 |
| Ilustrasi |
Washington: Pemimpin Komite Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Selasa waktu setempat (3/9), menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai draft otorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Suriah.
Isi rancangan yang terungkap kantor berita Reuters antara lain berisi 60 hari aksi militer terhadap Suriah dengan kemungkinan perpanjangan sampai 30 hari.
Dengan adanya persetujuan ini maka terbuka kemungkinan bagi Presiden Barack Obama untuk mendorong pemungutan suara di Komite Luar Negeri Senat pada Rabu (4/9).
Obama meminta Kongres mendukung seruannya untuk melancarkan serangan terbatas terhadap Suriah sebagai hukuman bagi Presiden Bashar al-Assad karena diduga menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.
Kompromi tercapai setelah pertemuan Senator Robert Menendez dari Partai Demokrat dan Senator Bob Corker dari Partai Republik.
Dalam konsep resolusi itu disebutkan, larangan penggunaan kekuatan darat AS di Suriah.
Obama perlu berkonsultasi dengan Kongres dalam melaksanakan aksi militer di Suriah. Oleh karena itu Obama mengajukan dokumen strategi penyelesaian politik Suriah ke Komite Luar Negeri Senat dan DPR.
Isi rancangan yang terungkap kantor berita Reuters antara lain berisi 60 hari aksi militer terhadap Suriah dengan kemungkinan perpanjangan sampai 30 hari.
Dengan adanya persetujuan ini maka terbuka kemungkinan bagi Presiden Barack Obama untuk mendorong pemungutan suara di Komite Luar Negeri Senat pada Rabu (4/9).
Obama meminta Kongres mendukung seruannya untuk melancarkan serangan terbatas terhadap Suriah sebagai hukuman bagi Presiden Bashar al-Assad karena diduga menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.
Kompromi tercapai setelah pertemuan Senator Robert Menendez dari Partai Demokrat dan Senator Bob Corker dari Partai Republik.
Dalam konsep resolusi itu disebutkan, larangan penggunaan kekuatan darat AS di Suriah.
Obama perlu berkonsultasi dengan Kongres dalam melaksanakan aksi militer di Suriah. Oleh karena itu Obama mengajukan dokumen strategi penyelesaian politik Suriah ke Komite Luar Negeri Senat dan DPR.
