 |
| Penembakan Paniai Papua |
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juru bicara Rupert Colville mengatakan pemerintah Indonesia harus memfasilitasi penyelidikan lengkap menjadi insiden penembakan baru-baru ini, diduga dilakukan bersama oleh polisi dan pasukan militer, yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua.
"Kami khawatir pada pembunuhan dilaporkan lima remaja Papua di dataran tinggi wilayah Paniai di Papua, Indonesia," kata Colville dalam rilis yang dibuat tersedia untuk The Jakarta Post, Rabu.
"Kami khawatir pada pembunuhan dilaporkan lima remaja Papua di dataran tinggi wilayah Paniai di Papua, Indonesia," kata Colville dalam rilis yang dibuat tersedia untuk The Jakarta Post, Rabu.
"Seperti yang kita telah khawatir tentang laporan berkala kekerasan di Papua dalam beberapa tahun terakhir, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investigasi independen dan menyeluruh atas insiden ini," lanjutnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan terus terlibat dengan yang baru pemerintah Indonesia dalam masalah ini.
Penembakan Papua adalah salah satu isu global yang disorot selama peringatan Hari Hak Asasi Manusia, yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya.
Colville mengatakan 2014 akan dikenang sebagai tahun menakutkan tantangan hak asasi manusia.
"Di tempat-tempat di mana baru-baru ini telah ada kemajuan dalam mencapai hak asasi manusia, ada kini telah mundur. Meskipun demikian, ada juga telah kemajuan global yang signifikan dalam mencapai hak asasi manusia kami, dan banyak perbaikan inkremental di banyak negara, "katanya.
Selain penembakan insiden Papua, kantor komisaris juga menyoroti pembunuhan baru-baru pembela dua hak asasi manusia yang bekerja pada isu-isu tanah dan sumber daya alam di selatan Thailand.
"Pembela hak tanah di Thailand, khususnya di wilayah selatan, telah lama terkena intimidasi, pelecehan dan kekerasan, dan ini kasus terbaru menunjukkan serangan tersebut dapat meningkat," kata Colville.
"Kasus-kasus juga menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk menjamin keamanan dan perlindungan pembela hak asasi manusia yang rentan," ia melanjutkan.
Sumber: The Jakarat Post News
