 |
| Yulius Miagoni |
Jayapura, 26/4 (Jubi) – Adanya permintaan
Gubernur Papua, Lukas Enembe agar masyarakat jangan melakukan aksi demo
tanggal 1 Mei yang selama ini diperingati masyarakat Papua sebagai hari
aneksasi Papua ke NKRI mendapat kritikan dari pihak legislatif.
Sekertaris Komisi A DPR Papua, Yulius Miagoni mengatakan, apa yang
disampaikan gubernur itu seolah membatasi hak atau ruang demokrasi
masyarakat Papua dan itu hal keliru. Tugas pemerintah serta aparat
keamanan adalah mengawal aspirasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak dinginkan.
“Gubernur jangan membatasi ruang demokrasi masyarakat. Kegiatannya
seperti apa, itu terserah masyarakat yang penting dikawal agar tidak
terjadi hal yang tidak dinginkan. Permintaan gubernur yang melarang
masyarakat mekakukan aksi itu keliru. Bukan baru tahun ini 1 Mei
diperingati masyarakat Papua, tapi sejak Papua masuk NKRI,” kata Yulius
Miagoni, Jumat (26/4).
Menurutnya, tentu masyarakat Papua kecewa jika gubernur melarang
mereka melakukan aksi pada 1 Mei mendatang. Adanya aksi masyarakat tidak
langsung membuat Papua lepas dari NKRI.
“Jika alasannya banyak perubahan yang terjadi di Papua serta
pemerintah pusat sangat perhatian ke Papua, itu kita akui. Tapi itu juga
tidak meredakan keinginan masyarakat Papua untuk memperjuangkan hak
politiknya,” ujarnya.
Kata Miagoni, tidak bisa alasan sumbangi negara ke Papua besar
sehingga peringatan 1 Mei dibatasi. Tidak hanya pusat yang berkontrubusi
ke Papua, Papua juga berkontribusi besar ke pusat. Kekayaan alam Papua
yang jadi sumbansi bagi negara. Harusnya semua pihak berpikir bagaimana
dialog bisa dilakukan.
“Ini bukan masalah makan minum, tapi sejarah masa lalu. Orang Papua
merasa hak politiknya dirampas. Itu sulit dibendung karena ini masalah
hati dan nurani. Jadi siapapun tidak punya hak batasi keinginan
masyarakat Papua.
Saya rasa komentar gubernur pasti akan mengecewakan
banyak orang Papua. Saya katakan ini karena tugas kami komisi A
mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Itu bagian dari
tugas saya, makanya saya bicara,” kata Yulius Miagoni.
Oleh (Jubi/Arjuna)
Saya sangat setuju dengan Sekertaris Komisi A DPR Papua, Yulius Miagoni, bangsa Papua bukan manusia-manusia bodoh sehingga kami kaget dengan uang yang dikucurkan pemerintah indonesia untuk Papua, kami tahu dan sadar benar uang-uang itu hasil dari isi perut bumi cenderawasih, jadi pemerintah indonesia jangan mengatakan bahwa dana bantuan untuk Papua itu sangat besar, itu salah. Pemerintah Indonesia takut dialog dikarenakan harta karun yang ada di dalam isi perut BUMI CENDERAWASIH tidak dapat kebagian. tapi ingat suatu saat Papua akan nyatakan sejarah yang sesungguhnya, TUHANLAH yang tahu waktunya kapan Papua berdaulat.