ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)
West Papua Antara Hukum Internasional
Kantor OPM Inggris Indonesia Protes
Tahanan Politik Papua
Tuntutan Kemerdekaan Rakyat Papua
West Papua Sebuah Pelanggaran Hukum Internasional
Indonesia Klaim terhadap kedaulatan atas Papua Barat bersandar pada dasar hukum yang tidak sehat dan Manipulasi Fakta...More
Terkait Kantor OPM Indonesia Belajar Dulu Sistem Pemerintah Inggris
Negara tidak harus protes dan menyampaikan keberatan secara keras kepada negara tertentu jika belum memahami sistem kenegaraan yang di anut setiap negara di duniaMore
Bebaskan Tahanan Politik Papua Tanpa Syarat
UK based NGO TAPOL Forcefully challenges the Indonesian Government Repeated Assertion that the Country has no Political Prisoners...More
Rakyat Papua Tuntut Kemerdekaan
Dalam Berbagai Aksi Damai Rakyat Papua Tuntut Hak Politik dan Kemerdekaan...More
48 hour fundraising campaign: Empowering a brave West Papuan woman to tell her story
Categories :
Activist . Indenpendence . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Konflik Papua . West Papua . Women
ARC Fellow, Discovery Early Career Researcher (2014-2017)
Jailed Journos In West Papua Front Court On Day Of President's Inauguration
Categories :
Conflict . freedom of expression . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Journalism . Pasifik . West Papua
Two French journalists imprisoned for more than two months in the Indonesian province of West Papua with no charge are facing court today, on the same day of the inauguration of the incoming President Joko
Widodo.
West Papua – rest the violence against indigenous women. The second battle begins!
Categories :
Act of Free Choice . Human Rights . Indonesia Timur . Konflik Papua . United Nation . West Papua
![]() |
| Papua Activist Freedom/photo FWPN |
Mako Tabuni(shown in the photo dramatising disent on top of a vehicle at Abepura, 2011), was West Papua’s version of the another Melanesian and witty and iconic Simbu politician and Melanesia’s fearless leader, the late Iambakey Okuk.
The slain Papuan and Melanesian independence fighter used great political wit and abuse at the time to dispense his message across, by calculation, the invective a matter of life and death: ‘ In West Papua, the Indonesian flag and constitution has no meaning because there is no land, and its sovereignty does not include West Papua’.
Bucthar Tabuni Minta Jurnalis Asing Untuk Meliput Papua
Categories :
Bucthar Tabuni . Conflict . HAM . Human Rights . Indonesia . Indonesia Timur . Internasional . Journalism . West Papua political prisoners
![]() |
| Mako tabuni & Buctar Tabuni Memimpin Demo KNPB / photo list |
Hal ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk bertindak untuk mencegah kekerasan tersebut terhadap orang Papua Barat di masa depan dan memungkinkan mereka hak asasi manusia mereka, termasuk hak lama tertunda mereka untuk menentukan nasib sendiri “
Tentara Indonesia saat ini membakar desa-desa, membunuh ternak dan memaksa ribuan penduduk desa mengungsi bersembunyi di hutan di mana mereka menderita dalam kemiskinan.
Pada 6 Agustus, dua wartawan Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang telah berusaha untuk mendokumentasikan situasi darurat ini untuk Perancis / Jerman Channel TV Arte, ditangkap oleh polisi Indonesia. Mereka diancam dengan 5 tahun penjara dan denda $ 40.000 hanya karena mereka adalah wartawan yang beroperasi di Papua Barat. "
Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa dengan dukungan anda dan pemerintah anda maka, pemerintah Indonesia akhirnya akan membiarkan kebenaran diberitahu dan dunia akan bertindak untuk membiarkan orang-orang Papua Barat mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.Kata Buchtar Tabuni
Nasib Dua Wartawan Perancis di Papua Yang Tidak Diketahui
Categories :
Activist . Amnesty Internasional . Asia Pasifik . Conflict . Free West Papua . Freedom . Indonesia . Indonesia Timur . Journalism
Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dari Franco-Jerman Saluran TV Arte, telah dituduh pelaporan tanpa visa valid.
Para pembuat film dokumenter yang dengan visa turis ketika mereka ditahan di kota dataran tinggi Wamena, bersama dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia setempat.
Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan kepada Asia Pacific pasangan didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan bisa menghadapi hingga lima tahun penjara.
"Tuduhan menyalahgunakan visa turis mereka untuk melakukan pekerjaan jurnalistik," katanya.
"Polisi mengatakan bahwa mereka dicurigai berusaha untuk menarik perhatian internasional pada Papua, untuk meningkatkan pemberontakan di Papua."
Aktivis HAM: Pak Presiden Tolong, Tengok Papua
Categories :
Activist . HAM . Indonesia Timur . Nasional . President . SBY . West Papua political prisoners
"Ironisnya, justru makin menjauh dari penyelesaian. Jangankan untuk sekadar jalan menuju penegakan kebenaran dan keadilan, untuk mengakui ada peristiwa pelanggaran berat saja negara abai, apalagi menghukum pelakunya. Ada korban tapi tidak ada pelakunya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2013).
Sebagai contoh, kata Ridwan, kekerasan yang belakangan terjadi lagi di Papua. Menurut dia, di Papua sedang terjadi pembungkaman demokrasi sekaligus penghilangan HAM.
"Pembungkaman demokrasi terjadi sejak 6 November 2013 ketika Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua berdemonstrasi di depan MRP menolak Otsus plus Papua," ujar Ridwan.
Akibat aksi ini, kata Ridwan, 15 mahasiswa ditangkap dan empat di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.
"Selanjutnya 25 November, di area Kampus Universitas Cendrawasih, 16 aktivis KNPB ditangkap saat akan melakukan aksi damai. 26 November merespon penangkapan tersebut, mahasiwa berencana aksi kembali, namun sebelum aksi, mereka sudah kembali dibubarkan oleh polisi dari Polresta Jayapura," ungkap Ridwan.
Ridwan meminta SBY menengok kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Presiden SBY memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional di Istana Negara, Senin kemarin, dan mengklaim situasi HAM telah berubah dan membaik.
Menurut Ridwan, banyak korban dari demonstrans yang mengalami luka berat, teror, dan intimidasi.
"Pengebirian demokrasi juga terkena bagi para jurnalis yang sedang bertugas di lapangan, ini menyedihkan. Apakah Wajah HAM yang membaik di Indonesia terjadi juga di Papua Pak Presiden?," jelas Ridwan mempertanyaan klaim SBY tersebut.
Indonesia Akui Batasi Kebebasan Berekspresi di Papua
Categories :
Activis . Activist . Feedom . freedom of expression . HRWG . Indonesia Timur . Internasional . UN . UNHCR . West Papua
![]() |
| Penangkapan Aktivis Papua |
Human rights-based housing policy urgent in Indonesia
Categories :
Conflict . Human Rights . Indonesia Timur . Nasional . SBY . UN
Question: Pundits and activists have criticized the country’s development policies as being unfavorable toward the poor and marginalized groups, yet the government and private entities seem deaf to the criticisms. What is their problem?
Answer: The main narrative of the government regards the urban poor [those living in informal settlements, working in the informal sector] as illegal not deserving of attention. Another narrative puts the blame on migration. [The authorities say] we should stop migration because it is impossible to provide adequate housing for the influx.
Those narratives are very discriminatory. Migrants and non-migrants are equally Indonesian. People would not migrate if there was no need to do it.
Despite the fact that nearly one in four urban residents has migrated from rural areas during their lifetime, many are still without identity cards and do not receive any public services.
Migrants are particularly vulnerable to the consequences of forced evictions. In the absence of ID cards, they are denied compensation or relocation [in many cases back to their place of origin]. Given the concentration of economic and employment opportunities in urban centers this solution is not sustainable,
Migrants are the engine of economic growth; they have transformed this country.
Discrimination is rife toward people living in places like riverbanks or railways. We have to take into consideration that nobody lives there as a matter of choice. We need to overcome the ways in which we see these problems.
It is common to see authorities turn to eviction-base development when dealing with slum improvement. Do you think this is a reflection of simple-minded officials?
No. The issue is what and who is urban development for? If you believe development should be for everyone, then you treat these issues in a different way. It is the obligation of the state to prioritize vulnerable and marginalized groups. It is time for Indonesia to come in line with human rights in this respect.
Forced evictions are a gross violation of human rights. Mass forced evictions may only be carried out under exceptional circumstances and in full accordance with international human rights law, which includes the obligation to provide full information on the purpose of the evictions; legal remedies and legal aid to those who are in need of seeking redress from courts.
A myriad of national, provincial and municipal laws and regulations allows local government to conduct evictions. Although the settlements are branded as “illegal squatting”, this term is misleading, for the derogatory term obscures the fact that the occupation took place with permission and/or tolerance from the state.
This eviction approach is a regression because the people are worse-off than before.
What about the kampung development program?
According to official estimates, 80 percent of housing development in Indonesia has been constructed through informal household based systems including self-help housing. While most houses produced by real estate corporations are targeted for speculative investments by the upper 10 percent of urban population.
I am concerned that as urban land becomes scarce and the prices skyrocket, innercity kampungs face the threat of powerful economic forces. The innercity kampung is an intrinsic part of urban history, central to the cultural and social fabric of society.
The government should service these kampungs with adequate infrastructure and public services, including redevelopment when required.
An important aspect in securing the existence of the kampung is ensuring a strong degree of security of tenure. [Spatial] planning should declare very clearly that the informal segment should be there forever and can be upgraded in accordance the right to adequate housing.
What will you say after assessing the issue of urban development here?
My report [to be presented to the Human Rights Council in March 2014] will be a kind of warning, saying: look, if we don’t address this it can become the source of conflict.
According to one study, 65 percent of administrative court cases involve land disputes, at the Law and Human Rights Ministry it is two out of three complaints and one of the top five complaints at the Ombudsman.
The coming years present a window of opportunity for Indonesia, which means either go radically in one direction and then have the problem of land conflict and housing or go in another direction toward a better future.
The idea of the Presiden SBY, the Special Autonomy of Papua Plus Unconstitutional
Categories :
Enembe . Indonesia Timur . Nasional . Otsus . Papua . Politik . SBY . West Papua
![]() |
| SBY |
S.Sofyan Yoman : Church Can not Pressed with a money
Categories :
Agama . Gereja . Indonesia . Indonesia Timur . Nasional . Non-Discrimination . Shurch. Papua . West Papua
![]() |
| Shurch Leaders S.Sofyan Yoman |
"Baptist Church also has Severabilityprinciple between church and state, so we have absolutely no relationship with the government and the country."
It was announced Yoman when giving information to journalists, at Zion Baptist Church Building, Wamena, Papua
Yoman just wonder if the Church was asked by the government to enroll in the Department of Religion, or at the National and Political Unity Agency (Kesbangpol).
"How could the government would set the Church founded by God himself on solid rock, it's a big mistake, and the people be damned if the church play," he said in a hard tone.
Yoman who has served as Chairman of the Fellowship Baptist Church of Papua during the two periods is confirmed, the Church must do the change of the system state is oppressive and discriminatory, in a spirit of partnership.
It is said, if the partners said the government, then it should be obvious, because the church is usually subdued after being given money by the government billions.
"For Baptists, if you want money, go ahead, if not also do, because the Baptist church has never received money from the SAF to the present government," he said.
However, Yoman also said that, if there is a person on behalf of the Chairman of the Synod of the Baptist Church and received money from the government, that's fine, because he was as Chairman of the Synod PGBP legitimate SAF never received funding from the government.
"You see thousands of people who were present at this time, it is the people of God, I want to say that the church could not ditundukan with billions of dollars of money, the church must make a change-the change to the system that oppresses the country," he concluded.
There is a separation of church and government insolence, the mission of his ministry, the Church is not biased and are regulated by the State government, the church became jutru steering and guiding morality that the government has in serving the community.
Police, Separatists Clash on 50th Anniversary of Integration of Papua
Categories :
Indonesia Timur . Konflik Papua . Nasional . President . SBY . West Papua . West Papua political prisoners
![]() |
| Papuan |
Apa Dasar Hukum Otsus Plus di Papua
Categories :
HAM . Hukum . Indonesia . Indonesia Timur . Konflik Papua . Nasional . Otsus . Papua . Politik . West Papua
![]() |
| Sekjen PDP Thaha Alhamid |
Dikatakan Thaha Alhamid, Otsus yang berlaku di Tanah Papua sejak 2001, adalah desentralisasi asimetris berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001. Sesuai amanah UU itu sendiri, setiap perubahannya mesti dilakukan atas usul rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.
“Nah, kalau sekarang ada lebel Otsus Plus, pertanyaan kita kebijakan ini dasar hukumnya, apa? Undang-Undang atau sekedar mengikuti selera politik saja. Negara ini, tidak diboleh dikelola berdasarkan selera orang per orang atau kelompok politik tertentu, tapi harus berdasarkan hukum,” tegas Thaha Alhamid.
“Kalau pijat plus-plus, saya kira banyak orang tahu, apa suguhan substansinya, lalu bagaimana dengan Otsus Plus ini. Jujur, Kita dengar kata Otsus Plus ini baru sebatas dari media dan retorika politik saja. substansinya kita masih buta,” tukasnya.
Memang, adalah fakta bahwa tahun 2008, tambah Thaha Alhamid, sesungguhnya Pemerintah sudah merubah UU Otsus ini dengan keluarnya Perpu No 1 Tahun 2008. Lalu muncul Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua yang terkapar sebelum berjalan, muncul kemudian Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai intervensi kebijakan percepatan, karena pemerintah sadar betapa Otsus belum efektif menjawab masalah Papua.
“Nah kalau sekarang tiba-tiba ada Otsus Plus, jelas ini langkah politik yang bikin rakyat bingung dan bertanya tanya. Tugas Pemerintah adalah menjelaskan arah serta substansi dari kebijakan plus ini,” ujar dia.
Kedua, Tapol/Napol Filep Karma Cs menolak grasi yang ditawarkan. Pihaknya merasa penolakan ini sangat masuk akal, terutama karena tidak pernah diinisiasi dengan benar. Tahun 1999, Pemerintah Pusat waktu itu mengeluarkan pembebasan seluruh Tapol-Napol Papua. Itu berdasarkan tuntutan rakyat Papua, bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa komunikasi politik yang bermartabat.
“Bagi kawan-kawan, grasi itu adalah pengampunan. Artinya, sesorang mengaku bersalah, diadili dan dihukum lalu karena belas kasihan Presiden SBY mereka lalu diberi grasi atau pengampunan,” tutut Thaha Alhamid.
“Ini memang hak prerogatif Presiden, tapi kan ada mekanismenya. Saya rasa ini, salah satu ganjalan psiko-politiknya. Para ahli hukum dan pengacara di Papua, saya rasa lebih kompeten mengelola soal ini. Kita harus membiasakan diri, menyerahkan suatu pekerjaan kepada ahlinya. Sebab kita ini bukan kunci Inggris yang bisa buka semua mur dan baut.”
Ketiga, Pemerintah harus lebih membuka diri, kalau mau memberi nilai plus kepada Otsus Papua, Kenapa tidak buka pintu dialog saja? “Toh selama ini, dialog sudah menjadi point tuntutan rakyat. Jalan ini malah berpotensi menjawab berbagai soal dan jauh lebih elegan,” ujarnya
90 Persen Pembangunan Mesjid Di Papua Tanpa Ijin, Segera Godok Perdasus
Categories :
Agama . Gereja . Indonesia Timur . Masjid . Nasional . Papua . West Papua
![]() |
| Salah satu Mesjid di Wamena Papua |
Pernyataan itu disampaikan Ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Prof Hamka Haq melalui akun Twitter @hamkahaq. "Setahu saya, tak ada intoleransi atas Muslim minoritas di Papua, 90% masjid tak ada izinnya, tak dilarang dan tak disegel," tulis @hamkahaq.
Tak hanya itu, bahkan @hamkahaq menulis: "Saya pulang balik Papua sejak tahun 1982 sampai sekarang, selama ORBA, masjid dibangun seenaknya, tak satupun berani nolak."
Kicauan Hamka Haq itu menjadi jawaban dari pernyataan putri mantan Presiden Abdurrahmah Wahid, Anita Wahid. "Intoleransi tidak hanya terjadi pada non-Muslim. Di beberapa daerah pun ketika Islam adalah minoritas, terjadi juga kasus intoleransi terhadap Muslim," kata Anisa Wahid melalui akun Twitter @AnitaWahid.
@hamkahaq menambahkan kesaksiannya. "Masjd Raya Serui dan Jayapura tempat aktifitas saya dulu, dibangun tanpa harus ada izin dari warga Kristen sekitar. Rupanya orang Papua lebih beradab dan lebih sadar berbangsa ketimbang orang-orang yang suka rusak/segel gereja di Jawa Barat" tulis @hamkahaq.
Kicauan Anita Wahid maupun Hamka Haq itu masih terkait pro-kontra pemberian penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan untuk SBY itu diberikan langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier, di New York, Kamis
Pernyataan itu disampaikan Ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Prof Hamka Haq melalui akun Twitter @hamkahaq. "Setahu saya, tak ada intoleransi atas Muslim minoritas di Papua, 90% masjid tak ada izinnya, tak dilarang dan tak disegel," tulis @hamkahaq.
Tak hanya itu, bahkan @hamkahaq menulis: "Saya pulang balik Papua sejak tahun 1982 sampai sekarang, selama ORBA, masjid dibangun seenaknya, tak satupun berani nolak."
Kicauan Hamka Haq itu menjadi jawaban dari pernyataan putri mantan Presiden Abdurrahmah Wahid, Anita Wahid. "Intoleransi tidak hanya terjadi pada non-Muslim. Di beberapa daerah pun ketika Islam adalah minoritas, terjadi juga kasus intoleransi terhadap Muslim," kata Anisa Wahid melalui akun Twitter @AnitaWahid.
@hamkahaq menambahkan kesaksiannya. "Masjd Raya Serui dan Jayapura tempat aktifitas saya dulu, dibangun tanpa harus ada izin dari warga Kristen sekitar. Rupanya orang Papua lebih beradab dan lebih sadar berbangsa ketimbang orang-orang yang suka rusak/segel gereja di Jawa Barat" tulis @hamkahaq.
Kicauan Anita Wahid maupun Hamka Haq itu masih terkait pro-kontra pemberian penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan untuk SBY itu diberikan langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier, di New York, Kamis
Soal Papua, Politisi PDIP Sarankan Pemerintah Meniru Cara Israel
Categories :
Human Rights . Indonesia Timur . Nasional . Politik . West Papua
| Heri Akhmadi |
Pro-independence prisoners jailed in Papua reject Indonesia's proposed amnesty plan
Categories :
Activis . Free West Papua . Freedom . Human Rights . Indenpendence . Indonesia Timur . Internasional . West Papua
Indonesia’s Worst Mining Disaster Raises Questions for Freeport Mine
Categories :
Freeport . Indonesia . Indonesia Timur . Nasional . West Papua
The cave-in at Big Gossan, the underground part of the Grasberg complex, was the country’s worst mining disaster. A truck driver died in an unrelated underground accident on May 31.
The inquiry into the May 14 disaster will likely take two months. Mining companies typically have up to four weeks-worth of stocks to cover supply interruptions, so the government’s decision raises questions about how long the company can continue to supply its customers.
During a strike at the mine in 2011, Freeport declared force majeure (letting it suspend contracted deliveries without penalty because of exceptional circumstances) after one month.
The company had halted all operations at Grasberg for two weeks after the first accident and had just restarted some limited work before this latest government order to shut down. At full production, Grasberg produces 220,000 metric tons of copper ore a day or about 1.5% of global copper mine output.
Only BHP Billiton’s Escondida mine in Chile operates on a bigger scale. Globally, stockpiles are at a decade high, and industry forecasts are for a small surplus of supply over demand this year. The world could get by for now without Grasberg’s output. The economic slowdown in China, the world’s largest copper consumer, accounting for 40% of global demand, has come at an opportune time.
Freeport’s senior managers, no doubt, would prefer to be devoting their time to digesting two big energy acquisitions, of Plains Exploration and McMoRan Exploration, and executing their plans to double Grasberg’s output. Freeport wants to turn the mine into the world’s biggest underground mining complex once its open-pit mining, which accounts for two-thirds of current production — the pit is a mile-wide crater — stops as planned in 2016. As well as copper, the mine holds the world’s largest gold reserves.
An even longer term question is what impact the accident may have on Freeport’s negotiations to extend its contract with the Indonesian government beyond 2021. There have been long simmering local concerns that the country does not benefit sufficiently from the extraction of its natural resources.
The Grasberg operation has been bit with periodic violent attacks. These have intermingled with long-standing demands for self-determination from the local Papuan population who want independence from Jakarta. It is similar to what has happened in Nigeria’s Niger delta over that country’s oil wealth, in that respect, if on a much smaller scale. Eleven Grasberg workers died in clashes with authorities during a strike in 2011 for better wages.
Nor is the issue an open and shut one for the government. It owns 9% of Freeport Indonesia, the Freeport-McMoRan subsidiary that operates Grasberg. Mining accounts for 12% of Indonesia’s economy.
Ini Dia Pilot Pertama Perempuan Asli Papua
Categories :
Indonesia Timur . Nasional . Papua . Pilot . West Papua
![]() |
| Cary Kayame (baju Putih) |
TIDAK ada lambaian tangan dari Hengky Kayame saat melepas putrinya, Carolina Cory Kayame, di Bandara Nabire, Papua, 6 Mei. Cory akan terbang ke Paniai. Kali ini, dia bukan terbang sebagai penumpang, melainkan sebagai pilot pesawat Cesna Caravan PK ICY.
KNPB: Senior army and police officers are responsible for recent killings in Puncak Jaya
Categories :
Aparat TNI/Polri . Human Rights . Indonesia . Indonesia Timur . Nasional . Tapol . West Papua
![]() |
| hoto list KNPB |
'Mysterious disappearances and murders have again been happening in Puncak Jaya. Thirty people have disappeared. Eleven have been found of whom two were already dead. They also included two women and an SMU school pupil who had been raped. Two children ran away and were drowned in Yamo Canal."
The KNPB said that these senior officials must accept responsibility for the mysterious killings that have been occurring in Puncak Jaya and should do everything possible to find out who was responsible for these crimes.
The KNPB also called on the president of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, to immediately withdraw all troops, organic as well non-organic from Puncak Jaya.
A senior officer of the Cenderawasih military command, Lieut-Colonel Jansen Simandjuntak, was asked to confirm this report. In response he said: "Who committed those murders? I think we need firm evidence when accusing the TNI - the Indonesian Army - for being responsible for these murders.'"
He went on to say that if the bodies have been found, it is the duty of the police to carry out the investigation. He said that in cases that occurred in Wamena and Oksibil a short while ago, military officers were involved and the case had been taken to court. If need be, the men will be dismissed, he said.
"Two weeks ago, the military commander set up an investigation team for the Puncak Jaya case, but after investigation, it was decided that no TNI officer was involved.
Finally he said that if anyone feels dissatisfied with the results of these internal TNI investigations, his men will investigate the matter more thoroughly.
Kapolda Papua Diminta Mundur
Categories :
HAM . Human Rights . Indonesia . Indonesia Timur . Nasional . Polda Papua . West Papua















