KontraS : 132 Papuans were shot dead by police

JAKARTA - From the data owned by the Commission for Missing Persons and Victims of Violence ( Statemen KontraS ) , as many as 191 people were killed in a shooting incident in 2011 and 2013 .
 Coordinator KontraS , Haris Azhar said , as many as 132 death toll of which is done by the military or police in West Papua .
 " Until now the perpetrators of the shooting is not known to undergo the legal process . There is no accountability and transparency of information from the police and a large number of military -related shootings carried out by its members , " said Harris in a press statement received by journalists on Thursday ( 15/8 / 2013) .
 In addition to involving the police and military , shooting is also done by unknown person ( OTK ) . " Five of the victims were shot dead and 54 shot OTK military , " said Haris .
 KontraS also reported that there were 534 others were injured as a result of the shooting incident in the same period . A total of 428 injuries done by police officers , 35 military casualties performed , and 71 other victims by an unknown person .
 " Virtually none of the perpetrators were classified as unknown assailants shooting was captured by the military and police forces , " he concluded .

Photo kekerasan polisi papua:

 

Read more...

Kontras Tolak Tudingan FPMP Atas Separatis di Papua

Aksi FPMP di Kantor KontraS

Jakarta,-- Pihak Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak tuduhan Front Pemuda Merah Putih yang mengatakan bahwa Kontras mendukung kelompok separatis yang ada di Papua. Mereka mengatakan justru menentang adanya tindak kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu.

Setelah empat perwakilan pendemo diterima masuk oleh pihak Kontras, mereka langsung berdiskusi tentang tuntutan para pendemo. Mereka duduk melingkar di bawah pohon rindang teras Kantor Kontras di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Para pendemo mengeluarkan pendapat mereka tentang kekerasan yang dilakukan oleh gerakan separatis yang ada di Papua yang disampaikan oleh keempat pendemo itu.

"Kita dianggap dukung separatis. Jadi begini, organisasi (Kontras) sama sekali tidak mendukung separatis. Kami justru menentang tindak kekerasan oleh separatis dengan menggunakan senjata. Itu sama sekali tidak kita dukung," ungkap Koordinator Kontras, Hariz Azhar, Selasa (11/6/2013).

Hal ini terkait tudingan pihak Front Pemuda Merah Putih yang mengatakan bahwa Kontras menuding pihak TNI dalang di balik insiden penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Mereka menilai bahwa pihak separatis-lah yang seharusnya bertanggung jawab di balik serangan itu.

Untuk itu, Hariz mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak TNI. Ia menegaskan menolak keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak mana pun. Selain itu, Hariz menambahkan bahwa jalur diskusi sudah sering ia canangkan. Akan tetapi, diskusi ini belum dapat tanggapan serius dari pemerintah.

"Kita tidak bela ini tentara, ini separatis. Kita jelas menolak tindak kekerasan terhadap warga sipil. Kita sudah sering membuka jalur komunikasi, tapi selalu mentok di Jakarta," ujarnya.

Front Pemuda Merah Putih menilai, dengan adanya keberpihakan Kontras terhadap kelompok separatis, hal tersebut dapat menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Front Pemuda Merah Putih berharap agar Kontras tetap menjaga agar tanah Papua tak lepas dari genggaman Indonesia.

"Pemisahan negara itu bukan wilayah Kontras. Tapi kita sering dialamatkan dukung kemerdekaan Papua. Yang kita peduli itu jika ada yang dibunuh, disiksa, siapa pun dia," kata pria berkacamata ini.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kontras selama lebih kurang 15 menit ini, akhirnya pendemo pun membubarkan diri sekitar pukul 12.30. Akan tetapi, mereka berharap agar Kontras bisa membuktikan penjelasannya tersebut.

 

Read more...

FPMP Tunding KontraS Dukung Separatis Papua

Aksi demo FPMP di Kantor Kontras

Jakarta,-- Front Pemuda Merah Putih (FPMP) Menunding bahwa Kontras mendukung kelompok separatis yang ada di Papua hal ini terlihat dalam aksi demonstrasi puluhan orang di kantor LSM tersebut.

Hal itu dikemukakan atas dasar tuduhan Kontras yang menyangkal pernyataan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bahwa insiden penembakan yang selama ini terjadi di kawasan PT Freeport Indonesia dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sedangkan Kontras menyatakan bahwa pelaku penembakan dan penyiksaan terhadap warga sipil adalah aparat TNI.

"Naif sekali Kontras menilai seperti itu. Karena tidak mungkin mereka (TNI) melakukan hal itu. Kita hanya ingin memediasi hal ini. Seharusnya mereka bekerja secara profesional," ujar koordinator aksi Front Pemuda Merah Putih, Dahlan Wattiheleuw, di depan kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2013).

Karena itu, mereka meminta Kontras mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang cenderung merongrong kedaulatan NKRI.

Selain itu, puluhan demonstran ini juga meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki semua tudingan tersebut. Bahkan, mereka menuntut pihak keamanan menangkap aktivis yang terbukti mendukung kegiatan separatisme.

"Kami meminta agar pemerintah pusat menutup Kontras. Karena banyak aktivitas Kontras di Jakarta cenderung tidak membela NKRI, justru terindikasi membela kepentingan asing dalam wujud separatisme," tegas Dahlan.

Tak hanya menuntut Kontras, Dahlan menegaskan, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat dapat tegas dalam menindak separatisme demi menjaga keutuhan NKRI.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Kontras untuk menyikapi tudingan tersebut.

Read more...

Testimony of Ms. Sri Suparyati, KontraS, to Congressional Human Rights Commission

Oral Testimony of Ms. Sri Suparyati
Deputy Executive Coordinator

Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Washington DC, May 23th, 2013

Thank you very much for inviting me to speak here today. I would also like to thank FIDH - the International Federation for Human Rights – for bringing me to Washington from Jakarta.

During the Soeharto era the Indonesian military and police committed many grave violations. The current government, led by President Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), has refused to investigate, prosecute or provide reparations to victims for past violations, or to put into place regulations that would stop abuses from happening in the future.

I would like to highlight two emblematic cases of ongoing impunity within the Indonesian armed forces: the unsolved murder of KontraS’s founder and human rights activist Munir Said Thalib, and the enforced disappearances that took place between 1997 and 1998.

Munir Said Thalib was murdered on September 7, 2004 on a Garuda Airlines flight from Jakarta to Amsterdam. In 2005, President SBY ordered an investigation into his murder, but the report from this investigation was never released. On November 9, 2005, the members of the U.S. House of Representatives sent a letter to President SBY urging him to release the report and act on its recommendations. At the time, the letter was widely reported in the press and helped draw international attention to the Indonesian government’s failure to act. As a result, the Indonesian police opened an investigation and a former Garuda pilot was convicted of the murder and sentenced to 20 years in prison. However, KontraS’s own research on this case leads us to believe that the convicted pilot was only a hired assassin, and that the people who plotted Munir’s murder are still at large.

Between 1997 and 1998, 13 pro-democracy activists were disappeared, never to be heard from again. In 2009, the Indonesian House of Representatives issued official recommendations to President SBY on this case. The recommendations included creating an Ad Hoc Human Rights Tribunal, initiating an independent investigation into the whereabouts of the disappeared, providing reparations to the families of the disappeared, and ratifying the U.N. Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances.

Although the ratification of the Convention is part of Indonesia’s National Action Plan on Human Rights, to this day the government has failed to actually fulfill any of the recommendations put forth by the Indonesian Human Rights Commission. In addition, the person who is widely believed to be responsible for these disappearances and many other gross human rights violations, former Special Forces Commander Prabowo Subianto, is now a front-runner for the upcoming presidential election in 2014.

These are only two examples of the pervasive impunity for human rights violations in Indonesia. This is especially troubling within the Indonesian military, as soldiers accused of human rights violations are currently tried in military courts, even in instances when the crimes are perpetrated against civilians. This has resulted in many perpetrators of gross human rights violations receiving extremely lenient sentences. For example, the nine soldiers found guilty of torturing and killing 17-year-old Charles Mali received only a one-year prison sentence from the military tribunal. In addition to their lenient and arbitrary sentencing, military tribunals are often not transparent and do not meet international standards.

The widespread impunity for past human rights violations has created a climate where state security forces are not deterred from committing more abuses, and the military and police continue to commit human rights violations on a daily basis.

In 2012, KontraS documented at least 704 human rights violations committed by the police, and 94 violations committed by the military. These included shootings, torture, arbitrary arrests and detention, among others. In a particularly shocking case, in March 2013, members of the military Special Forces raided a Central Java prison and killed four prisoners who were awaiting trial. 11 soldiers are now facing charges in military court for this attack, but based on the track record of military tribunals in Indonesia, there is strong reason to believe the perpetrators will get off with minimal sentences, or possibly even acquittals.

This cycle of unchecked violence is made worse by the failure of Indonesia’s laws and criminal code to reinforce accountability for human rights violations. For example, the President recently passed a law on internal and public security, which gives the military authority to intervene in situations that “threaten public order.” The ambiguity of this law could provide the military with authority to suppress dissent and freedom of _expression_ in the name of security and public order.

In addition, the Indonesian criminal code does not articulate torture as a specific crime. Torture continues to be common during arrests and detention, and perpetrators are never held to account.

In light of these ongoing abuses and lack of justice for victims, we believe it is in the best interest of the United States to be careful in its relationship with Indonesia, to avoid supporting a military and police force that are guilty of gross human rights violations. Moreover, it is the moral responsibility of the United States to use its influence over Indonesia to push for greater accountability and respect for international law.

We call on the US government to insist that President SBY exercise leadership in addressing past human rights abuses committed by Indonesian security forces, and preventing future violations, by:

1. Releasing the 2005 report on Munir Said Thalib’s death and acting on the recommendations therein;
2. Implementing the recommendations of the Indonesian Parliament regarding the enforced disappearances in 1997-1998;
3. Condemning ongoing violence by the Indonesian military and police against civilians, and reforming the policies of these state institutions to ensure that perpetrators of any future acts of violence are held accountable in civilian courts;
4. Reform Indonesia’s criminal court to reflect international human rights norms and laws, by, for example:
   1. criminalizing the use of torture, and
   2. limiting military involvement in questions of internal security.

If the Indonesian government fails to provide these protections and the Indonesian military and police continue to commit human rights abuses, the U.S. Congress must insist on terminating any funding for the Indonesian armed forces. This is not unprecedented; the U.S. Congress enacted a ban on military funding for Indonesia from 1992 to 1995 in response to human rights violations by the Indonesian military in East Timor. However, despite ongoing violations and impunity, Indonesia has received hundreds of millions of dollars in military assistance from the U.S. since Obama came into office. In September 2012, Obama proposed another 1.4 billion dollar arms package for Indonesia.

Until the Indonesian government can stop gross human rights violations and hold military leadership accountable, the U.S. should terminate this support to the Indonesian armed forces.

Thank you again for your attention to this very important issue.

SBY is no statesman! Sign petition today: http://s.shr.lc/19349F6

Donate today. Read ETAN's fund appeal: http://etan.org/etan/2013appeal.htm

2012 Recipient of the Order of Timor (Ordem Timor)

John M. Miller, National Coordinator
East Timor & Indonesia Action Network (ETAN)
Phone: +1-718-596-7668   Mobile phone: +1-917-690-4391 
Email: etan@igc.org Skype: john.m.miller Twitter: @etan009
www.etan.org

Read more...

Perss Realese: Pemerintah Indonesia Harus Setuju Program Pelapor Khusus PBB Untuk Kebebasan Expression

Jenewa, 4 Juni 2013 - Pemerintah Indonesia harus menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan _expression_, Frank La Rue, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 3 Juni meminta pemerintah untuk menyetujui program untuk kunjungan resminya, mengatakan KontraS, The International Koalisi untuk Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua, Franciscans International dan TAPOL.

Pemerintah telah mengundang Raporteur Khusus untuk berkunjung ke Indonesia pada Januari 2013, tapi kunjungan itu ditunda karena alasan yang belum resmi dijelaskan. Pemerintah membuat komitmen untuk kunjungan selama Universal Periodic Review PBB dari Indonesia pada Maret 2012.Kunjungan Pelapor Khusus sangat mendesak karena situasi kritis kebebasan expressiondi Indonesia.

Rencana untuk memberlakukan RUU tentang Organisasi Massa dan Rahasia Negara mengancam kebebasan sipil. Kekerasan dan tuduhan pidana pencemaran nama baik terhadap wartawan dan pembela hak asasi manusia adalah bukti dari ancaman terhadap kebebasan expression

Dari keprihatinan terbesar adalah situasi di Papua, dimana upaya untuk menekan kebebasan expression intensif pada 1 Mei 2013 selama acara untuk memperingati administrasi transfer Papua ke Indonesia.  
Menurut 'Papua Behind Bars' website, dua orang ditembak dan dibunuh oleh pasukan keamanan dan orang lain meninggal kemudian di rumah sakit, 36 orang yang ditangkap sewenang-wenang, dan 30 dari mereka masih dalam tahanan dan beresiko penyiksaan. Pada akhir Mei 2013, 76 tahanan politik di berbagai penjara di Papua.  

Ada juga sejumlah tahanan politik Maluku. Selain itu, pemerintah masih terus Papua tertutup bagi masyarakat internasional untuk memantau situasi hak asasi manusia.

Kita kembali mengingatkan bahwa Papua merupakan salah satu daerah prioritas untuk dikunjungi oleh Pelapor Khusus PBB. Ini mekanisme khusus PBB merupakan prosedur internasional yang harus diikuti oleh Indonesia sebagai anggota PBB. Hal ini juga berlaku untuk negara-negara anggota PBB lainnya. Hal ini penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap hak kebebasan expression di Papua untuk membangun dialog untuk perdamaian. Membuka akses internasional ke Papua dapat menjadi tanda positif kesediaan pemerintah.

 Jenewa, 4 Juni 2013
 KontraS, The International Koalisi Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua, Franciscans International dan TAPOL

Read more...