ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)
West Papua Antara Hukum Internasional
Kantor OPM Inggris Indonesia Protes
Tahanan Politik Papua
Tuntutan Kemerdekaan Rakyat Papua
West Papua Sebuah Pelanggaran Hukum Internasional
Indonesia Klaim terhadap kedaulatan atas Papua Barat bersandar pada dasar hukum yang tidak sehat dan Manipulasi Fakta...More
Terkait Kantor OPM Indonesia Belajar Dulu Sistem Pemerintah Inggris
Negara tidak harus protes dan menyampaikan keberatan secara keras kepada negara tertentu jika belum memahami sistem kenegaraan yang di anut setiap negara di duniaMore
Bebaskan Tahanan Politik Papua Tanpa Syarat
UK based NGO TAPOL Forcefully challenges the Indonesian Government Repeated Assertion that the Country has no Political Prisoners...More
Rakyat Papua Tuntut Kemerdekaan
Dalam Berbagai Aksi Damai Rakyat Papua Tuntut Hak Politik dan Kemerdekaan...More
48 hour fundraising campaign: Empowering a brave West Papuan woman to tell her story
Categories :
Activist . Indenpendence . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Konflik Papua . West Papua . Women
ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)
Jailed Journos In West Papua Front Court On Day Of President's Inauguration
Categories :
Conflict . freedom of expression . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Journalism . Pasifik . West Papua
Two French journalists imprisoned for more than two months in the Indonesian province of West Papua with no charge are facing court today, on the same day of the inauguration of the incoming President Joko
Widodo.
West Papua – rest the violence against indigenous women. The second battle begins!
Categories :
Act of Free Choice . Human Rights . Indonesia Timur . Konflik Papua . United Nation . West Papua
![]() |
| Papua Activist Freedom/photo FWPN |
Mako Tabuni(shown in the photo dramatising disent on top of a vehicle at Abepura, 2011), was West Papua’s version of the another Melanesian and witty and iconic Simbu politician and Melanesia’s fearless leader, the late Iambakey Okuk.
The slain Papuan and Melanesian independence fighter used great political wit and abuse at the time to dispense his message across, by calculation, the invective a matter of life and death: ‘ In West Papua, the Indonesian flag and constitution has no meaning because there is no land, and its sovereignty does not include West Papua’.
Bucthar Tabuni Minta Jurnalis Asing Untuk Meliput Papua
Categories :
Bucthar Tabuni . Conflict . HAM . Human Rights . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Journalism . West Papua political prisoners
![]() |
| Mako tabuni & Buctar Tabuni Memimpin Demo KNPB / photo list |
Hal ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk bertindak untuk mencegah kekerasan tersebut terhadap orang Papua Barat di masa depan dan memungkinkan mereka hak asasi manusia mereka, termasuk hak lama tertunda mereka untuk menentukan nasib sendiri “
Tentara Indonesia saat ini membakar desa-desa, membunuh ternak dan memaksa ribuan penduduk desa mengungsi bersembunyi di hutan di mana mereka menderita dalam kemiskinan.
Pada 6 Agustus, dua wartawan Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang telah berusaha untuk mendokumentasikan situasi darurat ini untuk Perancis / Jerman Channel TV Arte, ditangkap oleh polisi Indonesia. Mereka diancam dengan 5 tahun penjara dan denda $ 40.000 hanya karena mereka adalah wartawan yang beroperasi di Papua Barat. "
Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa dengan dukungan anda dan pemerintah anda maka, pemerintah Indonesia akhirnya akan membiarkan kebenaran diberitahu dan dunia akan bertindak untuk membiarkan orang-orang Papua Barat mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.Kata Buchtar Tabuni
Nasib Dua Wartawan Perancis di Papua Yang Tidak Diketahui
Categories :
Activist . Amnesty Internasional . Asia Pasifik . Conflict . Free West Papua . Freedom . Indonesia . Indonesia Timur . Journalism
Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dari Franco-Jerman Saluran TV Arte, telah dituduh pelaporan tanpa visa valid.
Para pembuat film dokumenter yang dengan visa turis ketika mereka ditahan di kota dataran tinggi Wamena, bersama dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia setempat.
Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan kepada Asia Pacific pasangan didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan bisa menghadapi hingga lima tahun penjara.
"Tuduhan menyalahgunakan visa turis mereka untuk melakukan pekerjaan jurnalistik," katanya.
"Polisi mengatakan bahwa mereka dicurigai berusaha untuk menarik perhatian internasional pada Papua, untuk meningkatkan pemberontakan di Papua."




