Translate

Share

HN. Diberdayakan oleh Blogger.
 
Tampilkan postingan dengan label Indonesia Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesia Timur. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 Oktober 2014

48 hour fundraising campaign: Empowering a brave West Papuan woman to tell her story

0 komentar
Dear friends,

There is 48 hours left to meet a modest fundraising goal and we are halfway there: we have raised $370 out of our $760 goal to buy a key West Papua human right advocate a computer.

Mama Tineke was the star witness at the Biak Tribunal in Sydney last year.  This computer will help her tell her story to the world (see details below).

The fundraising campaign ends Friday, October 24.  Please help spread the word.

Salam hangat,

Eben

--
S. Eben Kirksey, Ph.D.
ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)

Empowering a brave West Papuan woman to tell her story

During the 1998 Biak Massacre, Tineke Rumakabu experienced and witnessed some of the worst crimes against humanity in the late 20th Century. 
Scores of unarmed civilians were tortured and killed and their bodies dumped at sea by Indonesian troops. On the fifteen year anniversary of this massacre Mama Tineke gave powerful testimony to a Citizens Tribunal held at the University of Sydney. Last year she bravely returned to Biak after giving testimony, intent on gathering the stories of other witnesses and survivors. 
Victims for Justice, (Bersatu Untuk Keadilan, BUK), her organization, has been conducting long-term research and advocacy in collaboration with survivors of the Biak massacre and other victims of human rights abuse in West Papua.
Read more...

Jailed Journos In West Papua Front Court On Day Of President's Inauguration

1 komentar
Two French journalists jailed for months in West Papua are due to appear in court today, on the same day as the inauguration of Indonesian President Joko Widodo, Amy McQuire reports.


Two French journalists imprisoned for more than two months in the  Indonesian province of West Papua with no charge are facing court today, on the same day of the inauguration of the incoming President Joko
Widodo.
Read more...
Senin, 20 Oktober 2014

West Papua – rest the violence against indigenous women. The second battle begins!

1 komentar
Papua Activist Freedom/photo FWPN
The wits of Melanesian politicians are fashionable, and abuse by politicians must by necessity be selective. This would be correct, but not if the invective and wit is a matter of life and death.
Mako Tabuni(shown in the photo dramatising disent on top of a vehicle at Abepura, 2011), was West Papua’s version of the another Melanesian and witty and iconic Simbu politician and Melanesia’s fearless leader, the late Iambakey Okuk. 
Tabuni became a target of the Indonesian kill squad or DENSUS 88 and was assassinated at the Waena Suburb, Jayapura, in the crackdown by Indonesian authorities for his wit when he dared to command and mobilize popular aspirations by Papuans to be free in a 2011 independence rally in West Papua’s capital, Jayapura.

The slain Papuan and Melanesian independence fighter used great political wit and abuse at the time to dispense his message across, by calculation, the invective a matter of life and death: ‘ In West Papua, the Indonesian flag and constitution has no meaning because there is no land, and its sovereignty does not include West Papua’.
Read more...
Kamis, 25 September 2014

Bucthar Tabuni Minta Jurnalis Asing Untuk Meliput Papua

0 komentar
West Papua, Jayapura – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, “ Meminta Jurnalis Internasional masuk ke papua, guna untuk menlihat situasi politik Papua yang sedang disembunyikan oleh Pemerintah Indonesia selama ini dan juga Dunia Internasional segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengijinkan Jurnalis Internasional meliput di Tanah West Papua. Rabu,( 24/9/2014). Malam.
 


Mako tabuni & Buctar Tabuni Memimpin Demo KNPB / photo list
Pesan singkan Ketua PNWP Buchtar Tabuni kepada dunia Internasional terkait akses Jurnalis Internasional Meliput di Tanah Papua , pesan yang di lontarkan dalam sosial media facebooknya. yang di liput oleh www.kobogaunews.com Rabu, 24/9/2014) Malam.
Menurut Buchtar Tabuni,” Papua Barat yang sebelumnya merupakan koloni Belanda tetapi diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1969 melalui PEPERA yang tidak demokratis itu,  tanpa konsultasi dari masyarakat adat dan sepenuhnya bertentangan dengan keinginan mereka. 
“Orang-orang Papua Barat ditolak hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan sejak saat itu dan berjuang untuk hak-hak mereka sampai hari ini terhadap militer Indonesia yang semakin brutal yang telah menewaskan sekitar 500.000 penduduk asli Papua. Dalam upaya untuk menutupi kekejaman HAM, genosida dan pekerjaan; pemerintah Indonesia masih melarang wartawan asing dari pelaporan di Papua Barat dan dengan ancaman kekerasan membatasi bahkan wartawan lokal dari mendokumentasikan perjuangan kemerdekaan”. Kata Buchtar Tabuni.”
“Orang-orang Papua Barat sangat membutuhkan akses wartawan/Jurnalis Internasional dan kebebasan media di negara mereka sehingga dunia luar akan dapat memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua . 
Hal ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk bertindak untuk mencegah kekerasan tersebut terhadap orang Papua Barat di masa depan dan memungkinkan mereka hak asasi manusia mereka, termasuk hak lama tertunda mereka untuk menentukan nasib sendiri “
"Buchtar Tabuni juga menjelasakan beberapa kasus kejahatan Indonesia terhadap Rakyat Sipil Papua dan dua jurnalis Internasional Prancis ,” Baru-baru ini militer Indonesia memulai operasi di wilayah Lanny Jaya Papua Barat dalam upaya untuk membasmi sentimen pro-kemerdekaan. 

Tentara Indonesia saat ini membakar desa-desa, membunuh ternak dan memaksa ribuan penduduk desa mengungsi bersembunyi di hutan di mana mereka menderita dalam kemiskinan. 
Pada 6 Agustus, dua wartawan Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang telah berusaha untuk mendokumentasikan situasi darurat ini untuk Perancis / Jerman Channel TV Arte, ditangkap oleh polisi Indonesia. Mereka diancam dengan 5 tahun penjara dan denda $ 40.000 hanya karena mereka adalah wartawan yang beroperasi di Papua Barat. "
Ketua PNWP Buchtar Tabuni juga mengimbau kepada dunia internasional untuk mendesak Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi wartawan/Jurnalis Internasional meliput di Papua, Serta  pemerintah Australia untuk bergabung dengan Selandia Baru untuk memanggil pemerintah Indonesia mengizinkan akses wartawan/Jurnalis Internasional meliput berita di Papua dan memberikan ruang kebebasan sepenuhnya kepada Jurnalis Internasional.

Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa dengan dukungan anda dan pemerintah anda maka, pemerintah Indonesia akhirnya akan membiarkan kebenaran diberitahu dan dunia akan bertindak untuk membiarkan orang-orang Papua Barat mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.Kata Buchtar Tabuni
Read more...
Minggu, 24 Agustus 2014

Nasib Dua Wartawan Perancis di Papua Yang Tidak Diketahui

0 komentar
Nasib dua wartawan Prancis ditahan oleh polisi Indonesia selama hampir satu minggu di wilayah bergolak Papua masih belum jelas, yang di lansir ABCNews.au

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dari Franco-Jerman Saluran TV Arte, telah dituduh pelaporan tanpa visa valid.

Para pembuat film dokumenter yang dengan visa turis ketika mereka ditahan di kota dataran tinggi Wamena, bersama dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia setempat.

Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan kepada Asia Pacific pasangan didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan bisa menghadapi hingga lima tahun penjara.

"Tuduhan menyalahgunakan visa turis mereka untuk melakukan pekerjaan jurnalistik," katanya.

"Polisi mengatakan bahwa mereka dicurigai berusaha untuk menarik perhatian internasional pada Papua, untuk meningkatkan pemberontakan di Papua."
Read more...
Selasa, 10 Desember 2013

Aktivis HAM: Pak Presiden Tolong, Tengok Papua

0 komentar
JAKARTA - Direktur Bidang politik dan jaringan Indonesian Human Rights Committe for Social Justice, Ridwan Darmawan, membantah klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah berubah dan membaik. Menurut Ridwan, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga kini tidak kunjung terungkap.

"Ironisnya, justru makin menjauh dari penyelesaian. Jangankan untuk sekadar jalan menuju penegakan kebenaran dan keadilan, untuk mengakui ada peristiwa pelanggaran berat saja negara abai, apalagi menghukum pelakunya. Ada korban tapi tidak ada pelakunya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2013).

Sebagai contoh, kata Ridwan, kekerasan yang belakangan terjadi lagi di Papua. Menurut dia, di Papua sedang terjadi pembungkaman demokrasi sekaligus penghilangan HAM.

"Pembungkaman demokrasi terjadi sejak 6 November 2013 ketika Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua berdemonstrasi di depan MRP menolak Otsus plus Papua," ujar Ridwan.

Akibat aksi ini, kata Ridwan, 15 mahasiswa ditangkap dan empat di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Selanjutnya 25 November, di area Kampus Universitas Cendrawasih, 16 aktivis KNPB ditangkap saat akan melakukan aksi damai. 26 November merespon penangkapan tersebut, mahasiwa berencana aksi kembali, namun sebelum aksi, mereka sudah kembali dibubarkan oleh polisi dari Polresta Jayapura," ungkap Ridwan.

Ridwan meminta SBY menengok kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Presiden SBY memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional di Istana Negara, Senin kemarin, dan mengklaim situasi HAM telah berubah dan membaik.

Menurut Ridwan, banyak korban dari demonstrans yang mengalami luka berat, teror, dan intimidasi.

"Pengebirian demokrasi juga terkena bagi para jurnalis yang sedang bertugas di lapangan, ini menyedihkan. Apakah Wajah HAM yang membaik di Indonesia terjadi juga di Papua Pak Presiden?," jelas Ridwan mempertanyaan klaim SBY tersebut.
Read more...
Jumat, 12 Juli 2013

Indonesia Akui Batasi Kebebasan Berekspresi di Papua

0 komentar
Penangkapan Aktivis Papua
Jenewa,- Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB  (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan Indonesia berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia. Demikian siaran pers bersama Fransiskan International, Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua (ICP), Imparsial, Kontras, Tapol, dan West Papua Network pada hari Kamis (11/7).

OHCHR menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia. Karena tidak ada mekanisme yang efektif yang tersedia untuk menahan anggota militer dengan akuntabel, Komite melihat kembali kejadian pelanggaran dengan kemungkinan Indonesia sampai mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan prosedur pengaduan yang efektif. Komite mengacu pada tingginya angka pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua selama dua tahun terakhir dan menyesalkan penggunaan kekerasan dalam membubarkan protes damai di Papua.

Poengky Indarti dari pemantau hak asasi manusia Imparsial mengatakan “diskusi tentang Papua di Komite HAM PBB menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Papua terus menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional.”

Sementara pengadilan militer Indonesia dalam banyak kasus tidak terbuka untuk umum dan dengan demikian kurang transparan, kurang adil, dan independen, delegasi pemerintah Indonesia dengan salah menyatakan kepada Komite bahwa pengadilan ini umumnya dapat diakses oleh publik. Indria Fernida dari Tapol di London terkejut melihat tingkat penolakan kekurangan kelembagaan yang melanggengkan budaya impunitas di Indonesia.

“Korban kecewa dengan kegagalan Pengadilan HAM di Papua dan sangat membutuhkan mekanisme pengaduan yang efektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh militer,” kata Indria Fernida.

OHCHR menekankan bahwa pengadilan penahanan anggota militer yang bertanggung jawab harus terbuka, adil, transparan dan akuntabel. LSM yang menghadiri peninjauan mengharapkan OHCHR memberikan rekomendasi yang kuat kepada pemerintah untuk meninjau UU Pengadilan Militer.

Delegasi Pemerintah menyatakan kepada OHCHR bahwa media lokal di Papua bebas untuk mempublikasikan berita. Sementara itu, kasus intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap wartawan lokal di Papua terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat internasional harus menyaksikan pembunuhan di luar hukum jurnalis Ardiansyah Matrais dan serangan kekerasan terhadap jurnalis Banjir Ambarita.

Dalam penilaiannya, OHCHR juga menyesalkan situasi kebebasan berekspresi dan masalah tahanan politik di Papua. Letnan Jenderal purnawirawan Bambang Darmono, kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), sebagai anggota delegasi pemerintah menanggapi bahwa kebebasan berekspresi tidak mutlak.

Delegasi pemerintah menyatakan posisinya bahwa Filep Karma, Kimanus Wenda, dan tahanan lainnya sah dipenjara karena ekspresi mereka bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Menurut delegasi, pemerintah Indonesia akan terus menghentikan ekspresi damai pandangan politik yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia dengan cara tuntutan pidana. Delegasi melihat pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Budi Tjahjono dari Fransiskan International khawatir bahwa ini menyiratkan sebuah perpanjangan dari pendekatan keamanan yang merugikan di Papua.

Read more...
Jumat, 14 Juni 2013

Human rights-based housing policy urgent in Indonesia

0 komentar
Raquel Rolnik: (Antara)By 2025, Indonesia’s urban population will likely reach 220 million. While the number of urban poor is expected to increase from the current level of 50 to 70 percent by 2030, the state housing policy has yet to address the issue of the urban poor. UN special rapporteur on adequate housing Raquel Rolnik, who was in Indonesia between May 30 and June 11, talked to The Jakarta Post’s Ida Indawati Khouw on the retrogressive impact of the current development policies.

Question: Pundits and activists have criticized the country’s development policies as being unfavorable toward the poor and marginalized groups, yet the government and private entities seem deaf to the criticisms. What is their problem?

Answer: The main narrative of the government regards the urban poor [those living in informal settlements, working in the informal sector] as illegal not deserving of attention. Another narrative puts the blame on migration. [The authorities say] we should stop migration because it is impossible to provide adequate housing for the influx.

Those narratives are very discriminatory. Migrants and non-migrants are equally Indonesian. People would not migrate if there was no need to do it.

Despite the fact that nearly one in four urban residents has migrated from rural areas during their lifetime, many are still without identity cards and do not receive any public services.

Migrants are particularly vulnerable to the consequences of forced evictions. In the absence of ID cards, they are denied compensation or relocation [in many cases back to their place of origin]. Given the concentration of economic and employment opportunities in urban centers this solution is not sustainable,

Migrants are the engine of economic growth; they have transformed this country.

Discrimination is rife toward people living in places like riverbanks or railways. We have to take into consideration that nobody lives there as a matter of choice. We need to overcome the ways in which we see these problems.

It is common to see authorities turn to eviction-base development when dealing with slum improvement. Do you think this is a reflection of simple-minded officials?

No. The issue is what and who is urban development for? If you believe development should be for everyone, then you treat these issues in a different way. It is the obligation of the state to prioritize vulnerable and marginalized groups. It is time for Indonesia to come in line with human rights in this respect.

Forced evictions are a gross violation of human rights. Mass forced evictions may only be carried out under exceptional circumstances and in full accordance with international human rights law, which includes the obligation to provide full information on the purpose of the evictions; legal remedies and legal aid to those who are in need of seeking redress from courts.

A myriad of national, provincial and municipal laws and regulations allows local government to conduct evictions. Although the settlements are branded as “illegal squatting”, this term is misleading, for the derogatory term obscures the fact that the occupation took place with permission and/or tolerance from the state.

This eviction approach is a regression because the people are worse-off than before.

What about the kampung development program?


According to official estimates, 80 percent of housing development in Indonesia has been constructed through informal household based systems including self-help housing. While most houses produced by real estate corporations are targeted for speculative investments by the upper 10 percent of urban population.

I am concerned that as urban land becomes scarce and the prices skyrocket, innercity kampungs face the threat of powerful economic forces. The innercity kampung is an intrinsic part of urban history, central to the cultural and social fabric of society.

The government should service these kampungs with adequate infrastructure and public services, including redevelopment when required.

An important aspect in securing the existence of the kampung is ensuring a strong degree of security of tenure. [Spatial] planning should declare very clearly that the informal segment should be there forever and can be upgraded in accordance the right to adequate housing.

What will you say after assessing the issue of urban development here?

My report [to be presented to the Human Rights Council in March 2014] will be a kind of warning, saying: look, if we don’t address this it can become the source of conflict.

According to one study, 65 percent of administrative court cases involve land disputes, at the Law and Human Rights Ministry it is two out of three complaints and one of the top five complaints at the Ombudsman.

The coming years present a window of opportunity for Indonesia, which means either go radically in one direction and then have the problem of land conflict and housing or go in another direction toward a better future.

Read more...
Minggu, 09 Juni 2013

The idea of ​​the Presiden SBY, the Special Autonomy of Papua Plus Unconstitutional

0 komentar
SBY
Jayapura, HolandNews,-- Plan of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Governor of Papua Luke Enembe encourage the birth of Special Autonomy for Papua Plus spark controversial.Papuans see the idea is more a political move very embarrassing shambles and unconstitutional. 

The idea is clearly injure the 1945 Constitution, particularly Article 5 Paragraph (1), Article 18, Article 18A, Article 18B, Section 20, Paragraph (1) and paragraph (5), Article 21 Paragraph (1), Article 26 and Article 28.The idea has violated the mandate of MPR RI No. XV/MPR/1988, Decree No. III/MPR/2000, Decree No. IV/MPR/2000, Ketetepan MPR No. V/MPR/2000 and also Decree No. VIII / MPR / in 2000.It is said Executive Director LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy to SP, Monday (10/6) morning.

 According to Yan, the fifth The Act is the legal basis of birth to the policy on Special Autonomy for Papua Province.Therefore, the desire of the President and the Governor Enembe form a real plus as Autonomy Act (Act) the Government of Papua is unconstitutional.Why unconstitutional? Yan said, state officials have violated the rights of the Papuan people to conduct a thorough assessment of the conduct of the Special Autonomy under Article 67, Article 77, and Article 78 of Law No. 21 Year 2001 on Special Autonomy for Papua Province

."I invite all the people of Papua to immediately take legal action by filing a class action lawsuit and preparing legal action to the Constitutional Court against the Government of Papua New Law is being designed at this time," said Winning International Award in the Field of Human Rights "John Humphrey Freedom Award" from Canada in 2005. 

Therefore it is very wise if Cenderawasih University and University of Papua immediately make academic studies on policy perumusaan Autonomy Plus plan is none other than the Papuan government legislation.The Right FormulaMeanwhile, the Governor of Papua Province, Luke Enembe the closure of the Special Meeting (Rakerdasus) in the Office of the Governor Dock II some time ago, said the Special Autonomy Plus is the right formula in managing a comprehensive and integrated Papua."The struggle that we do this is an exact formula in managing a comprehensive and integrated Papua.  

We all have to believe that the formula SAF SAF Plus or extended or Papuan Government Bill, that's what we have to do, "he said.According to the Governor Enembe, Autonomy Plus is an admission of the state to the Papuan children, to manage special government unit.Otsus Plus is a country that already contained the promise of Article 18 Constitution-1945. 

Where 12 years have passed with the Papua Special Autonomy, sheet by sheet, SAF has provided a positive change for Papua.He continued, changes in Law No. 21 of 2001 was conducted in order to fix various vulnerabilities associated with the concept of decentralization policies in the Unitary Republic of Indonesia, to develop and provide broad authority to the government and people of Papua and aspirations to process, dinamiki development, governance and culture in Papua in concept of asymmetrical autonomy in the Homeland.In addition, give positive and constructive direction and reduce ambiguity setting authority in Law No. 21 of 2001.According to him, the vagueness influential in many aspects of local governance, improve public services, create effective local governance and productive.

 "With the Special Autonomy Plus will create better public services, wealth creation and enforcement of fundamental rights of the people of Papua," said Governor Enembe.Basic ideas of Autonomy Plus, he added, is the implementation of a forward thinking asymmetrical autonomy. 
"That the legislative framework of regional autonomy in Indonesia's diverse provincial level can not be linear only wear one kind of government legislation Sar," he said.
Read more...
Sabtu, 08 Juni 2013

S.Sofyan Yoman : Church Can not Pressed with a money

0 komentar
Shurch Leaders S.Sofyan Yoman
Holand News Wamena - Chairman of the Fellowship of Baptist Churches in Papua (PGBP), Pdt. Socratez Duma said Sofyan Yoman, Papua Baptist Church has three main principles, namely, independence, autonomy, and independence by.

"Baptist Church also has Severabilityprinciple between church and state, so we have absolutely no relationship with the government and the country."

It was announced Yoman when giving information to journalists, at Zion Baptist Church Building, Wamena, Papua

Yoman just wonder if the Church was asked by the government to enroll in the Department of Religion, or at the National and Political Unity Agency (Kesbangpol).

"How could the government would set the Church founded by God himself on solid rock, it's a big mistake, and the people be damned if the church play," he said in a hard tone.

Yoman who has served as Chairman of the Fellowship Baptist Church of Papua during the two periods is confirmed, the Church must do the change of the system state is oppressive and discriminatory, in a spirit of partnership.

It is said, if the partners said the government, then it should be obvious, because the church is usually subdued after being given money by the government billions.

"For Baptists, if you want money, go ahead, if not also do, because the Baptist church has never received money from the SAF to the present government," he said.

However, Yoman also said that, if there is a person on behalf of the Chairman of the Synod of the Baptist Church and received money from the government, that's fine, because he was as Chairman of the Synod PGBP legitimate SAF never received funding from the government.

"You see thousands of people who were present at this time, it is the people of God, I want to say that the church could not ditundukan with billions of dollars of money, the church must make a change-the change to the system that oppresses the country," he concluded.

There is a separation of church and government insolence, the mission of his ministry, the Church is not biased and are regulated by the State government, the church became jutru steering and guiding morality that the government has in serving the community.

Read more...
Kamis, 06 Juni 2013

Police, Separatists Clash on 50th Anniversary of Integration of Papua

0 komentar
Residents raised pro-independence flags across the province

Papuan
Jayapura & Sorong. The Indonesian government’s celebration of the 50th anniversary of the integration of Papua on Wednesday was overshadowed by pro-independence flags being raised across the region and reports of a deadly shooting of separatist activists by police.

Police allegedly killed two activists and arrested six others after reporters witnessed them raising the Free Papua Organization’s Morning Star flag on Jalan Raya Adibay, Biak, on Wednesday morning.
“There is information that two people were shot, but we’re still investigating it by gathering information from officers who detained them,” Papua Police spokesman Sr. Comr. I Gede Sumerta Jaya said on Wednesday.

The spokesman denied that residents hoisted the flag, instead saying that police were called in to break up a mob that was provoking local residents.

“There was no Morning Star [flag] hoisting in Biak, only dozens of people making speeches,” Sumerta said.

The spokesman said that when police tried to break up the gathering, members clashed with the officers and tried to steal their weapons. Police detained six of them, Sumerta said, adding that a firearm, arrows and machetes were confiscated.

The pro-independence flag was raised repeatedly across the two provinces comprising the Papua region  on Wednesday. In Fakfak, West Papua province, police hauled down a Morning Star flag raised at a pre-dawn ceremony at a local school.

In Papua province the National Liberation Army of the Free Papua Organization (TPN-OPM) raised the Morning Star flag at a pre-dawn event in Kemtumilena hamlet, Jayapura district.

Flag raisings were also conducted at other settlements in the province, including Bukisi and Demta.
Western New Guinea came under interim Indonesian administration in accordance with the UN-ratified New York Agreement on 1 May 1963, a date celebrated yesterday by the Indonesian government with a ceremony led by Papua Armed Forces chief Maj. Gen. Christian Zebua in Sorong.

Full integration with Indonesia was completed in 1969 through the  controversial “Act of Free Choice” vote which was restricted to 1025 men selected by the Indonesian military, rather than open to all adults, as the UN mandate specified.

The government has come under sustained criticism of its handling of development and security in the region over the intervening 50 years.

In a meeting with Papua Governor Lukas Enembe and other officials on Monday, President Susilo Bambang Yudhoyono introduced new policy proposal to calm the two restive Papuan provinces.

The region’s status would be upgraded to “Special Autonomy Plus” by August, the president said, without detailing what this would entail and how existing laws would be brought into line.

Yudhoyono said he planned to seek the input of local residents and other stakeholders in drafting the revision, which would likely require ratification by the House of Representatives.

Doubts linger on how effective the government’s newest attempt to secure welfare for Papua and West Papua will be.

Based on the data from the Center Statistics Agency (BPS), 27 percent of people in West Papua and 30 percent of people in Papua live below the poverty line.

The government has already disbursed around Rp 40 trillion ($4.12 billion) to the provinces since 2001, but violence, security concerns and poverty remain the norm.

This year, the central government gave the two provinces Rp 7 trillion. The Supreme Audit Agency (BPK) announced this week it plans to monitor the funds.

Poengky Indarti, the director of human rights organization Imparsial, told Suara Pembaruan on Wednesday that the problem in Papua was that policies were implemented from the top, without considering input from the residents. He said Papuans feel that their concerns are not heard for decisions that will effect their lives.

“Beside that, the most important thing is to punish the officials and elites in Papua who embezzled [regional budget funds], while punishing those who commit violence,” Poengky said.

Deputy Speaker of the House of Representatives Priyo Budi Santoso from Golkar Party said that he did not understand the president’s intentions .

“It was probably meant well, but the concept isn’t clear. How far should the Papuan autonomy extension go,” said Priyo.

“Implementation of the current Papuan special autonomy, and its consequences, aren’t fully comprehended by the government,” Priyo said on Tuesday, adding that the president was neglecting  to involve lawmakers in the special status revision.

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker Puan Maharani urged the government to provide a comprehensive solution for Papua, instead of addressing each problem separately.


Read more...
Selasa, 04 Juni 2013

Apa Dasar Hukum Otsus Plus di Papua

0 komentar
Thaha: Grasi  Tapol/Napol Papua  Merdeka tak Pernah Diinisiasi dengan Bena

Sekjen PDP Thaha Alhamid
Jayapura HoldNews.- Kebijakan Otsus Plus yang diusung Gubernur dan Wagub Papua  Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN), diantaranya, pemberian  grasi atau pengampunan  dari  Presiden SBY  kepada  sekitar  40-50  Tapol-Napol Papua merdeka   yang masih menjalani hukum di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Tanah  Air menuai kritik  pedas  dari Sekjen Dewan Presidium Papua/PDP Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi  Bintang Papua  via  Email  Rabu (29/5) malam. 

Dikatakan Thaha Alhamid,    Otsus  yang berlaku di Tanah Papua sejak 2001, adalah desentralisasi asimetris berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001.  Sesuai amanah UU itu sendiri, setiap perubahannya mesti dilakukan atas usul rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.

“Nah, kalau sekarang ada lebel Otsus Plus, pertanyaan kita kebijakan ini dasar hukumnya, apa?   Undang-Undang atau sekedar mengikuti selera politik saja. Negara ini, tidak diboleh dikelola berdasarkan selera orang per orang atau kelompok politik tertentu, tapi harus berdasarkan hukum,” tegas Thaha Alhamid.  

Pertama, menurut Thaha Alhamid, Pemerintah harus menjelaskan kepada   masyarakat, apa dasar hukum munculnya Otsus Plus itu. Kapan usul perubahan dilakukan, rakyat Papua terlibat atau tidak? serta apa saja yang menjadi substansi dari Otsus Plus itu ?

“Kalau pijat plus-plus, saya kira banyak orang tahu, apa suguhan substansinya, lalu bagaimana dengan Otsus Plus ini. Jujur, Kita dengar kata Otsus Plus ini baru sebatas dari media dan retorika politik saja. substansinya kita masih buta,” tukasnya.

Memang, adalah fakta bahwa tahun 2008, tambah  Thaha Alhamid,  sesungguhnya Pemerintah sudah merubah UU Otsus ini dengan keluarnya Perpu No 1 Tahun 2008. Lalu muncul Inpres Nomor 5 Tahun  2007 tentang percepatan pembangunan Papua  yang terkapar sebelum berjalan, muncul kemudian Unit  Percepatan Pembangunan Papua  dan Papua Barat  (UP4B)  sebagai intervensi kebijakan percepatan, karena pemerintah sadar betapa Otsus belum efektif menjawab masalah Papua.
“Nah kalau sekarang tiba-tiba ada Otsus Plus, jelas ini langkah politik yang bikin rakyat bingung dan bertanya tanya. Tugas Pemerintah adalah menjelaskan arah serta substansi dari kebijakan plus ini,” ujar dia.

Kedua,  Tapol/Napol  Filep Karma Cs menolak grasi yang ditawarkan. Pihaknya  merasa penolakan ini sangat masuk akal, terutama karena tidak pernah diinisiasi dengan benar. Tahun 1999, Pemerintah Pusat waktu itu mengeluarkan pembebasan seluruh Tapol-Napol Papua. Itu berdasarkan tuntutan rakyat Papua, bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa komunikasi politik yang bermartabat.

“Bagi kawan-kawan, grasi itu adalah pengampunan. Artinya, sesorang mengaku bersalah, diadili dan dihukum lalu karena belas kasihan Presiden SBY mereka lalu diberi grasi atau pengampunan,”  tutut Thaha Alhamid.

“Ini memang hak prerogatif Presiden, tapi kan ada mekanismenya. Saya rasa ini, salah satu ganjalan  psiko-politiknya. Para ahli hukum dan pengacara di Papua, saya rasa lebih kompeten mengelola soal ini.  Kita harus membiasakan diri, menyerahkan suatu pekerjaan kepada ahlinya. Sebab kita ini bukan kunci Inggris yang bisa buka semua mur dan baut.”

Ketiga, Pemerintah harus lebih membuka diri, kalau mau memberi nilai plus kepada Otsus Papua, Kenapa tidak buka pintu dialog saja? “Toh selama ini, dialog sudah menjadi point tuntutan rakyat. Jalan ini malah berpotensi menjawab berbagai soal dan jauh lebih elegan,” ujarnya

Sumber: Bintang Papua
Read more...

90 Persen Pembangunan Mesjid Di Papua Tanpa Ijin, Segera Godok Perdasus

1 komentar
Salah satu Mesjid di Wamena Papua
Holandia News,-- Tidak ada intoleransi atas Muslim minoritas di Papua. Bahkan, sekitar 90 persen masjid di Papua tidak ada ijin tetapi tidak dilarang dan tidak disegel.

Pernyataan itu disampaikan Ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Prof Hamka Haq melalui akun Twitter @hamkahaq. "Setahu saya, tak ada intoleransi atas Muslim minoritas di Papua, 90% masjid tak ada izinnya, tak dilarang dan tak disegel," tulis @hamkahaq.

Tak hanya itu, bahkan @hamkahaq menulis: "Saya pulang balik Papua sejak tahun 1982 sampai sekarang, selama ORBA, masjid dibangun seenaknya, tak satupun berani nolak."

Kicauan Hamka Haq itu menjadi jawaban dari pernyataan putri mantan Presiden Abdurrahmah Wahid, Anita Wahid. "Intoleransi tidak hanya terjadi pada non-Muslim. Di beberapa daerah pun ketika Islam adalah minoritas, terjadi juga kasus intoleransi terhadap Muslim," kata Anisa Wahid melalui akun Twitter ‏@AnitaWahid.

@hamkahaq menambahkan kesaksiannya. "Masjd Raya Serui dan Jayapura tempat aktifitas saya dulu, dibangun tanpa harus ada izin dari warga Kristen sekitar. Rupanya orang Papua lebih beradab dan lebih sadar berbangsa ketimbang orang-orang yang suka rusak/segel gereja di Jawa Barat" tulis @hamkahaq.

Kicauan Anita Wahid maupun Hamka Haq itu masih terkait pro-kontra pemberian penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan  untuk SBY itu diberikan langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger  dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier, di New York, Kamis
Pernyataan itu disampaikan Ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Prof Hamka Haq melalui akun Twitter @hamkahaq. "Setahu saya, tak ada intoleransi atas Muslim minoritas di Papua, 90% masjid tak ada izinnya, tak dilarang dan tak disegel," tulis @hamkahaq.

Tak hanya itu, bahkan @hamkahaq menulis: "Saya pulang balik Papua sejak tahun 1982 sampai sekarang, selama ORBA, masjid dibangun seenaknya, tak satupun berani nolak."

Kicauan Hamka Haq itu menjadi jawaban dari pernyataan putri mantan Presiden Abdurrahmah Wahid, Anita Wahid. "Intoleransi tidak hanya terjadi pada non-Muslim. Di beberapa daerah pun ketika Islam adalah minoritas, terjadi juga kasus intoleransi terhadap Muslim," kata Anisa Wahid melalui akun Twitter ‏@AnitaWahid.

@hamkahaq menambahkan kesaksiannya. "Masjd Raya Serui dan Jayapura tempat aktifitas saya dulu, dibangun tanpa harus ada izin dari warga Kristen sekitar. Rupanya orang Papua lebih beradab dan lebih sadar berbangsa ketimbang orang-orang yang suka rusak/segel gereja di Jawa Barat" tulis @hamkahaq.

Kicauan Anita Wahid maupun Hamka Haq itu masih terkait pro-kontra pemberian penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan  untuk SBY itu diberikan langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger  dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier, di New York, Kamis
Read more about Akun by www.itoday.co.id
Read more...
Senin, 03 Juni 2013

Soal Papua, Politisi PDIP Sarankan Pemerintah Meniru Cara Israel

0 komentar
ISRAEL membuat iklan berisi propaganda yang membenarkan aksi pendudukannya ke Palestina. Cara yang sama dapat dilakukan Kementerian Luar Negeri RI untuk mengalahkan opini kalangan separatis Papua.


Heri Akhmadi
Senayan – Pemerintah perlu meluruskan berbagai isu miring soal Papua yang diembuskan kelompok separatis. Kementerian Luar Negeri RI dapat menggunakan iklan dan publikasi lainnya untuk memenangi opini.

Anggota Komisi I DPR Heri Akhmadi mengatakan, masyarakat di dalam maupun luar negeri selama ini mendapatkan informasi sepotong-sepotong soal Papua. Mestinya pemerintah menggaungkan informasi yang utuh supaya masyarakat memiliki pandangan obyektif.
 "Saya kira model iklan yang dikeluarkan Kemenlu Israel sangat bagus. Mungkin bisa kita ambil sebagai contoh untuk menjelaskan posisi Indonesia yang selama ini tidak jelas - Heri Akhmadi"
"Buatlah iklan yang menjelaskan posisi Indonesia terutama terkait masalah penentuan pendapat rakyat, pelurusan sejarah, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Perlu dialokasikan dana khusus untuk itu," ujar Heri Akhmadi dalam rapat kerja dengan Menlu Marty Natalegawa di Komisi I, Senin (3/6).

Heri mencontohkan tindakan Kementerian Luar Negeri Israel tentang aksi pemerintahnya. Mereka membuat berbagai iklan yang mencoba menjelaskan arti pendudukan Israel terhadap Palestina. Propaganda itu efektif mempengaruhi opini masyarakat negara lain untuk mendukung Israel.

"Saya kira model iklan yang dikeluarkan Kemenlu Israel sangat bagus. Mungkin bisa kita ambil sebagai contoh untuk menjelaskan posisi Indonesia yang selama ini tidak jelas," kata politisi PDIP ini.

Iklan dari Kemenlu RI, kata Heri, bisa berisi informasi yang berimbang dan faktual soal Papua. "Soalnya, informasi yang ada terkait Papua saat ini umumnya bernada menyudutkan atau merugikan Indonesia karena yang bikin kelompok separatis," katanya.



Read more...

Pro-independence prisoners jailed in Papua reject Indonesia's proposed amnesty plan

0 komentar
JAKARTA, Indonesia - Dozens of political prisoners convicted of treason in Indonesia's easternmost Papua province say they'll reject a proposed plan to be freed under a government amnesty program, arguing that leaving jail would amount to admitting guilt for crimes they didn't commit.

Twenty-six Papuan political prisoners currently jailed at Abepura prison near Jayapura, Papua's capital, signed a letter last week refusing to accept the amnesty if it's offered. The plan was proposed in late April by the governor, local lawmakers and other organizations in the province to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Papua Consultative Assembly chairman Timothius Murib said Monday. However, the amnesty has so far not been offered.

The proposal was part of "special autonomy plus" conditions put forward for the restive provinces of Papua and West Papua to mark the 50th anniversary of the integration of Papua into Indonesia this year.

The prisoners' letter was sent to Yudhoyono's office Friday and copied to several foreign diplomats in Jakarta, said Agus Kosay, a pro-independence activist.

"They believe what they are fighting for is the truth," he said. "If they accept the clemency, it means they admit that they are guilty."
Filep Karma, 54, a prominent political prisoner who has served eight years of a 15-year treason sentence for raising the Morning Star flag, a symbol of the banned Free Papua Movement, was among the convicts who signed the letter.

Karma himself has rejected the government's annual program to reduce his jail term several times.
In a copy of the letter sent by email to the media, the prisoners explained that they have been jailed for defending Papua's dignity, and said they plan to continue their struggle to save it from discrimination, marginalization and ethnic extinction.

"We reject the government of Indonesia's plan to give us clemency," the letter said. "We don't need to be freed from jail, but we need and demand the freedom of Papua from Indonesian annexation."

Indonesia is highly sensitive to the separatist struggles in Papua, a former Dutch colony taken over in May 1, 1963. The government restricts visits by human rights workers and journalists, and pro-independence activists have been given lengthy prison terms for peacefully expressing their views, organizing rallies or for simply raising separatist flags.

Justice and Human Rights Ministry spokesman Goncang Raharjo said Monday that he had not heard of any plan to grant amnesty to the political prisoners.

"Amnesty is the full right of the president, but it should go through a long process," Raharjo said, adding that it involves input from the Supreme Court and the parliament.

However, after meeting with Yudhoyono in Jakarta, the capital, the president indicated he was open to the idea, Murib said.

In 2010, two political prisoners were freed after Yudhoyono granted them clemency. They were jailed for raising the banned flag and involvement in a violent pro-independence rally.

Though Indonesia's sovereignty over Papua was formalized in 1969 through a stage-managed vote, a small, poorly armed separatist movement has battled for independence ever since

Read more...

Indonesia’s Worst Mining Disaster Raises Questions for Freeport Mine

0 komentar

Holandia News,-- World copper prices have been propped up by a halt in production at the world’s second largest copper mine after a fatal accident there on May 14. The Indonesian government has just told Freeport-McMoRan Copper and Gold that it cannot resume operations at its Grasberg mine complex high in the remote mountains of eastern Indonesia until an official investigation is completed into the collapse of a training cavern that killed 28 miners.

The cave-in at Big Gossan, the underground part of the Grasberg complex, was the country’s worst mining disaster. A truck driver died in an unrelated underground accident on May 31.

The inquiry into the May 14 disaster will likely take two months. Mining companies typically have up to four weeks-worth of stocks to cover supply interruptions, so the government’s decision raises questions about how long the company can continue to supply its customers.
During a strike at the mine in 2011, Freeport declared force majeure (letting it suspend contracted deliveries without penalty because of exceptional circumstances) after one month.

The company had halted all operations at Grasberg for two weeks after the first accident and had just restarted some limited work before this latest government order to shut down. At full production, Grasberg produces 220,000 metric tons of copper ore a day or about 1.5% of global copper mine output.

Only BHP Billiton’s Escondida mine in Chile operates on a bigger scale. Globally, stockpiles are at a decade high, and industry forecasts are for a small surplus of supply over demand this year. The world could get by for now without Grasberg’s output. The economic slowdown in China, the world’s largest copper consumer, accounting for 40% of global demand, has come at an opportune time.

Freeport’s senior managers, no doubt, would prefer to be devoting their time to digesting two big energy acquisitions, of Plains Exploration and McMoRan Exploration, and executing their plans to double Grasberg’s output. Freeport wants to turn the mine into the world’s biggest underground mining complex once its open-pit mining, which accounts for two-thirds of current production — the pit is a mile-wide crater — stops as planned in 2016. As well as copper, the mine holds the world’s largest gold reserves.

An even longer term question is what impact the accident may have on Freeport’s negotiations to extend its contract with the Indonesian government beyond 2021. There have been long simmering local concerns that the country does not benefit sufficiently from the extraction of its natural resources.

The Grasberg operation has been bit with periodic violent attacks. These have intermingled with long-standing demands for self-determination from the local Papuan population who want independence from Jakarta. It is similar to what has happened in Nigeria’s Niger delta over that country’s oil wealth, in that respect, if on a much smaller scale. Eleven Grasberg workers died in clashes with authorities during a strike in 2011 for better wages. 
 
There is also a possibility, if a remote one, that the question of mine safety in developing nations could catch the public imagination in rich countries in the same way that manufacturing sweatshop conditions did after the collapse of a building housing several textile factories in Bangladesh and the suicides at Foxconn’s iPad- and iPhone-making plants in China. Even before the May 14 disaster, 11 Freeport workers had died in landslides at the open-pit mine since 2003. The workers’ union, which represents 18,000 of the 24,000 workers at Grasberg, has said its members will not return to work until the accident inquiry is complete and safety standards improved.

Nor is the issue an open and shut one for the government. It owns 9% of Freeport Indonesia, the Freeport-McMoRan subsidiary that operates Grasberg. Mining accounts for 12% of Indonesia’s economy.

Get Short, Timely Updates - Follow us on Twitter: http://twitter.com/JoyoIndoNews - @JoyoIndoNews and join us on Facebook: http://facebook.com/JoyoNews
Read more...
Minggu, 02 Juni 2013

Ini Dia Pilot Pertama Perempuan Asli Papua

0 komentar
Cary Kayame (baju Putih)
Carolina Cory Kayame disambut peluk cium dan tangis haru begitu keluar dari pesawat Cesna Caravan PK ICY yang mendarat mulus di Bandara Paniai, Papua, 6 Mei. Cory adalah pilot yang menerbangkan pesawat tersebut dari Bandara Nabire. Dia tercatat sebagai perempuan asli Papua pertama yang berhasil menjadi pilot.

Gamel Abdel Naser, Paniai

TIDAK ada lambaian tangan dari Hengky Kayame saat melepas putrinya, Carolina Cory Kayame, di Bandara Nabire, Papua, 6 Mei. Cory akan terbang ke Paniai. Kali ini, dia bukan terbang sebagai penumpang, melainkan sebagai pilot pesawat Cesna Caravan PK ICY.

Pesawat yang diterbangkan Cory itu mendarat mulus di Bandara Paniai pukul 07.27 WIT. Puluhan perempuan berpakaian adat Paniai spontan berhamburan ke arah pesawat. Mereka menyambut Cory dengan tangis haru.

Ya, dia telah membanggakan warga Papua. Carolina Cory Kayame, anak kedua di antara empat bersaudara putra Hengky Kayame dan Januaria Gobay tersebut tercatat sebagai perempuan pertama Papua yang menjadi pilot.

“Jujur, saya tidak tahu harus berkata apa ketika mereka memeluk saya menjelang take off. Mereka seperti terharu melihat ada wanita Paniai menjadi pilot. Saya bahagia sekali,” katanya.

Dia meyakini, saat dilahirkan, manusia memiliki kecerdasan yang diberikan sang pencipta. Tinggal bagaimana manusia itu mengolah kecerdasan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan sesama. Terkadang, orang merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan, sehingga niat untuk berusaha menjadi tertahan.

Cory menunjukkan bahwa semua bisa dilakukan asal dibarengi keseriusan. “Saya yakin, jika ada niat baik di hati, Tuhan pasti menolong,” ujarnya.

Perempuan kelahiran 14 Juli 1986 di Wamena itu menapaki jalan panjang sejak belajar di SD Santo Yusuf, Wamena. Selama dua tahun, Cory harus menjalani kelas III di SD Negeri Inpres Hedam Abepura. Dia lalu masuk SMP Santo Paulus Padang Bulan dan SMUN 1 Jayapura. Setelah setahun di SMU 1 Jayapura, dirinya melanjutkan kelas II dan kelas III SMA di Australia.

Setelah lulus SMA di Australia pada 2006, Cory mengikuti kursus bahasa Inggris selama enam bulan. Setahun kemudian, pada 2007, dia diterima di sekolah penerbangan di Lilydale, Australia, dengan tempat training di MAF (mission aviation fellowship). Di tempat itu, dirinya belajar flight training pada 2007-2009.

Akhirnya, setelah mengikuti program teknik mesin selama setahun, Cory bisa mengikuti program test flight pada 2011. “Saya memulai dari pesawat kecil jenis Cesna 172, Cesna 256, dan Cheroke selama training. Sekarang saya sudah menyelesaikan semua program studi, tinggal bagaimana mengabdi,” tegasnya.

Menurut Hengky, Cory kecil takut terbang dengan pesawat. “Jika ada guncangan kecil saja, dia pasti menjerit dan memeluk erat pinggang ibunya,” tuturnya.

Niat menjadi pilot muncul sejak Cory duduk di bangku SMA. Tiap kali pulang kampung ke Paniai atau Wamena, dalam benaknya, terekam sulitnya warga bepergian. Kondisi alam memaksa warga untuk menggunakan pesawat. Padahal, ongkos naik pesawat sulit dijangkau kebanyakan warga yang hanya petani.

Pilot perempuan itu membayangkan bila ada warga yang sakit dan tidak bisa dirujuk hanya karena tidak punya uang untuk naik pesawat. “Saya tidak pernah berpikir akan jadi pilot. Tapi, setelah melihat kondisi Papua yang sulit dan terisolasi, saya berpikir tentang sesuatu yang bisa saya buat. Saya bersyukur orang tua mendukung,” paparnya.

Cory percaya jika dirinya bisa, perempuan lain di Papua juga pasti bisa. “Jangan berhenti bermimpi. Mulailah dengan mimpi dan berusaha. Jika saya bisa, yang lain pasti bisa,” ucapnya


Read more...
Kamis, 30 Mei 2013

KNPB: Senior army and police officers are responsible for recent killings in Puncak Jaya

0 komentar
hoto list KNPB
The secretary of the KNPB - National Committee for West Papua -, Ones Suhuniap has said that the governor of Papua, the chief of police and the commander of XVII Cenderawasih Military Command must all be held responsible for the mysterious killings that occurred in Puncak Jaya during the month of April.

'Mysterious disappearances and murders have again been happening in Puncak Jaya. Thirty people have disappeared. Eleven have been found of whom two were already dead. They also included two women and an SMU school pupil who had been raped. Two children ran away and were drowned in Yamo Canal."

The KNPB said that these senior officials must accept responsibility for the mysterious killings that have been occurring in Puncak Jaya and should do everything possible to find out who was responsible for these crimes.

The KNPB also called on the president of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, to immediately withdraw all troops, organic as well non-organic from Puncak Jaya.

A senior officer of the Cenderawasih military command, Lieut-Colonel Jansen Simandjuntak, was asked to confirm this report. In response he said: "Who committed those murders? I think we need firm evidence when accusing the TNI - the Indonesian Army - for being responsible for these murders.'"

He went on to say that if the bodies have been found, it is the duty of the police to carry out the investigation. He said that in cases that occurred in Wamena and Oksibil a short while ago, military officers were involved and the case had been taken to court. If need be, the men will be dismissed, he said.

"Two weeks ago, the military commander set up an investigation team for the Puncak Jaya case, but after investigation, it was decided that no TNI officer was involved.

Finally he said that if anyone feels dissatisfied with the results of these internal TNI investigations, his men will investigate the matter more thoroughly.
 
Translated by TAPOL - Orginal News : www.tabloidjubi.com
Read more...
Kamis, 23 Mei 2013

Kapolda Papua Diminta Mundur

0 komentar

JAKARTA - National Papua Solidarity (Napas) mengecam keras sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua. 

Koordinator Napas, Zely Ariane, mengatakan sejak 30 April hingga 22 Mei 2013 ini, telah terhadi serangkaian kekerasan yang masif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi hingga penahanan yang disertai penuiksaan di Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya.

Oleh karenanya, Zely melaporkan peristiwa tersebut ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

"Ini Kelanjutan dari minggu lalu kita ke Ombudsman. Kita ingin mengadukan Kapolda Papua, dan Kapolres Jayapura terhadap pelarangan aksi pada 1 mei dan 13 mei, termasuk pelarangan kegitan hari ini juga, 23 Mei," ungkap Zely kepada wartawan, di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2013).

Zely menambahkan, penanganan yang represif dari aksi-aksi di beberapa tempat di Jayapura dan penangkapan-penangkapan dinilai tidak sesuai prosedur, serta ada 28 orang yang masih ada di tahanan atas tuduhan yang dianggapnya mengekang kebebasan berekspresi, juga akan dilaporkan kepada Kompolnas.

"Kami ingin mengadukan ini ke Kompolnas, agar ada tindakan terhadap cara penanganan dan prosedur yang menjadi wewenang Kompolnas," tegasnya. 

Meskipun Kompolnas tidak berwenang untuk mecopot Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, namun, setidaknya pihaknya meminta pertanggungjawaban Tito terhadap warga sipil yang ditangkap, karena dari kronologis yang diketahui, mereka yang ditangkap ternyata tidak melanggar hukum.

"Kalau kami tegas, tindakan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, sehingga seharusnya memang harus diganti, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki pendekatan berbeda untuk menyelesaikan Papua," paparnya.

Dia menganggap kepemimpinan Tito selama ini di bumi cendrawasih tidak mencerminkan pendekatan yang soft untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Memang kalau bentuk arogansi tidak terlalu kongkrit, tapi sebetulnya tidak ada kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan yang lebih pro perdamaian. Kalau terus represif, maka ini bisa bertambah buruk," tutupnya

Read more...

Labels

 
HOLANDIA NEWS © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here