be.

Based on the data from the Center Statistics Agency (BPS), 27 percent of people in West Papua and 30 percent of people in Papua live below the poverty line.

The government has already disbursed around Rp 40 trillion ($4.12 billion) to the provinces since 2001, but violence, security concerns and poverty remain the norm.

This year, the central government gave the two provinces Rp 7 trillion. The Supreme Audit Agency (BPK) announced this week it plans to monitor the funds.

Poengky Indarti, the director of human rights organization Imparsial, told Suara Pembaruan on Wednesday that the problem in Papua was that policies were implemented from the top, without considering input from the residents. He said Papuans feel that their concerns are not heard for decisions that will effect their lives.

“Beside that, the most important thing is to punish the officials and elites in Papua who embezzled [regional budget funds], while punishing those who commit violence,” Poengky said.

Deputy Speaker of the House of Representatives Priyo Budi Santoso from Golkar Party said that he did not understand the president’s intentions .

“It was probably meant well, but the concept isn’t clear. How far should the Papuan autonomy extension go,” said Priyo.

“Implementation of the current Papuan special autonomy, and its consequences, aren’t fully comprehended by the government,” Priyo said on Tuesday, adding that the president was neglecting  to involve lawmakers in the special status revision.

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker Puan Maharani urged the government to provide a comprehensive solution for Papua, instead of addressing each problem separately.

Additional reporting by SP/Carlos Paath, Markus Junianto Sihaloho, Ezra Sihite - Jakarta Globe

Read more...