Translate

Share

HN. Diberdayakan oleh Blogger.
 
Tampilkan postingan dengan label Indonesia Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesia Timur. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 Oktober 2014

48 hour fundraising campaign: Empowering a brave West Papuan woman to tell her story

0 komentar
Dear friends,

There is 48 hours left to meet a modest fundraising goal and we are halfway there: we have raised $370 out of our $760 goal to buy a key West Papua human right advocate a computer.

Mama Tineke was the star witness at the Biak Tribunal in Sydney last year.  This computer will help her tell her story to the world (see details below).

The fundraising campaign ends Friday, October 24.  Please help spread the word.

Salam hangat,

Eben

--
S. Eben Kirksey, Ph.D.
ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)

Empowering a brave West Papuan woman to tell her story

During the 1998 Biak Massacre, Tineke Rumakabu experienced and witnessed some of the worst crimes against humanity in the late 20th Century. 
Scores of unarmed civilians were tortured and killed and their bodies dumped at sea by Indonesian troops. On the fifteen year anniversary of this massacre Mama Tineke gave powerful testimony to a Citizens Tribunal held at the University of Sydney. Last year she bravely returned to Biak after giving testimony, intent on gathering the stories of other witnesses and survivors. 
Victims for Justice, (Bersatu Untuk Keadilan, BUK), her organization, has been conducting long-term research and advocacy in collaboration with survivors of the Biak massacre and other victims of human rights abuse in West Papua.
Read more...

Jailed Journos In West Papua Front Court On Day Of President's Inauguration

1 komentar
Two French journalists jailed for months in West Papua are due to appear in court today, on the same day as the inauguration of Indonesian President Joko Widodo, Amy McQuire reports.


Two French journalists imprisoned for more than two months in the  Indonesian province of West Papua with no charge are facing court today, on the same day of the inauguration of the incoming President Joko
Widodo.
Read more...
Senin, 20 Oktober 2014

West Papua – rest the violence against indigenous women. The second battle begins!

1 komentar
Papua Activist Freedom/photo FWPN
The wits of Melanesian politicians are fashionable, and abuse by politicians must by necessity be selective. This would be correct, but not if the invective and wit is a matter of life and death.
Mako Tabuni(shown in the photo dramatising disent on top of a vehicle at Abepura, 2011), was West Papua’s version of the another Melanesian and witty and iconic Simbu politician and Melanesia’s fearless leader, the late Iambakey Okuk. 
Tabuni became a target of the Indonesian kill squad or DENSUS 88 and was assassinated at the Waena Suburb, Jayapura, in the crackdown by Indonesian authorities for his wit when he dared to command and mobilize popular aspirations by Papuans to be free in a 2011 independence rally in West Papua’s capital, Jayapura.

The slain Papuan and Melanesian independence fighter used great political wit and abuse at the time to dispense his message across, by calculation, the invective a matter of life and death: ‘ In West Papua, the Indonesian flag and constitution has no meaning because there is no land, and its sovereignty does not include West Papua’.
Read more...
Kamis, 25 September 2014

Bucthar Tabuni Minta Jurnalis Asing Untuk Meliput Papua

0 komentar
West Papua, Jayapura – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, “ Meminta Jurnalis Internasional masuk ke papua, guna untuk menlihat situasi politik Papua yang sedang disembunyikan oleh Pemerintah Indonesia selama ini dan juga Dunia Internasional segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengijinkan Jurnalis Internasional meliput di Tanah West Papua. Rabu,( 24/9/2014). Malam.
 


Mako tabuni & Buctar Tabuni Memimpin Demo KNPB / photo list
Pesan singkan Ketua PNWP Buchtar Tabuni kepada dunia Internasional terkait akses Jurnalis Internasional Meliput di Tanah Papua , pesan yang di lontarkan dalam sosial media facebooknya. yang di liput oleh www.kobogaunews.com Rabu, 24/9/2014) Malam.
Menurut Buchtar Tabuni,” Papua Barat yang sebelumnya merupakan koloni Belanda tetapi diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1969 melalui PEPERA yang tidak demokratis itu,  tanpa konsultasi dari masyarakat adat dan sepenuhnya bertentangan dengan keinginan mereka. 
“Orang-orang Papua Barat ditolak hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan sejak saat itu dan berjuang untuk hak-hak mereka sampai hari ini terhadap militer Indonesia yang semakin brutal yang telah menewaskan sekitar 500.000 penduduk asli Papua. Dalam upaya untuk menutupi kekejaman HAM, genosida dan pekerjaan; pemerintah Indonesia masih melarang wartawan asing dari pelaporan di Papua Barat dan dengan ancaman kekerasan membatasi bahkan wartawan lokal dari mendokumentasikan perjuangan kemerdekaan”. Kata Buchtar Tabuni.”
“Orang-orang Papua Barat sangat membutuhkan akses wartawan/Jurnalis Internasional dan kebebasan media di negara mereka sehingga dunia luar akan dapat memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua . 
Hal ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk bertindak untuk mencegah kekerasan tersebut terhadap orang Papua Barat di masa depan dan memungkinkan mereka hak asasi manusia mereka, termasuk hak lama tertunda mereka untuk menentukan nasib sendiri “
"Buchtar Tabuni juga menjelasakan beberapa kasus kejahatan Indonesia terhadap Rakyat Sipil Papua dan dua jurnalis Internasional Prancis ,” Baru-baru ini militer Indonesia memulai operasi di wilayah Lanny Jaya Papua Barat dalam upaya untuk membasmi sentimen pro-kemerdekaan. 

Tentara Indonesia saat ini membakar desa-desa, membunuh ternak dan memaksa ribuan penduduk desa mengungsi bersembunyi di hutan di mana mereka menderita dalam kemiskinan. 
Pada 6 Agustus, dua wartawan Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang telah berusaha untuk mendokumentasikan situasi darurat ini untuk Perancis / Jerman Channel TV Arte, ditangkap oleh polisi Indonesia. Mereka diancam dengan 5 tahun penjara dan denda $ 40.000 hanya karena mereka adalah wartawan yang beroperasi di Papua Barat. "
Ketua PNWP Buchtar Tabuni juga mengimbau kepada dunia internasional untuk mendesak Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi wartawan/Jurnalis Internasional meliput di Papua, Serta  pemerintah Australia untuk bergabung dengan Selandia Baru untuk memanggil pemerintah Indonesia mengizinkan akses wartawan/Jurnalis Internasional meliput berita di Papua dan memberikan ruang kebebasan sepenuhnya kepada Jurnalis Internasional.

Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa dengan dukungan anda dan pemerintah anda maka, pemerintah Indonesia akhirnya akan membiarkan kebenaran diberitahu dan dunia akan bertindak untuk membiarkan orang-orang Papua Barat mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.Kata Buchtar Tabuni
Read more...
Minggu, 24 Agustus 2014

Nasib Dua Wartawan Perancis di Papua Yang Tidak Diketahui

0 komentar
Nasib dua wartawan Prancis ditahan oleh polisi Indonesia selama hampir satu minggu di wilayah bergolak Papua masih belum jelas, yang di lansir ABCNews.au

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dari Franco-Jerman Saluran TV Arte, telah dituduh pelaporan tanpa visa valid.

Para pembuat film dokumenter yang dengan visa turis ketika mereka ditahan di kota dataran tinggi Wamena, bersama dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia setempat.

Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan kepada Asia Pacific pasangan didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan bisa menghadapi hingga lima tahun penjara.

"Tuduhan menyalahgunakan visa turis mereka untuk melakukan pekerjaan jurnalistik," katanya.

"Polisi mengatakan bahwa mereka dicurigai berusaha untuk menarik perhatian internasional pada Papua, untuk meningkatkan pemberontakan di Papua."
Read more...

Labels

 
HOLANDIA NEWS © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here